Program Sekolah Damai, demi Kepentingan Apa?

Program Sekolah Damai, demi Kepentingan Apa?

Penulis: Halima Noer

Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar lanjutan Program Sekolah Damai pada Senin (20-5-2024). Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Roedy Widodo mengatakan, Program Sekolah Damai ini demi menciptakan lingkungan pendidikan yang penuh nilai-nilai toleransi. Ia menguraikan, Sekolah Damai merupakan bagian dari tujuh program prioritas yang dicanangkan Kepala BNPT Komjen Prof. Mohammed Rycko Amelza Dahniel. (Harakatuna, Mei 2024).

Pertanyaannya, sepenting dan segenting apa masalahnya sehingga harus ada Program Sekolah Damai di sekolah-sekolah? Apakah begitu banyak intoleransi yang terjadi di sekolah yang mengarah pada radikalisme dan terorisme?

Intoleransi Hanyalah Asumsi

Sepertinya dalam pandangan pemerintah, ada begitu banyak intoleransi yang terjadi di sekolah yang mengarah pada radikalisme dan terorisme. Pandangan tersebut berdasarkan beberapa data. Data Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, misalnya, mencatat mengenai radikalisme pada 2018 terdapat 57,03% guru, baik level SD dan SMP yang memiliki pandangan intoleran di Indonesia. (Antara News, 18-7-2022).

Hasil survei Setara Institute (2023) juga menunjukkan, ada diskriminasi agama yang nyata di kalangan pelajar SMA. Sebanyak 51,6% responden sepakat untuk memilih ketua OSIS yang seagama meskipun berbeda ras dan etnis. (infid[dot]org, 17-7-2023).

Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), pada Oktober 2010 hingga Januari 2011 mengungkapkan, hampir 50% pelajar setuju tindakan radikal. Data itu menyebutkan 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi, sedangkan 84,8% siswa dan 76,2% guru setuju dengan penerapan syariat Islam di Indonesia. (Situs Unisnu, 30-10-2019).

Pertanyaannya, benarkah kesimpulan data-data tersebut? Ataukah itu semua penuh dengan asumsi? Apa sebenarnya batasan pasti seseorang dikatakan intoleran sehingga dicap radikal? Apakah seorang pelajar muslim yang ingin memilih ketua OSIS yang juga muslim itu layak dianggap intoleran? Bukankah memilih pemimpin muslim sudah sesuai dengan ajaran agama Islam (lihat QS Al-Maidah: 51)? Bukankah pula negara ini menjamin kebebasan berpendapat? Lalu mengapa ketika berpendapat sesuai ajaran agama, kemudian justru dicitrakan buruk?

Mengapa sikap setuju dengan penerapan syariat Islam di Indonesia disebut tindakan intoleran? Bukankah setiap muslim memang diperintahkan untuk menerapkan syariat Islam, yakni syariat Allah (lihat QS An-Nisa: 65, Al-Maidah: 50), bahkan diperintahkan untuk menerapkannya secara kafah (lihat Al-Baqarah: 208)? Mereka hendak mengamalkan ajaran agamanya, tetapi mengapa malah dituduh intoleran dan radikal?

Oleh karenanya, jelas ini tuduhan yang semena-mena. Tampak jelas bahwa survei intoleransi ini menyasar Islam dan umat Islam, serta menjadikannya sebagai tertuduh. Nyatanya, bisa kita katakan bahwa data-data tersebut juga sangatlah asumtif. Tidak ada batasan jelas terkait toleransi dan intoleransi, melainkan sebatas klaim pemerintah saja.

Sarat Pemikiran Moderasi

Sungguh, yang diaruskan dalam Program Sekolah Damai, sarat dengan pemikiran moderasi. Inilah sejatinya yang pemerintah tuju melalui lembaga antiterornya (BNPT). Toleransi yang dikehendaki dalam program ini sejatinya adalah toleransi dalam perspektif moderasi yang menabrak syariat Islam, bahkan bisa merusak akidah umat.

Atas nama toleransi, para pelajar muslim dicekoki pemahaman bahwa semua agama adalah benar (yang notabene inti dari pluralisme). Mereka pun dituntut saling memberi ucapan selamat dan membantu saat peringatan hari raya keagamaan. Bahkan, demi nama toleransi, mereka didorong untuk ikut memasang atribut keagamaan milik agama lain, seperti mendirikan pohon Natal, memakai pakaian ala Sinterklas, dan sebagainya.

Atas nama toleransi, para pelajar muslim juga didoktrin untuk menjalankan sekularisme, yakni dengan mengambil sebagian ajaran Islam dan meninggalkan sebagian lainnya yang dianggap tidak cocok diterapkan di Indonesia. Misalnya, ajaran Islam tentang memilih pemimpin muslim, keharusan menerapkan syariat Islam secara kafah, termasuk keharusan adanya sistem Islam (Khilafah), semua dianggap sebagai ajaran Islam yang tidak cocok bagi Indonesia, bahkan dianggap membahayakan kerukunan sehingga harus ditinggalkan.

Tentu saja ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sahih. Semestinya, bukan syariat Islamnya yang diubah atau ditinggalkan ketika tidak cocok dengan sistem yang ada, melainkan sistemnya yang diubah sehingga syariat Islam akhirnya bisa diterapkan. Ini karena menerapkan syariat Islam adalah perintah Allah, tidak bisa ditawar-tawar.

Mereka, para pemuda muslim, juga diarahkan untuk bersikap toleran kepada pelaku kemaksiatan karena itu disebut sebagai bagian dari HAM. Mereka pun akhirnya membiarkan temannya yang berpacaran, yang tidak salat fardu, yang tidak menutup aurat, dan sebagainya.

Namun anehnya, mereka diarahkan untuk bersikap intoleran terhadap pihak lain yang dianggap “tidak sejalan”. Misalnya, memusuhi temannya yang taat syariat, menganggap buruk temannya yang berusaha menasihati dan mengajak pada kebenaran hakiki. Alhasil, mereka sangat toleran kepada nonmuslim dan pelaku maksiat, tetapi sebaliknya intoleran kepada muslim yang berusaha taat syariat. Inikah yang sesungguhnya dihendaki dari Program Sekolah Damai?

Islam Tidak Mengajarkan Toleransi kebablasan

Islam mengajarkan bahwa hanya Islam satu-satunya agama yang benar dan yang lain salah. Ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS Ali Imran ayat 19, “Sesungguhnya agama (yang diridai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.”

Sekalipun demikian, bukan berarti Islam tidak mengajarkan toleransi. Islam justru memerintahkan muslim untuk bersikap toleran kepada nonmuslim dengan cara membiarkan mereka menjalankan ibadah sesuai tata cara agama mereka masing-masing.

Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Kafirun ayat 1—6, “Katakanlah, ‘Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”

Jelas, toleransi tidaklah dilakukan dengan cara kebablasan, seperti saling memberi ucapan selamat hari raya ataupun membantu dalam peringatannya. Itu sama saja menganggap agama mereka benar. Yang seharusnya dilakukan muslim adalah mengajak nonmuslim untuk masuk Islam, bukan malah memberi selamat atau ikut membantu dalam ibadah mereka. Itu karena berarti menguatkan mereka untuk tetap dalam kesesatan agama mereka.

Tidak Boleh Membiarkan Kemaksiatan

Toleransi juga bukan berarti boleh membiarkan kemaksiatan. Islam melarang setiap muslim mendiamkan kemaksiatan dan memerintahkan untuk beramar makruf nahi mungkar. Firman-Nya dalam QS Ali Imran ayat 104, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Allah Swt. pun memerintahkan negara—dalam hal ini para penguasa—untuk menerapkan seluruh hukum Allah atas seluruh rakyatnya dan memaksa mereka untuk tunduk pada aturan Allah tersebut.

Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 48, “… Maka putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang Allah turunkan; dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu.”

Tidak berhenti di situ, negara juga akan memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar syariat Islam. Mereka akan terkena sanksi sesuai hukum Islam. Artinya, Islam tidak menoleransi kemaksiatan. Individu, masyarakat, maupun negara, semua diwajibkan mencegah kemaksiatan. Tentu ini sangat berbeda dengan toleransi ala moderasi yang membiarkan kemaksiatan dan membebaskan siapa pun untuk melanggar ajaran agama.

Khatimah

Telah sangat jelas, Program Sekolah Damai dibuat bukan demi kepentingan Islam, apalagi generasi, melainkan demi kepentingan proyek moderasi. Tentu ini merupakan program yang berbahaya karena mengajarkan toleransi kebablasan kepada nonmuslim, mengajarkan bersikap toleran kepada kemaksiatan, serta mengajarkan bersikap moderat (mengompromikan ajaran Islam dengan ide dan pemikiran kufur Barat, seperti pluralisme, sekularisme, HAM, dan sebagainya).

Tidak kalah berbahayanya, Program Sekolah Damai hanya akan mencetak para pemuda muslim yang antisyariat Islam kafah, bahkan memusuhi para pendakwahnya. Alhasil, program ini harus ditolak karena merupakan bagian dari deideologisasi Islam (kafah) sebagai implementasi proyek moderasi beragama—yang hakikatnya adalah proyek global Barat untuk menjauhkan umat Islam dari ideologi Islam dan mencegah kebangkitan Islam. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *