[Kabar] Pamong Institute: Pemilu Dirancang untuk Perubahan Aktor, Bukan Selainnya

[Kabar] Pamong Institute: Pemilu Dirancang untuk Perubahan Aktor, Bukan Selainnya

Muslimah News, NASIONAL — Merespons pelaksanaan Pemilu 2024, Direktur Pamong Institute Drs. Wahyudi al-Maroky mengungkapkan, pemilu dirancang untuk melakukan perubahan kepemimpinan, yakni aktornya, bukan selainnya.

“Kemudian, untuk memilih aktor dalam sistem demokrasi yang sekuler ini butuh dukungan suara untuk menjadi legitimasi bahwa seseorang sudah dipilih oleh rakyat,” ujarnya dalam Fokus: “Pemilu, Nasib Umat Makin Pilu?” di kanal UIY Official, Ahad (11-2-2024).

Kenyataannya, ia mengatakan, jumlah suara di negeri ini mayoritasnya adalah umat Islam, yaitu sekitar 86% atau 240 juta jumlah umat Islam.

“Jadi, partai apa pun atau politikus siapa pun kalau ingin memenangkan pertarungan, mau tidak mau mengambil suara umat Islam. Posisi suara umat Islam yang banyak itu menjadi sangat “seksi” bagi para pemburu kekuasaan,” ucapnya.

Akibatnya, ia menyatakan, umat Islam menjadi ajang rebutan siapa pun yang mau maju untuk mendapatkan suara. “Sayangnya, setelah suara didapat sebagai legitimasi untuk duduk dalam kekuasaan, suara umat Islam tidak didengar lagi. Begitulah posisi umat Islam hari ini,” jelasnya.

Harapan Sia-Sia

Menurutnya, kalau berharap perubahan yang mendasar atau menuju kepada masyarakat yang jauh lebih baik, maka mengharapkan perubahan melalui Pemilu 2024 adalah suatu harapan yang tidak pada porsinya atau sia-sia.

“Kenapa? Karena Pemilu 2024 sendiri tidak dirancang untuk perubahan masyarakat menjadi lebih baik. Namun, dirancang untuk melanjutkan keadaan yang ada dengan berbagai cara, intrik, maupun akrobatnya untuk meloloskan orang-orang yang mereka anggap bisa melanjutkan kekuasaan yang dimilikinya. Ini tabiat yang wajar di kalangan politisi sekuler,” paparnya.

Ia menyebutkan, ada adagium yang sangat terkenal, yakni cara mendapatkan kekuasaan, mengelola kekuasaan untuk selanjutnya dipertahankan, bahkan ditingkatkan menjadi lebih besar kekuasaannya. “Kalau sudah tidak bisa diperbesar, maka diperpanjang. Ketika masa jabatannya tidak bisa diperpanjang, maka diatasi dengan orang yang mau melanjutkan apa yang sudah menjadi kebijakannya,” urainya.

Kalau dicermati, lanjutnya, Jokowi adalah kepala pemerintah dan kepala negara yang menjadi puncak struktur politik dan tidak ada lagi puncaknya.

“Ketika masa jabatan juga tidak bisa lagi ditambah waktunya, maka peluang yang bisa dilakukan untuk memperpanjang kekuasaan adalah dengan mencari orang yang mau melanjutkan hal-hal yang sudah menjadi kebijakannya. Akhirnya, kita mendapati bahwa yang dicalonkan adalah anak presiden sehingga tidak bisa dihindari adanya penilaian bahwa itu untuk melanjutkan dinasti politik atau kekuasaan Jokowi,” terangnya.

Dengan desain pemilihan seperti ini, bebernya, maka tidak bisa diharapkan ada perubahan menuju kesejahteraan. “Tentu nasib rakyat tidak berbeda jauh dengan rezim sebelumnya atau bahkan bisa lebih parah,” cetusnya.

Lebih lanjut ia berharap, umat Islam perlu memahami bahwa karakter dasar kepemimpinan sekuler itu memang memisahkan agama dari kehidupan pemerintahan. “Umat Islam boleh terlibat dalam pemerintahan, tetapi tidak boleh membawa-bawa Islamnya,” ungkapnya.

Kajian Serius

Oleh karena itu, jelasnya, perlu ada kajian serius sampai umat sadar betul seperti apa kesalahan politik sekuler. “Lalu, disampaikan tentang kondisi idealnya dan cara yang tepat untuk mewujudkannya, termasuk tokoh yang bisa dicontoh untuk melakukan perubahan menuju jalan yang ideal itu,” ujarnya.

Ia menegaskan, di situlah peran Islam untuk masuk bahwa tidak ada konsep yang lebih sempurna daripada Islam untuk melakukan perubahan dari yang buruk menjadi baik. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *