[Kabar] Harga Beras Menunjukkan Anomali

[Kabar] Harga Beras Menunjukkan Anomali

Muslimah News, NASIONAL — Data BPS pada 2023 menunjukkan bahwa impor beras Indonesia mencapai 3,06 juta kg beras atau enam kali lipat lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, berdasarkan laporan United States Departement of Agriculture (USDA) pada 2023, Indonesia hanya mampu memproduksi 34 juta metrik ton beras, sementara konsumsi masyarakat 35,7 juta metrik ton, sehingga terjadi defisit beras sebesar 1,7 juta metrik ton.

Anehnya, harga beras selama Januari—Februari 2024 telah mengalami kenaikan sebanyak enam kali. Harga beras, bahkan naik cukup tinggi di tingkat konsumen karena kurangnya pasokan beras.

Anomali

Kondisi ini dinilai oleh seorang dosen di kampus Jember Dr. Elida Novita, S.T.P., M.T. sebagai anomali. “Kondisi harga beras saat ini menunjukkan telah terjadi anomali di sisi konsumen,” tuturnya kepada MNews, Kamis (8-3-2024).

Ia beralasan, mengacu pada hukum supply demand (ketersediaan-permintaan), saat permintaan cukup tinggi, tetapi ketersediaan sangat kecil, maka akan terjadi kenaikan harga, dan sebaliknya ketika permintaan rendah, ketersediaan besar, harga akan turun.

Elida mencoba menelusuri masalahnya, ia menemukan Survei Pola Distribusi Beras (BPS, 2022) mencatat bahwa distribusi beras giling di Indonesia melibatkan hingga tujuh agen perekonomian, yaitu produsen, distributor, subdistributor, pedagang grosir, swalayan, pedagang eceran, dan konsumen akhir.

Di sisi lain, berdasarkan kajian CIPS (Center for Indonesian Policy Studies) 2023, biaya logistik Indonesia mencapai kurang lebih 21 – 23% PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan negara berkembang lainnya.

“Biaya transportasi dan persediaan merupakan penyumbang terbesar biaya logistik di Indonesia. Biaya logistik ini akhirnya membebani konsumen karena meningkatkan harga barang, khususnya bahan bahan pokok seperti beras,” imbuhnya.

Distribusi, sambungnya, menjadi mata rantai yang sangat penting memengaruhi harga beras, mengingat agen perekonomian yang cukup panjang dan kompleks pada produk beras.

“Terlebih lagi dalam rantai tata niaga beras, lembaga yang paling besar mendapatkan keuntungan bisnis dari rantai distribusi beras adalah para tengkulak yang umumnya memiliki kekuatan modal untuk membeli gabah dari petani produsen,” bebernya.

Sedangkan Bulog, ia melanjutkan, untuk mendapatkan kualitas terbaik lebih banyak melakukan manajemen kontrak banyak pemasok untuk CV, kelompok tani, koperasi petani, untuk memenuhi gudangnya.

“Akhirnya, banyak petani produsen lebih memilih menjual beras ke tengkulak pada saat harga pasar tinggi. Hal ini didukung dengan adanya peraturan Menteri Perdagangan yang menetapkan harga pembelian yang lebih sering di bawah harga pasar,” kritiknya.

Terbatas

Elida memaparkan, defisitnya ketersediaan beras akibat jumlah konsumsi yang lebih besar dari produksi, keterlambatan panen karena faktor El Nino pada tahun 2023, serta rendahnya produktivitas akibat berkurangnya pupuk dan alih fungsi lahan pertanian di beberapa daerah produsen beras seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat menyebabkan ketersediaan beras di pasaran makin terbatas dan akhirnya harganya meningkat.

“Hal ini diperparah dengan meningkatnya harga pupuk di tingkat petani yang meningkatkan biaya produksi,” tambahnya.

Ia berharap, pemerintah seharusnya dapat melakukan intervensi agar harga beras di tingkat konsumen terkendali, selain melalui penyaluran beras yang telah diimpor melalui Bulog ataupun dengan membeli beras di tingkat produsen sesuai harga pasar.

Ia juga mendapati fakta, panjangnya pola distribusi dan banyaknya lembaga yang terlibat dalam rantai pasokan beras secara nyata dapat mengurangi keuntungan yang diterima petani selaku produsen.

“Berdasarkan teori, tata niaga makin panjang, maka bagian keuntungan yang diterima petani (farmers share) juga makin sedikit karena makin banyak lembaga pemasaran makin banyak pula pembaginya. Diperparah dengan biaya distribusi yang mencapai 23% menyebabkan harga di tingkat konsumen pun meningkat,” ulasnya.

Keterlibatan Pemerintah

Dalam analisis Elida, keterlibatan pemerintah dalam penyaluran beras impor ke pasar seharusnya dapat memengaruhi harga beras di tingkat konsumen tanpa harus mengurangi farmers share untuk produsen.

“Peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan haruslah menunjukkan perannya sebagai ri’ayah suunil ummah (pengaturan urusan rakyat) yang mampu menguasai seluruh pengelolaan sumber daya untuk kemaslahatan rakyat, bukan hanya sekelompok orang ataupun pemilik usaha tertentu saja (kapitalis),” terangnya.

Menurutnya, penguasaan rantai distribusi beras yang dikelola swasta tanpa dikontrol oleh pemerintah menyebabkan kesulitan pangan bahkan dapat menimbulkan kelaparan, menunjukkan abainya pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. “Inilah kerusakan kapitalisme!” simpulnya.

Rantai distribusi bahan pokok, jelasnya, seharusnya dapat dipotong dengan adanya regulasi dari pemerintah yang tepat.

“Pemerintah harus mampu mengelola produksi, distribusi, dan menjamin ketersediaan konsumsi bagi rakyatnya karena ini amanah yang diberikan dari penguasaan negara ini oleh pemerintah. Pengelolaan rantai pasokan beras yang meliputi aspek perencanaan, pengelolaan dan aktivasi produk yang harus dikendalikan untuk menjamin efektivitas suatu rantai pasokan sampai secara baik, terkendali harganya, dan aman ke tangan konsumen,” usulnya.

Ia mengutip firman Allah Swt. surah Al-Anfal ayat 27, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

“Oleh karena itu, maka barang siapa yang menunaikan amanat itu, maka baginya pahala yang melimpah. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menunaikan atau bahkan mengkhianatinya, maka baginya siksa yang keras,” tandasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *