Sudah Saatnya untuk Menjadikan Aksi-Aksi Protes Ini Berarti (Bagian 1/2)

Sudah Saatnya untuk Menjadikan Aksi-Aksi Protes Ini Berarti (Bagian 1/2)

Penulis: Fatima Musab
Penerjemah: Suci Gizela Pertiwi

Muslimah News, FOKUS INTERNASIONAL — Sudah enam bulan lebih sejak peristiwa 7 Oktober 2023. Dunia merespons; dengan merebaknya berbagai protes di seluruh belahan dunia; juga menyerukan untuk diakhirinya pengeboman, adanya gencatan senjata, ataupun dihentikannya okupasi “Israel” di Gaza.

Namun, tidak ada yang berubah. Seiring waktu, kekuatan “Israel” justru makin arogan dan terang-terangan mengungkapkan kebencian mereka terhadap Palestina. Bagaimana tidak? Mereka jelas-jelas mendapat dukungan dari komunitas internasional; dengan pemerintah-pemerintah di seluruh dunia yang tidak hanya membantu “Israel” dalam serangan atas orang-orang Palestina, tetapi juga mengecam warga negaranya sendiri hingga menggunakan kekuatan untuk menghentikan berbagai aksi protes yang berlangsung di mana-mana.

—

Baru-baru ini, kanal berita dibanjiri berbagai laporan penangkapan brutal terhadap pengunjuk rasa pro Palestina di halaman Universitas Columbia di Amerika. Peristiwa serupa terjadi di Universitas Indiana dan Virginia Tech; para pengunjuk rasa ditangkap atas tuduhan pelanggaran pidana dan perlawanan.

Aksi protes juga dibubarkan di lingkungan USC, Arizona State University, dan Universitas Washington di St. Louis. Dalam beberapa kasus, aparat kepolisian sampai menggunakan bahan kimia yang mengiritasi dan taser (senjata kejut listrik, penj.) untuk membubarkan mahasiswa.

Aksi solidaritas terhadap orang-orang Palestina dilarang di setidaknya 12 negara Eropa, termasuk Inggris, Prancis, Swiss, Jerman, Republik Ceko, dan Austria. Di Mesir, ketika ratusan orang berkumpul di pusat Kota Kairo untuk menunjukkan solidaritas terhadap Gaza, petugas keamanan Mesir melakukan penangkapan. Pemerintah Yordania menangkap sedikitnya 1.500 orang sejak awal Oktober 2023. Maroko juga mengadili puluhan orang yang ditangkap saat aksi pro Palestina. Ini hanyalah beberapa, masih banyak contoh lainnya.

Para pengunjuk rasa melakukan aksi berdasarkan fakta bahwa mereka punya hak untuk protes ketika mereka menentang kebijakan pemerintah. Lagi pula, bukankah itu adalah landasan demokrasi, yakni memiliki pemerintah yang mendengarkan rakyatnya? Warga negara juga diajarkan bahwa menjadi aktivis adalah hak mereka (untuk memastikan pemerintah bertanggung jawab). Ini karena pada dasarnya, akuntabilitas atau suara rakyat itulah yang membedakan antara negara demokratis dan negara otoriter.

Namun, kita paham bahwa itu semua adalah dusta. Kita bisa melihatnya dengan jelas. Aksi protes dilarang atau dibubarkan paksa oleh aparat. Penyelenggara aksi diganggu dan ditangkapi, bahkan para mahasiswa diskors dari kampus mereka.

“Hak untuk protes” juga merupakan kebohongan yang senantiasa disebarkan ke masyarakat luas sehingga mereka terus mencari solusi dari sistem yang ada. Akan tetapi, “solusi” ini hanya akan berhasil jika para politisi bersedia mendengarkan; dan mereka hanya bersedia mendengarkan jika hal tersebut sesuai dengan agenda mereka.

Orang Amerika keturunan Afrika tidak mendapatkan hak memilih di Amerika, hingga Presiden Kennedy membutuhkan suara mereka untuk memenangkan pemilu. Para perempuan di negara-negara Barat tidak mendapat hak-hak mereka hingga pemerintah membutuhkan mereka untuk memasuki dunia kerja. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa setiap kelompok masyarakat telah melakukan protes selama beberapa dekade demi mendapatkan hak-hak dasar dalam demokrasi.

Lalu, mengapa kita berharap aparat politik yang sama bisa peduli terhadap perempuan dan anak-anak di Gaza? Mereka bahkan tidak peduli dengan perempuan dan anak-anak di negara mereka sendiri. Lihat saja kekerasan bersenjata di Amerika atau tingkat kekerasan terhadap perempuan di negara-negara Barat.

—

Coba perhatikan sejarah negara-negara itu, serta kematian dan kehancuran yang terjadi setelahnya. Amerika dibangun atas dasar kematian penduduk asli Amerika. Dunia Barat berkembang berkat bantuan para budak kulit hitam. Negara-negara Eropa berperang satu sama lain dalam upaya untuk mendominasi. Jerman membunuh orang-orang Yahudi.

Lalu perhatikanlah fakta bahwa ini bukanlah pertama kalinya pemerintah “menyuruh” aparat untuk membubarkan aksi protes. Lihatlah tanggapan mereka terhadap gerakan hak pilih di Barat. Lihatlah perlakuan mereka terhadap warga Amerika keturunan Afrika ketika mereka memprotes untuk hak-hak yang seharusnya mereka miliki selama ini.

Dalam demokrasi, Anda tidak akan diperlakukan secara hormat, kecuali pemerintah memutuskan untuk demikian terhadap Anda. Tentu saja, Anda pun tidak berhak protes, kecuali jika pemerintah berkepentingan untuk mengizinkannya. Sebaliknya, jika mereka tidak berkenan, Anda akan dicap sebagai subversif atau teroris.

Mereka mengatakan kepada kita bahwa mereka patuh pada hukum yang ada dan berharap orang lain melakukan hal yang sama. Ini juga jelas-jelas dusta. Buktinya, mereka terus saja mendukung “negara” yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional.

Disebutkan, “Aneksasi atau akuisisi wilayah dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, dilarang keras berdasarkan hukum internasional. Ini merupakan tindakan agresi, kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional, dan merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. ‘Israel’ terus-menerus melakukan aneksasi di banyak bagian wilayah Palestina yang diduduki. Selama lima dekade terakhir, ‘Israel’ telah menyita atau mendukung penyitaan tanah dan sumber daya Palestina, mengakibatkan lebih dari 270 koloni menampung 750.000 pemukim ‘Israel’.” (ohchr[dot]org, 23-7-2023).

Lihatlah, bahkan mereka melanggar hukum mereka sendiri demi membantu “Israel” dalam melakukan genosida secara terang-terangan.

Dikatakan juga, “Mengirim senjata ke ‘Israel’ untuk melakukan pembantaian genosida terhadap warga Palestina di Gaza merupakan pelanggaran terhadap setidaknya enam UU AS mengenai bantuan luar negeri, senjata, dan aktivitas militer. …. Pengiriman senjata AS ke ‘Israel’ telah menunjukkan bahwa para pejabat telah melanggar UU tersebut. UU seperti Hukum Leahy (yang melarang Departemen Luar Negeri dan Pertahanan memberikan bantuan dana atau pelatihan kepada unit pasukan keamanan asing jika terdapat informasi yang kredibel mengenai pelanggaran HAM) dan UU Implementasi Konvensi Genosida dengan mendukung upaya ‘Israel’ untuk melakukan genosida di Gaza.” (truthout[dot]org, 13-2-2024).

Juga, “Di tingkat internasional, negara-negara yang mendukung ‘Israel’ dengan dukungan politik, keuangan, atau militer, mungkin menghadapi tanggung jawab negara atas kegagalan mencegah (Pasal I GC) atau keterlibatan dalam genosida (Pasal III (e) GC).” (verfassungsblog[dot]de, 21-2-2024).

Selain itu, terdapat fakta bahwa negara-negara Barat secara terang-terangan menargetkan hak protes, yakni dengan memberlakukan UU yang mengabaikan hak ini ketika mereka perlu menekan gerakan-gerakan politik.

Di AS, Mahkamah Agung menolak mendengarkan petisi untuk membatalkan keputusan Fifth Circuit (Pengadilan Banding Sirkuit Kelima, penj.) dalam kasus Mckesson v. Doe. Terlepas dari fakta bahwa putusan pengadilan yang lebih rendah menetapkan standar tanggung jawab yang melanggar Amandemen Pertama, menimbulkan beban inkonstitusional terhadap hak kita untuk melakukan protes. (aclu[dot]org, 22-4-2024).

Pada dasarnya, putusan pengadilan itu berarti bahwa penyelenggara aksi protes dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh keberadaan orang asing pada protes tersebut terhadap orang lain. Ini bukan karena pihak penyelenggara meminta atau bermaksud agar mereka melakukan hal tersebut, tetapi sekadar karena sudah dapat diperkirakan bahwa mereka akan melakukan hal tersebut. Artinya, tidak aman lagi untuk mengorganisasi aksi protes di Louisiana, Mississippi, atau Texas. (aclu[dot]org, 22-4-2024).

Pada 2022, di Inggris, mereka mengesahkan UU Polisi, Kejahatan, Hukuman, dan Pengadilan (PCSC). Hal ini memungkinkan polisi untuk menerapkan ketentuan baru pada aksi protes di luar lokasi, waktu, dan jumlah peserta, sebagaimana diatur dalam UU Ketertiban Umum 1986. Hukuman penjara maksimum bagi seseorang yang merusak patung, dinaikkan menjadi 10 tahun. Batasan Menteri Dalam Negeri dapat melarang unjuk rasa dan aksi protes karena alasan keamanan juga akan diturunkan. Demikian usulan tersebut. Juga dikatakan bahwa UU yang mengagung-agungkan kelompok “teroris” terlarang (seperti Ham*s) akan diperketat. (The Guardian, 13-11-2023).

—

Meskipun UU itu sudah ada sebelum kejadian di Gaza belakangan, UU ini memberi kita gambaran tentang negara-negara yang disebut “negara demokratis”. Mereka sanggup mengabaikan UU dan hak-hak yang ada yang pernah mereka anggap sebagai “sesuatu yang sakral”, dan pada saat yang sama memberlakukan UU yang memungkinkan mereka membatasi pendapat masyarakat dalam pilihan kebijakan mereka.

Jadi, mengapa kita masih berpikir bahwa aksi-aksi protes yang menyeru pada pemerintah-pemerintah sekarang, akan mengubah segalanya? [MNews/Gz]

Bersambung ke Bagian 2/2

Share

One thought on “Sudah Saatnya untuk Menjadikan Aksi-Aksi Protes Ini Berarti (Bagian 1/2)”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *