Muslimah News, NASIONAL — Santri berinisial FA (13) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menikam ustazahnya berinisial NJ (35) menggunakan pisau hingga tewas. Pelaku diduga sakit hati usai dua kali dihukum oleh korban dengan cara dijemur dan menulis Al-Qur’an. Penganiayaan maut itu terjadi di Ponpes Hidayatullah, Kilometer 6 Palangkaraya, Selasa (14-5-2024) sekitar pukul 23.00 WIB. Korban awalnya menghukum FA karena ketahuan keluar dari lingkungan pesantren tanpa izin.
“Motifnya karena dendam, sakit hati karena dihukum dua kali dengan cara dijemur dan menulis Al-Qur’an sebanyak dua juz sehingga setiap melihat korban, merasa benci,” ujar Kapolresta Palangkaraya Kombes Budi Santosa dikutip dari Detik, Ahad (19-5-2024).
Mengapa?
Aktivis muslimah Wiwing Noeraini mengaku heran dengan peristiwa ini, “Sungguh tidak masuk akal. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa Islam yang dikaji tidak mampu membentuk perilaku terpuji?” ucapnya kepada MNews, Rabu (22-5-2024).
Hanya karena marah dan dendam, lanjutnya, mampu melakukan tindak kekerasan yang sangat bengis dan sadis. “Betapa tidak, pelaku yang masih remaja ini menusukkan pisau dapur berulang kali ke muka dan dada ustazah (guru perempuan-red.)-nya hingga tewas. Kasus ini menambah panjang daftar pelaku kriminalitas remaja,” urainya.
Padahal, lanjutnya, ia adalah seorang santri di pondok pesantren tersebut yang pastinya belajar dan ngaji Islam setiap hari, berinteraksi dengan Al-Qur’an setiap hari.
“Bahkan diberitakan bahwa sebelum membunuh, pelaku sedang menulis Al-Qur’an sebagai hukuman atas pelanggaran yang dibuatnya,” imbuhnya.
Pengaruh Keluarga dan Masyarakat
Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dipungkiri sangat dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan masyarakat.
“Paham kebebasan menjadikan remaja bebas melakukan apa pun yang disukainya, termasuk hal-hal yang membahayakan dirinya. Masyarakat makin permisif, membiarkan individu melakukan apa saja dan mengabaikan fungsi kontrol sosial,” ucapnya.
Belum lagi, tambahnya, sekolah juga tidak mampu menjadi pendidik yang baik bagi anak. “Jam pelajaran agama yang pas-pasan, itu pun habis hanya sekadar untuk teori dan hafalan, tidak cukup untuk membangun kepribadian Islam. Pendidikan budi pekerti, yang disampaikan hanya dalam batas teori, tidak cukup untuk memotivasi anak memiliki akhlak mulia,” bebernya.
Pondok pesantren pun demikian, jelasnya, Islam dikaji hanya sebatas ilmu, tidak mampu membentuk cara berpikir islami dan mendorong perilaku terpuji.
“Kalaupun ada pondok pondok pesantren dengan kurikilum pendidikan islam yang bagus, tapi karena santri yang masuk berasal dari keluarga yang penuh masalah, sangat sulit mengubah perilaku anak,” tukasnya.
Selanjutnya, ia menerangkan, keluarga bermasalah juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak.
“Kesibukan orang tua, termasuk ibu yang ikut bekerja membuat anak tidak terpantau dengan baik perkembangan moral dan agamanya. Di sisi lain, proses perusakan anak banyak berlangsung di tempat paling dianggap aman ini (rumah-red.). Televisi, gadget, internet, majalah, komik dan sebagainya yang penuh dengan konten-konten kekerasan, menjadi inspirasi,” paparnya.
Oleh karenanya, ia menilai, tampaklah kriminalitas remaja bukan disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan banyak faktor yang terlibat. Namun demikian, ujarnya, ada inti dari semua perilaku kriminal tersebut, yakni sekularisme yang menjauhkan agama dari pengaturan kehidupan.
“Sistem ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, semua digarap lepas dari agama. Kapitalisme, liberalisme, dan materialisme lantas diadopsi sebagai sistem yang mengatur kehidupan, padahal sistem-sistem inilah biang kerok kerusakan,” tegasnya.
Solusi Integral
Sebaliknya, Wiwing menuturkan, hanya Islam solusi integral terhadap persoalan tersebut. “Islam sebagai sistem sempurna yang berasal dari Pencipta manusia. Dialah Allah, Sang Mudabbir, Sang Pembuat hukum, pastilah hukum yang berasal dari-Nya mampu memberikan solusi integral dalam masalah kejahatan remaja. Sayangnya, solusi tersebut tidak pernah dilirik oleh pihak-pihak yang berkecimpung dalam masalah ini,” sesalnya.
Bahkan, tambahnya, Islam telah menetapkan solusi agar kejahatan semacam ini tidak terulang.
“Keluarga dituntut untuk menerapkan aturan di dalam keluarga dan mendidik anak dengan pendidikan agama. inilah yang akan membenteng anak dari tindakan kriminal dengan bekal ketakwaan yang dimiliki,” jelasnya.
Kemudian, imbuhnya, kontrol masyarakat akan menguatkan apa yang telah dilakukan oleh keluarga. “Budaya beramar makruf nahi munkar di tengah masyarakat serta menjauhi sikap permisif terhadap semua bentuk kemunkaran akan membuat semua tindakan kriminalitas anak dapat diminimalisir,” jelasya..
Yang tak kalah penting, ujarnya, adalah peran negara. “Negara wajib menyelenggarakan sistem pendidikan Islam dengan kurikulum yang mampu menghasilkan anak didik yang memiliki kepribadian Islam. Negara juga harus menjamin terpenuhi pendidikan yang memadai bagi rakyatnya dengan pendidikan berkualitas dan cuma-cuma,” tuturnya.
Negara juga, sambungnya akan menghilangkan setiap hal yang dapat merusak dan melemahkan akidah dan keterikatan terhadap syariat, seperti menghilangkan peredaran minuman keras, narkoba, dan berbagai tayangan yang merusak termasuk di media sosial. Ia menyatakan, pelakunya akan disanksi tegas dengan sanksi Islam.
“Negara juga akan menjamin kebutuhan pokok setiap warga negaranya, memberi kesempatan kerja yang luas bagi para ayah sehingga mampu menafkahi keluarganya. Para ibu pun tidak lagi harus bekerja sehingga bisa punya waktu banyak mendidik dan mengawasi anak anaknya,” ungkapnya.
Wiwing mengingatkan bahwa dalam Islam, negaralah satu-satunya institusi yang dapat melindungi anak dan yang mampu mengatasi persoalan kejahatan anak ini secara sempurna.
“Namun, ini semua hanya akan bisa diterapkan dan dilaksanakan jika aturan Islam diterapkan secara keseluruhan dalam sebuah institusi negara, yaitu Daulah Khilafah Islamiah,” jelasnya seraya mengutip sabda Rasulullah saw. terkait tanggung jawab pemimpin negara yang diriwayatkan Muslim dan Ahmad,
“Imam (kepala negara) itu adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang ia urus.”
Jadi, ia menyimpulkan, perlu kerja sama semua pihak dan harus dilakukan dengan perubahan secara mendasar pada aspek-aspek yang menjadi pemicunya. “Apabila tidak, boleh jadi akan muncul terus kasus-kasus serupa dengan motif-motif yang berbeda,” pungkasnya. [MNews/Ruh]
