Penulis: Zikra Asril
Muslimah News, FOKUS — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik untuk isu perempuan dan anak harus menjadi kepedulian bersama. Ini karena pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian langkah strategis pembangunan SDM nasional.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengungkapkan DAK nonfisik telah diberikan oleh pemerintah pusat sejak 2021, yaitu Rp101,7 miliar bagi 255 daerah, Rp120 miliar bagi 255 daerah pada 2022, Rp132 miliar bagi 275 daerah pada 2023, dan Rp132 miliar bagi 305 daerah pada 2024.
Dana tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menurunkan kekerasan dan meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, korban tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, serta perkawinan anak.
Asumsi RPJMN terhadap persoalan perempuan adalah karena tidak adanya kesetaraan, sehingga butuh upaya negara dari membuat kebijakan, program, hingga pendanaan yang berpihak pada perempuan demi terwujudnya kesetaraan gender. Muncullah APBN Responsif Gender. Ini dirasa penting demi kontribusi optimal perempuan dalam pembangunan, yaitu meningkatkan PDB nasional.
Gambaran APBN Responsif Gender adalah adanya DAK fisik dan nonfisik untuk membantu pemda dalam mendanai program perempuan. Skema yang dibuat termasuk mengalokasikan Dana Desa untuk Program Desa Ramah Perempuan dan Anak. Asumsinya, jika dana tersebut responsif gender, akan memberikan kesempatan kepada perempuan agar dapat berperan optimal dan mendapatkan manfaat maksimal dalam proses pembangunan desa.
Pertanyaannya, apakah APBN Responsif Gender akan menjadi solusi untuk kesejahteraan dan kemuliaan perempuan?
Kritik Paradigmatis
Masalah perempuan yang terjadi saat ini adalah salah satu potret kegagalan negara dalam menjamin kebutuhan dasar bagi seluruh warga. Negara saat ini tidak punya kemampuan untuk menyejahterakan setiap individu warga negara. Kondisi ini terjadi karena paradigma pembangunan yang diusung negara saat ini lahir dari sistem kapitalisme. Hal ini tampak dari visi yang diusung, yakni pertumbuhan ekonomi sehingga mengejar target PDB atau PNB menjadi tujuan negara.
Standar kesejahteraan dalam kapitalisme adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, pelaku utama ekonomi adalah rumah tangga perusahaan (swasta). Tidak heran jika investasi menjadi motor penggerak ekonomi negara. Swasta (perusahaan) akan menguasai kekayaan alam karena konsep kepemilikan harta dalam kapitalisme hanya mengakui harta milik individu. Artinya, setiap individu bebas bersaing untuk menguasai seluruh sumber daya. Yang paling besar modalnya ialah yang akan menguasai. Akibatnya, kekayaan alam yang melimpah di negeri ini hanya dikuasai segelintir orang, yaitu para kapitalis.
Alhasil, negara tidak memiliki harta kekayaan sehingga pemasukan utama negara adalah pajak dengan memalak rakyat. Jika hanya dengan pajak, tentu kemampuan negara terbatas. Mustahil dalam sistem sekarang, pelayanan semua hajat hidup rakyat bisa digratiskan, kecuali jika negara menarik pajak tinggi dan berbagai macam asuransi dari masyarakat.
Tentu lagi-lagi rakyat yang harus diperas. Jika pajak tidak cukup untuk memenuhi pos pengeluaran APBN, utang ribawi pun menjadi pemasukan selanjutnya yang berdampak pada ancaman krisis ekonomi dan kedaulatan negara yang rentan di bawah intervensi kreditur utang.
Selain itu, sektor nonriil, seperti saham dan obligasi, telah mengakibatkan gelembung ekonomi. Ini menjadi wasilah harta seseorang akan naik dan turun secara fantastis dan mengakibatkan ekonomi global rentan krisis. Tentu saja krisis ini akan mengorbankan masyarakat, terutama daya beli yang berimplikasi pada kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
Sistem ekonomi kapitalisme inilah akar masalah penyebab negara sulit untuk bisa mewujudkan kesejahteraan bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak-anak.
Selain itu, sistem politik demokrasi yang merupakan sistem politik dari ideologi kapitalisme, telah menjadikan prinsip dan nilai liberal dalam kehidupan bermasyarakat. Mulai dari tata hukum negara yang tidak memiliki standar yang jelas, standar yang ada hanya berdasarkan kepentingan yang membuat UU atau kebijakan. Akibatnya, UU juga mengalami multitafsir di tengah masyarakat.
Hingga kehidupan sosial masyarakat yang mengadopsi kebebasan beragama, kepemilikan, berpendapat, dan bertingkah laku, yang telah membuat kehidupan masyarakat menjadi kacau. Kebebasan mempertontonkan aurat diiringi kebebasan tingkah laku dengan gaya hidup seks bebas. Kebebasan bertindak kekerasan, perundungan, dan kejahatan, menjadi gaya hidup masyarakat demokrasi.
Prinsip dan nilai liberal telah membuat kehidupan manusia layaknya “binatang di hutan rimba”. Siapa yang kuat, maka ialah yang menguasai dan bisa menindas orang lain. Tentu kondisi ini jauh dari gambaran hidup manusiawi. Marak kekerasan terhadap perempuan dan anak pun merupakan akibat diterapkannya nilai-nilai liberal.
Sistem kapitalisme sepaket dengan demokrasi adalah sistem yang lahir dari akidah sekularisme. Keberadaan Sang Pencipta tidak diakui dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Allah hanya diingat saat salat atau ibadah mahdhah lainnya. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, tidak ada tempat untuk aturan Allah. Bahkan jika ada yang menyuarakan politik dan negara Islam, ia akan dicap “radikal”.
Kritik Teknis
Intervensi APBN pada masalah perempuan hanya menjangkau sebagian kecil dari kebutuhan perempuan karena keterbatasan APBN. Masalah-masalah yang diintervensi oleh APBN tidak bisa menyelesaikan masalah utama, yaitu adalah kesalahan sistem dan paradigma pembangunan yang berdampak pada kerusakan masyarakat.
APBN Responsif Gender hanya terbatas pada problem individu, seperti KUR dan UMKM perempuan. Tentu ini tidak akan menyelesaikan persoalan secara sistemis. Solusi ini juga tidak akan berhasil karena ekonomi nasional lesu, daya beli masyarakat stagnan, dan makin masifnya PHK dan pengangguran.
Ditambah lagi anggaran APBN dari pusat untuk sampai ke daerah rawan dikorupsi. Begitu juga anggaran untuk pencegahan dan layanan perempuan dan anak korban kekerasan seksual, pasti akan terbatas dan hanya bisa mengakomodasi sedikit orang, padahal masalah ini adalah fenomena gunung es. Alhasil, hal ini tidak akan mampu menyelesaikan masalah kekerasan pada perempuan dan anak.
APBN Khilafah Menyejahterakan Perempuan
Pandangan Islam terhadap standar kesejahteraan masyarakat bukanlah dilihat dari capaian angka pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalisme. Juga bukan dari pendapatan per kapita. Ukuran kesejahteraan dalam Islam adalah terpenuhinya kebutuhan pokok masing-masing individu secara layak (makruf), yakni terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan secara baik.
Untuk itu, negara memastikan yang berkewajiban memberikan nafkah (ayah, suami, atau anak laki-laki balig) mampu mengakses lapangan kerja. Juga memastikan cukup atau tidaknya jumlah gaji mereka untuk memenuhi seluruh nafkah keluarganya. Jika tidak bisa memenuhi, negara akan membantu secara langsung untuk mencukupkan nafkah tersebut.
Negara juga membangun sarana prasarana untuk memudahkan fasilitas kehidupan masyarakat. Misalnya, membangun jalan raya yang baik dan menghubungkan ke semua wilayah secara gratis, bukan berbayar seperti jalan tol. Juga membangun rumah sakit sehingga masyarakat bisa mengakses fasilitas kesehatan gratis tanpa BPJS. Begitu juga fasilitas keamanan termasuk menyiapkan jumlah personel polisi yang ideal dengan jumlah penduduk untuk menjamin keamanan setiap warga negara dari kekerasan, kejahatan, dan tindakan kriminal lainnya.
Negara dalam sistem Islam juga akan membangun fasilitas pendidikan terbaik secara gratis bagi masyarakat agar kepribadian mereka terbentuk menjadi berkepribadian Islam yang tangguh dan kuat. Alhasil, mereka akan memahami agamanya berikut tata aturan di dalamnya, juga memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjalani kehidupannya.
Bagi masyarakat yang lemah, misalnya kaum papa dan difabel, negara mewajibkan keluarganya untuk menanggung nafkah mereka. Apabila keluarganya tidak ada atau tidak mampu, tanggung jawab tersebut akan berpindah ke negara dan seluruh kaum muslim.
Semua anggaran pembiayaan yang disebutkan di atas akan disiapkan dalam APBN Khilafah yang dikelola oleh baitulmal. Ditujukan bagi seluruh warga negara, baik muslim maupun nonmuslim; laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Wahyu Allah sudah mengatur secara detail sumber pemasukan dan pengeluaran dalam APBN Khilafah.
Syekh Abdul Qadim Zallum menyebutkan dalam Sistem Keuangan Negara Khilafah bahwa ada tiga sumber pendapatan negara dalam ekonomi syariah berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah.
Pertama, bagian fai dan kharaj, terdiri dari ganimah, kharaj, jizyah, dan lain-lain. Kedua, bagian pemilikan umum, seperti minyak dan gas, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan dan mata air, hutan, padang rumput gembalaan, dan hima (yang dipagari negara dan dikuasai negara). Ketiga, bagian sedekah, terdiri dari zakat mal dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, serta zakat unta, sapi, dan kambing.
Tiga sumber tersebut lebih dari cukup bagi Khilafah untuk membiayai pemerintahan dan melaksanakan kewajibannya melayani dan memenuhi hajat rakyat. Apalagi ditambah sumber-sumber tidak tetap, seperti harta tidak sah dari penguasa dan pegawai negara, harta hasil usaha yang terlarang dan denda, khumus, rikaz, harta yang tidak ada ahli warisnya, harta orang murtad, dan dharibah.
Sebenarnya, Indonesia memiliki sumber kepemilikan umum sangat banyak, seperti tambang emas, minyak dan gas, batu bara, dan tambang lainnya. Jika semua yang disediakan Allah Swt. ini dikelola oleh negara dan swasta/asing dilarang untuk memilikinya, dapat dipastikan hasilnya lebih dari cukup untuk membiayai kebutuhan negara dan dapat menyejahterakan seluruh rakyat yang ada.
Oleh karenanya, tidak ada sejarahnya dalam Islam, kaum perempuan digerakkan agar beramai-ramai bekerja di luar rumah, menjadi TKW, atau mengembangkan bisnis UMKM demi memenuhi kebutuhan keluarga.
Konsep ekonomi dalam Islam juga tidak bisa dipisahkan dari sistem politiknya. Kedudukan negara kedudukannya adalah sebagai pelayan rakyat. Ketika penguasa hadir untuk mengurusi urusan rakyat, termasuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan mereka, maka sistem politik Islam harus sepakat dengan sistem ekonomi Islam yang tergambar dalam Khilafah.
Bukan hanya itu, Khilafah akan menjadikan akidah Islam sebagai landasan negara dan menerapkan Islam secara kafah dalam aturannya, termasuk sampai ke dalam sistem sosial pergaulan masyarakat dan media. Interaksi laki-laki dan perempuan adalah dalam rangka tolong-menolong untuk kebaikan, bukan malah bersaing dan menindas sebagaimana sistem sekarang.
Islam memiliki standar yang jelas antara yang hak dan batil sehingga setiap orang tidak akan menjadikan gaya hidup liberal yang notabene tidak memiliki standar jelas. Perempuan pun terjaga akan fitrahnya, dimuliakan, dan kesejahteraannya dijamin oleh negara (Khilafah). Wallahualam. [MNews/WAG-GZ]
