Penulis: Zikra Asril
Muslimah News, FOKUS — Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan saat ini tercatat 21 industri tekstil di Indonesia gulung tikar, sedangkan 31 pabrik tekstil terancam tutup.
Sepanjang 2023, terdapat 150 ribu karyawan di-PHK. Redma mengatakan hal ini mulai terjadi saat adanya China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA) pada 2012. Cina sejak lama telah menjadi global leader dan menguasai lebih dari 50% produksi tekstil dunia sejak 2014. Tidak heran Indonesia menjadi target pasar bagi produsen tekstil Cina.
Di tengah banjirnya impor tekstil dan produk tekstil (TPT), pemerintah merespons dengan kebijakan bea masuk anti-dumping dan bea masuk tindakan pengamanan. Pemerintah juga mengumumkan ada 11 investor asing yang akan masuk di industri tekstil. Ini diklaim akan menyerap tenaga kerja besar dan tidak akan menganggu sektor tekstil atau pasar dalam negeri.
Rencana masuknya investasi pabrik TPT Cina ke Indonesia dikhawatirkan berdampak negatif bagi daya saing pengusaha tekstil lokal, terlebih soal efisiensi yang lebih tinggi dari industri tekstil negara tersebut.
Apakah solusi ini mampu membangkitkan industri TPT Indonesia atau justru akan makin terjerat dalam investasi asing dan liberalisasi perdagangan?
Perdagangan Bebas dengan Cina, Merugikan Indonesia
Semenjak akan diberlakukannya CAFTA pada 2010, banyak pihak telah mengingatkan bahaya bagi Indonesia jika memaksakan diri bergabung dalam liberalisasi perdagangan ini. Kondisi ambruknya industri tekstil sekarang sudah diprediksi banyak ekonom sebelum CAFTA diberlakukan. Namun pemerintah tetap ngotot dengan kebijakan ini.
Bahkan, sejak CAFTA dimulai, Indonesia selalu mengalami defisit neraca dagang dengan Cina sampai saat ini. Akan tetapi, CAFTA ini tetap saja tidak dibatalkan pemerintah. Bahkan yang terjadi sekarang Indonesia menjadi negara yang sudah terjebak dalam perdagangan bebas. Di antaranya banjirnya produk impor yang membuat industri dalam negeri mati dan makin bergantung dengan impor.
Atas nama mitra dagang, Cina adalah negara pengimpor terbesar perdagangan Indonesia. Nilai perdagangan Indonesia-Cina telah mencapai US$130 miliar. Khusus di komoditas TPT, berdasarkan data dari General Custom Administration of China pada 2022, ekspor TPT (HS 50-63) Cina ke Indonesia mencapai US$6,5 miliar. Sedangkan BPS mencatat angka impor TPT dari Cina hanya sebesar US$3,55 miliar. Artinya, ada sekitar US$3 milar yang masuk secara ilegal.
Ini tentu berbahaya karena negara ini memaksakan untuk terlibat dalam liberalisasi perdagangan, tetapi nyatanya dalam kondisi tidak siap untuk menghadapi segala tantangannya.
Bergantung Impor
Kondisi industri tekstil harusnya menjadi alarm bagi pemerintah terhadap sektor industri lain yang bergantung pada impor dan juga bersaing dengan produk impor. Bahkan, yang diimpor juga barang-barang konsumsi yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. Hal ini menyebabkan industri dalam negeri terpukul karena harus bersaing dengan barang-barang dari Cina. Produk Indonesia yang masih berbiaya tinggi bersaing dengan produk Cina yang murah.
Produk dari Cina bisa murah karena pemerintahnya mendukung industri manufaktur, baik dari sisi perizinan, tenaga kerja, maupun insentif ekspor. Bahkan, baru-baru ini, pemerintah Cina telah mengeluarkan rancangan peraturan untuk mendorong pembangunan gudang di luar negeri dan memperluas bisnis e-commerce lintas batas atau kerap diistilahkan “cross-border”.
Industri e-commerce menjadi kekuatan penting bagi sektor perdagangan luar negeri Cina, menurut Kementerian Perdagangan negeri tersebut. Kebijakan tersebut bertujuan mendatangkan sumber pendapatan baru ke perusahaan-perusahaan yang tadinya fokus pada konsumsi pasar domestik. Tidak cuma penambahan gudang dan fasilitas di luar negeri, Pemerintah Cina juga dilaporkan akan meningkatkan manajemen data cross-border, serta mengoptimalkan jalur ekspor cross-border.
Akibat makin bergantung dengan impor, rakyat Indonesia pun akan makin dirugikan. Di antaranya akan banyak pabrik yang tutup sehingga PHK makin masif. Makin tinggi impor, harga barang juga akan naik. Akibatnya, daya beli melemah dan makin banyak yang miskin. Tentunya kondisi sosial masyarakat akan makin buruk.
Jebakan Liberalisasi Perdagangan dan Investasi Asing
Ketika era pasar bebas (liberalisasi perdagangan) diaruskan terhadap Indonesia, kondisi Industri Indonesia belum mapan dalam arti dalam penguasaan teknologi industri mandiri. Jika terlalu banyak terlibat dalam kesepakatan perdagangan dan ekonomi, dalam hal untuk membuka akses pasar, berpeluang tinggi menutup Indonesia untuk dapat mengembangkan industri dengan teknologi tinggi pada masa depan. Bahkan, kondisi itu telah dirasakan saat ini.
Ditambah lagi liberalisasi ini makin luas spektrumnya karena arus digitalisasi. Sebanyak 90% produk e-commerce berasal dari produk asing. Serbuan produk asing di e-commerce menjadi tidak terelakkan mengingat Indonesia merupakan pasar terbesar e-commerce di Asia Tenggara. Saat ini, di pasar-pasar tradisional dan modern telah masuk produk asing.
Membuka pasar Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 dunia sama saja melepaskan potensi besar rakyat ini kepada negara asing. Seharusnya yang dilakukan Indonesia adalah mengembangkan industri mandiri dengan arah teknologi tinggi yang bisa mengantarkan pada potensi industri berat apabila ingin membuat negara ini mandiri dan maju. Bukan malah masif membuka kerja sama perdagangan bebas.
Liberalisasi perdagangan juga dihadapkan pada jebakan investasi. Terbukti di tengah keresahan masyarakat dengan banyaknya pabrik TPT yang tutup, pemerintah malah menyolusi dengan membuka keran investasi asing dengan dalih membuka lapangan kerja, padahal sudah terbukti jika investasi asing selama ini tidak menjamin terbukanya lapangan kerja secara masif karena lebih ke arah padat modal bukan padat karya.
Selain itu, investasi Cina selalu mengutamakan warga negara mereka untuk jadi pekerjanya. Alhasil, serbuan TKA Cina di sektor TPT akan membuat kecemburuan sosial, seperti yang terjadi di sektor nikel.
Khilafah Islam, Solusi Kebangkitan Industri Indonesia
Jika Indonesia mau mandiri dan maju, harus bisa melepaskan diri dari perdagangan bebas (liberalisasi) karena itulah penjajahan gaya baru saat ini. Alhasil, solusinya tidak hanya pada tataran teknis, tetapi harus sampai pada level paradigma kebijakan, yaitu gambaran negara mandiri dan maju sebagaimana diharapkan rakyat negeri ini.
Apabila profil negara maju yang rakyat harapkan adalah negara yang mampu menyejahterakan rakyatnya individu per individu, serta negara yang mandiri membangun industri untuk memenuhi seluruh kebutuhan negara dan rakyat, maka negara itu adalah Khilafah Islamiah.
Visi negara Khilafah adalah rahmat bagi seluruh alam. Sumber hukum negara adalah wahyu Allah yang Maha Benar dan Maha Adil bagi kehidupan manusia. Posisi negara adalah sebagai pelayan rakyat sehingga bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan rakyat dan memfasilitasi segala hal agar rakyat mampu menjalankan kewajibannya sebagai manusia dan hamba Allah.
Oleh karenanya, industri menjadi perhatian utama Khalifah karena banyak kebutuhan rakyat dan kemaslahatan negara bergantung pada industri. Bahkan, syariat telah menetapkan industri Khilafah berbasis jihad. Maksudnya, industri dibangun dengan asas pertahanan negara.
Dengan demikian, khalifah akan menyiapkan industri, mulai dari industri berat, seperti industri penghasil mesin industri, persenjataan, hingga TPT (pakaian) dan makanan). Dengan demikian, pasti negara akan membangun visi politik industri yang mandiri, maju, dan terdepan sehingga mampu menyaingi negara lain.
Untuk mewujudkan visi politik industri seperti di atas, syariat telah menetapkan anggaran dari baitulmal yang memiliki tiga pos pemasukan.
Pertama, bagian fai dan kharaj, terdiri dari ganimah, kharaj, jizyah, dan lain-lain. Kedua, bagian pemilikan umum, seperti minyak dan gas, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan dan mata air, hutan, padang rumput gembalaan, dan hima (yang dipagari negara dan dikuasai negara). Ketiga, bagian sedekah, terdiri dari zakat mal dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, serta zakat unta, sapi, dan kambing.
Tiga sumber tersebut lebih dari cukup bagi Khilafah untuk membiayai pemerintahan dan melaksanakan kewajibannya melayani dan memenuhi hajat rakyat, termasuk membangun industri. Apalagi ditambah sumber-sumber tidak tetap, seperti harta tidak sah dari penguasa dan pegawai negara, harta hasil usaha yang terlarang dan denda, khumus, rikaz, harta yang tidak ada ahli warisnya, harta orang murtad, juga dharibah.
Sebenarnya, Indonesia memiliki sumber kepemilikan umum sangat banyak, seperti tambang emas, minyak dan gas, batu bara, besi baja, dan tambang lainnya. Jika semua yang disediakan Allah Swt. ini dikelola negara dan swasta/asing dilarang untuk memiliki dan berinvestasi, dapat dipastikan hasilnya lebih dari cukup untuk membiayai infrastruktur dan teknologi industri, mulai dari industri berat sampai industri konsumsi.
Selain itu, untuk menyiapkan SDM berkualitas, mulai dari tenaga ahli sampai teknisi, Khilafah memiliki sistem pendidikan yang bervisi khas membentuk kepribadian Islam dan ahli di bidangnya. Tidak bergantung pada permintaan pasar/investasi, melainkan berorientasi untuk menyiapkan SDM pengisi industri yang berlandaskan jihad/pertahanan negara.
Oleh karenanya, Khilafah akan membangun pendidikan secara serius dan gratis untuk seluruh warga negara, baik muslim dan nonmuslim. Mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Sumber dananya pun dari tiga pos pemasukan baitulmal tadi.
Khatimah
Demikianlah tata kelola industri dalam Khilafah sehingga bukan hanya menjadi solusi terhadap masalah industri TPT yang terjadi saat ini, tetapi menjadi solusi untuk politik industri secara keseluruhan demi mewujudkan negara mandiri, kuat, dan terdepan.
Jika negara yang seperti ini diharapkan rakyat Indonesia, sekaranglah saatnya umat ini bersatu berdakwah dan berjuang untuk tegaknya Islam kafah dalam naungan Khilafah. Allahu akbar! [MNews/GZ]
