[Kabar] Kontroversi Bank ASI, Aktivis: Umat Harus Menolak Pelanggaran Hukum Islam

[Kabar] Kontroversi Bank ASI, Aktivis: Umat Harus Menolak Pelanggaran Hukum Islam

Muslimah News, INTERNASIONAL — The Daily Times melaporkan bahwa The Sindh Institute of Child Health and Neonatology (SICHN) menangguhkan adanya Bank ASI (Air Susu Ibu) merujuk inisiatif Dewan Ideologi Islam. Bank ASI pertama di Pakistan telah didirikan awal Juni oleh SICHN .

Bank ASI yang didirikan bekerja sama dengan UNICEF ini digambarkan sebagai tonggak penting dalam kesehatan maternal. Dalam pernyataan tertulisnya (21-6-2024), SICHN menyatakan, “Revisi fatwa terbaru yang dikeluarkan oleh Darul Uloom Karachi pada 16 Juni 2024 telah mendorong kami untuk menghentikan layanan Bank ASI. Keputusan ini sesuai dengan pedoman agama yang direvisi dan mencerminkan komitmen berkelanjutan kami untuk beroperasi dalam kerangka yurisprudensi Islam.”

Menanggapi penghentian layanan Bank ASI tersebut, aktivis dakwah Pakistan Musab Umair, dalam sebuah media ideologis internasional (29-6-2024), menyatakan bahwa menjadi tanggung jawab umat Islam untuk menolak pelanggaran hukum syarak.

“Adalah tanggung jawab umat Islam untuk menemukan pelanggaran hukum syarak, kemudian mempersoalkannya hingga aturan tersebut ditarik kembali,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sebagaimana halnya di seluruh Dunia Islam, negara sekuler Pakistan terus-menerus mengizinkan undang-undang dan kebijakan yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunah Nabi.

Hanya ketika umat Islam bereaksi, lanjutnya, negara sekuler akan berhenti berdiam diri dan terpaksa mengambil tindakan untuk menenangkan umat Islam. Dalam hal ini, Bank ASI didirikan dengan persetujuan Negara dan oleh lembaga kolonialis, UNICEF.

“Umat ​​Islam kemudian menyuarakan keprihatinannya karena mereka sadar bahwa bayi yang lahir dari ibu yang berbeda, tetapi disusui oleh wanita yang sama, dilarang untuk dikawinkan satu sama lain jika syarat-syarat tertentu terpenuhi,” jelasnya.

Menurutnya, ada banyak cara halal untuk menyelesaikan masalah umat Islam sesuai dengan aturan yang diberikan Islam.

“Kita bisa membuat daftar anak yatim piatu dan daftar ibu-ibu yang bersedia menjadi ibu susu. Lalu kita bisa mengatur kontak di antara mereka,” urainya.

Dengan cara ini, bebernya, ibu yang mendonorkan ASI-nya diketahui oleh anak susuannya sehingga kelak dapat dihindarkan perkawinan dengan saudara sepersusuan.

“Hal ini dapat dilakukan di tingkat lokal melalui dokter anak, perawat, dan petugas kesehatan lainnya. Pada dasarnya, kita sering kali merasa bijaksana, tetapi Allah Swt. adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana” jelasnya.

Khilafah

Ia lantas menguraikan bahwa Khilafah berbeda dengan negara sekuler. Khilafah rasyidah tidak akan pernah mengizinkan pendirian Bank ASI dengan praktik pencampuran ASI yang disumbangkan dari banyak ibu dalam satu wadah, tanpa mengidentifikasi dan menentukan susu dari pendonor yang berbeda dalam wadah yang terpisah.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa model bank ASI atau laktarium, saat ini bergantung pada donor yang tidak disebutkan namanya, kemudian sumbangan ASI-nya digabungkan,” tandasnya.

Khilafah, tegasnya, memeriksa usulan pengobatan berdasarkan kitab suci dengan mempertimbangkan perkataan para Sahabat ra. dan ulama salaf dengan memperhatikan pendapat yang paling kuat.

“Menyusui yang mengharamkan pernikahan adalah yang mengenyangkan perut,” jelasnya.

Nabi saw., ungkapnya, bersabda dalam riwayat Tirmidzi,  «لَا يُحَرِّمُ مِنْ اَلرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ اَلْأَمْعَاءَ, وَكَانَ ق َبْلَ اَلْفِطَامِ»

“Susuan yang menghalalkan perkawinan adalah yang sampai ke usus, lalu diminum sebelum disapih.”

Pemberian ASI yang bermakna, lanjutnya, adalah dalam kurun waktu dua tahun hijriah setelah dilahirkan, sebelum disapih sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 233,.

[حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ]

“Para ibu akan menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi mereka yang ingin menuntaskan pengasuhan anaknya.”

Sementara itu, tambahnya, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa ‘A’isyah ra. berkata,

كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ”

“Di antara yang diwahyukan Al-Quran adalah sepuluh kali menyusui yang pasti menjadikan seseorang mahram, maka itulah dicabut dan diganti dengan lima kali menyusui pasti.”

Ia menguraikan, Ibnu Qudaamah ra. berkata,

الرضاع الذي لا يشك في تحريمه، أن يكون خمس رضعات فصاعدا” “

“(Jumlah) susuan yang tidak diragukan lagi akan mengikat mahram adalah lima atau lebih.”

Adapun An-Nawawi ra., lanjutnya, mengatakan,

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْقَدْر الَّذِي يَثْبُت بِهِ حُكْم الرَّضَاع , فَقَالَتْ عَائِشَة وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه : لا يَثْبُت بِأَقَلّ مِنْ خَمْس رَضَعَات “

“Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pemberian ASI yang menetapkan berlakunya hukum Radaa’ah.” ‘A’isyah dan Al-Shaafa’i, serta para sahabatnya mengatakan bahwa tidak ada dalil untuk angka yang kurang dari lima,” jelasnya.

Ia menerangkan bahwa An-Nawawi menambahkan, “Mayoritas ulama mengatakan bahwa keputusan itu berlaku jika menyusui terjadi sekali. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu al-Mundhir dari ‘Ali, Ibnu Mas’ood, Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Abbaas, ‘Ata’, Tawoos, Ibnu al-Musayyib, Al-Hasan, Makhool, Az-Zuhri, Qataadah, Hammaad, Maalik, Al-Awzaa’i, Al-Thawri dan Abu Hanifah – semoga Allah meridhoi mereka.”

“Oleh karena itu, dalam Khilafah rasyidah, khalifah akan mempelajari dalil-dalil dan mempertimbangkan pendapat-pendapat. Ia kemudian akan mengambil pendapat yang paling kuat dalam pandangannya dan pendapat itu akan mengikat umat Islam di bawah pemerintahannya,” urainya.

Jika ia mengambil suatu hukum syariat, jelasnya, hukum itu sajalah yang menjadi hukum syariat yang harus ditindaklanjuti. Hal ini, lanjutnya, menjadi hukum mengikat yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara secara terbuka dan tertutup.

“Dalil pengangkatan khalifah berasal dari ijmak para Sahabat ra.. Khalifah mempunyai hak untuk mengambil keputusan syariat tertentu. Hal ini juga telah ditetapkan dengan cara yang sama bahwa wajib untuk bertindak berdasarkan keputusan yang diambil oleh khalifah,” tegasnya.

Umat ​​Islam, lanjutnya, tidak dibolehkan mengambil keputusan selain dari keputusan yang telah diambil oleh khalifah, meskipun keputusan tersebut adalah keputusan syariat yang diadopsi oleh salah satu mujtahid.

“Hal ini karena ketentuan Allah Swt. yang mengikat seluruh umat Islam adalah apa yang diambil oleh Khalifah. Khulafaurasyidin melanjutkan dengan cara ini. Mereka mengadopsi sejumlah keputusan khusus dan memerintahkan penerapannya,” paparnya.

Ia menyatakan, tidak ada proses legislasi Islam di negara sekuler karena keputusan diambil berdasarkan pendapat mayoritas, apa pun agama Islamnya. “Kita kemudian menderita karena apa yang disebut kebijaksanaan manusia, bukannya hidup tenang di bawah kekuasaan Yang Maha Bijaksana, Al-Hakim,” tegasnya.

Kemudian, ia membacakan firman Allah Swt. dalam QS Al-Baqarah ayat 216,

“Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui.”

Untuk itu, tandasnya, biarlah umat Islam yang ingin hidup di bawah din Islam berupaya menegakkan kembali Khilafah berdasarkan metode kenabian. [MNews/AH]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *