[Kabar] Pendidik: Realitas Demokrasi, Sistem yang Memiliki Cacat Bawaan

[Kabar] Pendidik: Realitas Demokrasi, Sistem yang Memiliki Cacat Bawaan

Muslimah News, NASIONAL — Civitas academica kembali bersuara atas indikasi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa pada Pemilu 2024. Pasalnya, ini dianggap tidak mengedepankan sikap jujur, adil, umum, bebas, dan rahasia.

Menurut pendidik Nurul Husna, S.Pd., inilah realitas demokrasi yang memang memiliki cacat bawaan.

“Realitas demokrasi memang sistem yang cacat bawaan. Sistem yang lahir dari akal manusia ini jauh dari kata murni untuk mengurusi kepentingan rakyat, tapi justru untuk kepentingan perut sendiri,” tuturnya kepada MNews, Senin (19-1-2024).

Ilusi

Ia menerangkan, terjadi sikap nir-etika yang menjadikan slogan ‘dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat’ hanyalah ilusi dalam kepemimpinan demokrasi.

“Sejatinya harapan rakyat akan adanya keadilan penguasa dalam menjalankan setiap kebijakan sebagai penyelenggara negara, nyatanya jauh dari etika dan norma,” ucapnya.

Hal ini, tambahnya, tampak dari rentetan fakta yang terjadi, misalnya pemimpin tertinggi negeri ini menunjukkan kepemimpinannya sarat akan kepentingan pribadi.

“Presiden terang-terangan menjadi corong untuk kemulusan atas kemenangan salah satu paslon yang tidak lain untuk melanggengkan sistem monarki. Politik “gentong babi” pun dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan,” paparnya.

Bahkan, jelasnya, sepanjang kampanye, banyak penegasan kepada akademisi—sebagai bagian dari ASN—untuk bersikap netral. “Namun nyatanya, penguasanya sendiri tidak [netral]. Ibarat manis di bibir, pahit kenyataan,” cetusnya.

Kondisi demokrasi ini, ungkap Nurul, karena lahir dari sekularisme, yakni memisahkan agama dari kehidupan.

“Demokrasi telah memberikan ruang pada manusia untuk membuat aturan. Ketika manusia membuat aturan, sudah tentu kepentingan dan hawa nafsunya yang dikedepankan. Penggunaan fasilitas publik untuk pribadi adalah hal yang wajar dan akan berulang di setiap kepemimpinan yang berlandaskan demokrasi,” paparnya.

Sistem Islam

Apabila dibandingkan dengan sistem Islam, nilainya, jelas jauh berbeda. “Islam melahirkan pemimpin yang didasarkan ketakwaan pada Ilahi, pemimpin yang menjadikan kekuasaan sebagai amanah untuk dipertanggungjawabkan nantinya. Kekuasaan digunakan untuk mengurusi rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” urainya.

Ia mencontohkan Khalifah Umar bin Khaththab. “Khalifah sampai melarang keluarga dan karib kerabatnya untuk mengambil keuntungan dari jabatannya. Anaknya, Abdullah bin Umar bin Khaththab dilarang berbisnis karena khawatir terjadi transaksi bukan karena sosok pribadi Abdullah, tapi karena anak Khalifah Umar,” ujarnya.

Kekuasaan seperti inilah yang seharusnya dipahami oleh setiap muslim, tegasnya, sehingga mereka tidak terjebak dengan praktik politik pragmatis demokrasi.

“Kaum muslim seharusnya menghadirkan kembali kepemimpinan yang menerapkan syariat Islam dalam bingkai negara Islam, yakni Khilafah Islamiah,” ucapnya. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *