[Kabar] Ekonom: Utang Indonesia Akan Makin Tinggi

Muslimah News, NASIONAL—Mengutip data profil jatuh tempo utang Direktorat Jenderal pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, utang jatuh tempo pemerintah pusat pada 2024 mencapai Rp434,29 triliun. Rinciannya, bentuk Surat Berharga Negara (SBN) Rp371,8 triliun, dan pinjaman sebesar Rp62,49 triliun.

Memasuki era presiden terpilih Prabowo Subianto pada 2025, jatuh tempo utang bakal menyentuh nyaris Rp800 triliun. Utang SBN membumbung hingga Rp705 triliun, sedangkan utang pinjaman sebesar Rp94,83 triliun.

Utang masih akan membubung hingga lebih dari Rp800 triliun pada 2026. Komponennya, SBN sebesar Rp703 triliun dan pinjaman Rp100,19 triliun.

Makin Tinggi

Ekonom dari Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Muhammad Hatta memprediksi utang akan makin tinggi.

“Utang kita tahun-tahun yang akan datang di masa kepemimpinan yang baru Pak Prabowo itu memang akan meningkat drastis, baik dari sisi penarikan baru maupun pembayaran pokok plus bunganya. Kami memperkirakan, itu akan  makin tinggi di kemudian hari,” ungkapnya di Kabar Petang: “Utang Jumbo Jokowi, Beban Prabowo?” melalui kanal Khilafah News, Jumat (28-6-2024).

Ia menjelaskan,  makin tingginya utang Indonesia ini tidak lepas dari struktur pendapatan APBN yang mengandalkan pajak. “Rasio penerimaan pajak dari penerimaan bukan pajak itu mencapai 80%,” tukasnya.

Kalau penerimaan pajak tidak bisa digenjot karena daya beli masyarakat lemah, ujarnya, maka yang dimungkinkan adalah utang.

“Makanya, dalam beberapa hari ini heboh bahwa kepemimpinan berikutnya akan menaikkan batas toleransi utang dari sekarang sekitar 30% menjadi 50%,” imbuhnya.

Di samping itu, ia mengatakan, politik fiskal yang dianut Indonesia sejak zaman Ibu Megawati adalah politik fiskal defisit, artinya pengeluaran lebih besar dibanding pemasukan.

“Jadi, utang itu memang menjadi satu sumber yang hampir menjadi keniscayaan dalam fiskal APBN kapitalistik,” tandasnya.

Hatta tidak heran kalau untuk pembiayaan program makan siang gratis serta program lain dari presiden terpilih akan mengandalkan utang atau mengurangi subsidi karena APBN kapitalistik tidak punya sumber pendapatan lain selain pajak dan utang.

“Dalam tata kelola APBN kapitalistik, sumber-sumber pendapatan atau penerimaan yang lain itu tidak diupayakan sedemikian rupa untuk bisa dimiliki,” kritiknya.

Ia mencontohkan, penerimaan negara nonpajak dalam bentuk penerimaan dari SDA, misalnya, pada 2000 rasio penerimaannya mencapai 37,2%, tetapi pada 2002, rasio penerimaannya tinggal 6,6%. “Jadi, penerimaan dari sumber daya alam itu bukan yang dianggap sangat penting dalam APBN kita,” tandasnya.

Menurut Hatta, hal itu terjadi karena doktrin tata kelola ekonomi liberal yang mengutamakan swasta dalam mengelola sumber daya alam dan meminimalisasi peran pemerintah.

Lima Kerapuhan

Hatta menyebut, setidaknya ada lima titik kerapuhan APBN kapitalistik. “Pertama, dari asas penyusunannya adalah manfaat. Ketika asasnya manfaat, maka sangat berpotensi dibajak oleh pihak tertentu dengan argumen untuk kebaikan bangsa,” paparnya.

Kedua, sambungnya, dari sumber pendapatan hanya bergantung kepada pajak dan utang. Ketiga, lanjutnya, dari sisi anggaran belanja APBN harus dihabiskan. “Ini logika belanja yang bermasalah. Makanya, tidak heran kalau di akhir tahun seringkali orang menghabiskan anggaran untuk jalan ke sana kemari,” sesalnya.

Kelemahan keempat, ucapnya, berkaitan dengan target APBN yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi .

“Padahal, permasalahan ekonomi kita itu bukan sebatas tumbuh tetapi juga kualitas. Tidak hanya bicara produksi tetapi juga distribusi. Mau pertumbuhan ekonomi yang kayak apa pun kalau distribusi tidak dibereskan, tidak akan bisa menyelesaikan kemiskinan. Jadi, dari sisi target juga salah,” kritiknya.

Kelima, terangnya, dari sisi alat tukar yang dipakai untuk mengelola APBN menggunakan kertas dan menggunakan tata kelola ribawi sehingga utang bisa membengkak dengan sangat cepat dan nilai uangnya  makin tergerus.

“Itu kelemahan APBN kapitalistik. Jadi bukan sekedar bicara person. Siapa pun menteri keuangannya selama konsepnya masih seperti itu, tidak akan lepas dari lima kerapuhan tadi sehingga APBN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu enggak ada!,” ulasnya.

Out of The Box

Menurut Hatta, agar APBN bisa menyejahterakan rakyat, perlu menengok tata kelola APBN yang lebih fundamental, yaitu berfikir out of the box.

“Kalau mau menengok ke ekonomi syariah, ekonomi syariah punya konsep untuk memberikan sumber-sumber alternatif yang itu lebih independen dan lebih powerful untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kesejahteraan masyarakat yang sampai sekarang masih belum terwujud,” tegasnya.

Salah satu sumber pendapatan yang powerful, ucapnya,kalau dalam APBN ekonomi syariah itu adalah kekayaan sumber daya alam.

“Namun, ada hal yang tidak kalah penting, yaitu meninggalkan transaksi ribawi. Dengan transaksi ribawi, akan terjadi kebocoran ekonomi. Ada dana besar, tetapi tidak bisa dipakai untuk menggerakkan ekonomi karena ditimbun oleh pihak-pihak tertentu dalam sistem perbankan,” jelasnya.

Ia mencatat, uang yang masuk dalam sektor nonriil yang dieramkan di perbankan Indonesia mencapai 60% lebih. “Kalau memakai ekonomi syariah, juga akan sangat powerful untuk menggerakkan ekonomi,” pungkasnya. [MNews/IA]