[Kabar] Pengamat: Generasi Vape, Korban Kebijakan Negara Berideologi Kapitalisme

[Kabar] Pengamat: Generasi Vape, Korban Kebijakan Negara Berideologi Kapitalisme

Muslimah News, NASIONAL — Rokok elektrik makin digandrungi anak-anak dan remaja. Berdasarkan data World Health Organization (WHO), pengguna rokok elektrik di Indonesia meningkat dari 0,3% atau 480 ribu orang pada 2011 menjadi 3% atau 6,6 juta orang pada 2021. Berdasarkan data Global Youth Tobacco Survey (GYTS), prev­alensi perokok pada anak seko­lah usia 13—15 tahun naik dari 18,3% pada 2016 menjadi 19,2% pada 2019.

Pengurus Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Annisa Dian Harlivasari menyatakan, saat semua pihak terus beru­paya melawan gempuran rokok konvensional, ancaman juga datang dari rokok elektronik yang secara nyata menargetkan kalangan muda.

Korban

Mengulas hal ini, pengamat politik dan generasi Endiyah Puji Tristanti menjelaskan, generasi vape atau perokok elektonik merupakan korban kebijakan negara berideologi kapitalisme.

“Generasi vape itu sebenarnya korban kebijakan sebuah negara yang mengadopsi ideologi kapitalisme dan mengambil demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Semua regulasi dan kebijakan menihilkan berbagai kemaslahatan rakyat, termasuk keselamatan generasi,” ungkapnya kepada MNews, Kamis (13-6-2024).

Regulasi rokok di Indonesia, tambahnya, tidak pernah tuntas dan tidak menghasilkan kebaikan bagi masyarakat. “Sebabnya, terlalu banyak kepentingan yang tersandera di dalamnya. Secara pasti, keselamatan dan kesehatan generasi muda bukan menjadi prioritas pertimbangan para pengambil kebijakan. Ini sungguh disesalkan,” imbuhnya

Ia mencontohkan, kelompok pebisnis rokok elektrik begitu apresiatif dengan pengesahan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan beberapa waktu lalu. “UU Kesehatan ini hanya memberikan kepastian hukum bagi ekosistem usaha dan melegitimasi pelaku industri. Pengesahan UU ini nyatanya telah memberi angin segar kepada ekosistem usaha produk tembakau untuk terus meraup keuntungan tanpa memedulikan dampaknya terhadap generasi,” ucapnya.

Bahkan, menurutnya, peredaran vape dengan pembatasan usia bagi masyarakat usia di atas 18 tahun sama sekali tidak berguna, apalagi kontrol pemerintah sangat lemah.

“Demikian juga hari ini, ketika usulan KPAI untuk revisi UU Kesehatan agar usia minimum untuk mem­beli rokok dinaikkan dari 18 tahun menjadi 21 tahun. Pasti bukan solusi untuk memperbaiki kualitas generasi muda yang sudah telanjur rusak, juga tidak bisa menjamin keselamatan generasi muda lain agar tidak terpapar bahaya rokok,” cetusnya.

Oleh karenanya, ia menilai, tidak mengherankan jika sekarang DPR bersikap tidak setuju terhadap rencana pemerintah dalam menerbitkan aturan baru turunan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan berupa Peraturan Pemerintah (PP).

“DPR menginginkan aturan produk tembakau dikeluarkan dari RPP kesehatan. Alasannya, RPP Kesehatan ini akan mengimpit industri rokok yang bakal berdampak pada produksi tembakau dan cengkih. Pasalnya, ketergantungan komoditas ini pada industri rokok sangat tinggi. Lagi-lagi, nasib petani tembakau akan terancam kehilangan pekerjaan, menjadi dalih,” kritiknya.

Endiyah juga menyayangkan narasi lain yang dimunculkan pemerintah bahwa tidak perlu ada regulasi yang melarang industri terkait rokok.

“Cukup ada regulasi yang bisa mengendalikan industri beserta peredaran rokok dengan cara menaikkan cukai impor rokok elektrik. Selain bisa mengerem industri rokok dan mengatasi peredaran di kalangan anak-anak karena mereka tidak mampu menjangkau harganya, pendapatan dari sektor cukai rokok bisa dialokasikan untuk pembiayaan fasilitas kesehatan masyarakat,” tuturnya.

Apalagi, lanjutnya, menaikkan cukai rokok untuk regulasi peredaran rokok sungguh kebijakan yang irasional. “Sebabnya, semua paham bahwa rokok mengandung nikotin dan bersifat adiktif. Anak muda akan melakukan apa pun untuk mendapatkan rokok berapa pun harganya,” urainya.

Selain itu, ia sepakat dengan pandangan Ketua Indonesian Youth Council for Tobacco Control (IYCTC), Manik Marganamahendra bahwa iklan, promosi, dan sponsor rokok elektrik sangat masif di media sosial, serta dilakukan oleh in­fluencer yang memiliki potensial follower anak-anak dan remaja.

“Benar, sekarang iklan rokok elektrik didesain dengan memainkan ego generasi muda. Pake vape seolah lebih berkelas dan lebih aman. Ini soal karakter, lifestyle anak muda. Itulah mengapa peredaran vape di kalangan muda begitu cepat melesat tidak terkendali. Pemerintah pasti kewalahan,” tukasnya.

Cacat Asas

Menurut Endiyah, kondisi ini tidak terlepas dari pembuatan peraturan perundangan melalui mekanisme demokrasi yang sangat bertele-tele dan cacat asas, yaitu rancangan peraturan perundangan dibuat oleh eksekutif, kemudian diajukan ke legislatif, lalu dilakukan uji publik dengan pelibatan sejumlah stakeholder.

“Namun pada akhirnya, hanya akan ditentukan dengan suara dan modal terbesar yang menguntungkan para pebisnis. Mereka yang “bermain” dengan eksekutif dan legislatif dengan alasan untuk melindungi petani tembakau hanya akal-akalan saja,” bebernya.

Dalam regulasi rokok, sambungnya, pemerintah dan DPR membenturkan kemaslahatan generasi dengan kemaslahatan petani tembakau.

“Selalu berlaku keadaan ketika pembuat kebijakan membenturkan sebagian rakyat dengan sebagian rakyat lainnya. Ini terjadi karena asas pembahasan masalah rakyat dalam demokrasi itu manfaat semata, mengagungkan nilai materi, dan keberpihakan pada pemodal. Ini pattern-nya regulasi ala demokrasi, ucapnya.

Untuk itu, ia mengingatkan, tidak perlu berharap lebih pada regulasi hasil demokrasi yang bisa membawa kebaikan bagi semua rakyat karena selalu harus ada tumbal di pihak rakyat tidak bermodal.

Lebih lanjut, Endiyah menilai, meskipun demokrasi juga diakui oleh sosialisme, tetapi dunia abad ini dikendalikan ideologi kapitalisme. “Kini, demokrasi dan kapitalisme adalah duet maut malapetaka bagi dunia. Keduanya memiliki pijakan yang sama, asasnya adalah sekularisme, dan nilai tertinggi adalah materi atau manfaat. Indonesia pun telah mengadopsi keduanya, yakni demokrasi dan kapitalisme,” paparnya.

Ia menyimpulkan bahwa dalam negara yang menerapkan ideologi kapitalisme, ketika kemaslahatan publik diterjemahkan dengan keuntungan materi dan keuntungan finansial, untuk kesekian kalinya keselamatan generasi telah dikorbankan demi kepentingan ekonomi (baca: pemodal).

Oleh karenanya, ia menawarkan solusi masalah darurat vape di Indonesia, yakni adanya kewajiban pemerintah untuk menanggalkan demokrasi dan kapitalisme.

“Mindset para pembuat kebijakan harus di-reset dengan ideologi Islam dan syariat kafah. Lebih lagi pemerintah mesti open minded terhadap konsep bernegara Khilafah,” tegasnya. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *