Muslimah News, NASIONAL — Sebanyak 120 orang yang mengatasnamakan akademisi, alumni, hingga kolega sejawat Universitas Airlangga (Unair) menyatakan sikap demokrasi, termasuk mengkritik Presiden RI Jokowi. Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair Prof. Hotman Siahaan menyebut, ada empat poin kecaman dan desakan sebagai bentuk sikap mereka terhadap demokrasi.
Pertama, Presiden diminta tidak memanfaatkan kekuasaan dan menghentikan segala praktik pelanggengan politik kekeluargaan.
Kedua, mendesak Presiden dan semua aparat negara untuk menghormati kebebasan berbicara dan berekspresi.
Ketiga, mendesak Pemilihan Umum (Pemilu) berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).
“Tanpa intervensi penguasa, tanpa kecurangan, tanpa kekerasan, dan mengutuk segala praktik jual beli suara (politik uang) yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Partai politik harus mereformasi diri dalam menjalankan fungsi-fungsi artikulasi, agregasi, dan pendidikan politik warga negara,” terangnya.
Terakhir, ia mengecam segala intervensi mimbar akademik di perguruan tinggi.
“Perguruan tinggi harus senantiasa menjaga muruah, rasionalitas, dan kritisisme para insan civitas academica demi tegaknya republik,” tegasnya.
Pernyataan sikap oleh 120 orang ini, lanjutnya, bukan atas nama institusi Unair, hanya panggilan hati pribadi masing-masing menanggapi situasi politik negara.
Tidak Rela
Akademisi sekaligus pakar politik pendidikan Dr. Aminatun, Ir., M.Si. menyatakan suara hati para intelektual merupakan bentuk ekspresi tidak rela atas berbagai kebijakan dan situasi politik saat ini.
“Empat poin kecaman dan kritik intelektual kampus tersebut—yang mereka sebut sebagai suara hati intelektual kampus yang mengatasnamakan individu—merupakan kritik terhadap berbagai praktik yang dianggap menyalahi demokrasi,” ujarnya kepada MNews, Kamis (8-2-2024).
Para intelektual ini, lanjutnya, menginginkan pelaksanaan demokrasi berjalan baik sebagaimana tuntutan sistem demokrasi itu sendiri.
“Mereka memberikan kritik dan mengecam setiap pelanggaran yang terjadi di negara ini, khususnya dalam menghadapi pesta politik demokrasi lima tahunan,” ucapnya.
Ia mengulas, pada poin pertama, yaitu kritik atas kuasa presiden yang memanfaatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah aturan syarat mendaftar sebagai cawapres untuk melanggengkan politik dinasti.
“Begitu pula atas kritik kedua, ketiga, dan keempat yang menuntut adanya kebebasan berbicara dan berekspresi, terlaksananya pemilu yang luber dan jurdil, serta tuntutan agar perguruan tinggi tetap menjaga muruah dan rasionalitas para insan civitas academica-nya,” jelasnya.
Suara hati para intelektual ini, dalam pandangannya, seolah merupakan “angin segar” di tengah keringnya hati nurani para penguasa atas tuntutan rakyatnya dan karut-marut kondisi situasi politik yang makin tidak sehat. “Bahkan penguasa cenderung mudah melakukan pelanggaran atau mengubah aturan yang telah dibuatnya sendiri hanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri,” ujarnya.
Tidak Cukup
Namun, ia menyampaikan, sekadar memberikan kritik serta kecaman atas situasi-kondisi politik ini tidaklah cukup untuk membuat negara ini menjadi lebih baik.
“Ini karena sering kali penguasa kebal dan abai terhadap setiap kritik yang muncul dari rakyatnya, termasuk dari kalangan intelektual sekalipun. Penguasa boleh jadi menganggap bahwa kritik yang diberikan hanyalah pertarungan opini yang sengaja dimainkan demi kepentingan elektoral kelompok tertentu saja,” cetusnya.
Lebih dari itu, menurutnya, kritik rakyat dan intelektual ini tidak memiliki kekuatan hukum bagi penguasa. “Pada sistem demokrasi, setiap rakyat memang memiliki kebebasan untuk berpendapat atau memberikan kritik. Namun, diterima atau tidaknya pendapat atau kritik tersebut, lagi-lagi bergantung kepada kepentingan penguasa. Nyatalah bahwa potensi intelektual ini dikebiri atas nama kepentingan penguasa negeri,” bebernya.
Akibatnya, ia menyayangkan, upaya yang dilakukan intelektual terkesan sia-sia. “Padahal intelektual sejatinya memiliki kedudukan mulia, strategis, dan politis. Dengan kedudukan ini, ditopang pula dengan kemampuan intelektualitasnya, semestinya intelektual bisa memberikan perubahan hakiki di tengah kehidupan masyarakat, bukan tuntutan untuk melanggengkan demokrasi,” tuturnya.
Bahkan, ia menekankan, berharap ada perubahan hakiki di sistem demokrasi, layaknya harapan palsu yang tidak akan pernah nyata.
“Dalam pandangan Islam, kaum intelektual adalah golongan orang-orang yang berakal atau ululalbab,” jelasnya mengutip QS Ali Imran ayat 190, “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi ululalbab (orang-orang yang berakal).”
Oleh karenanya, ia berharap, para intelektual muslim semestinya menyadari tanggung jawab besar yang mereka miliki.
“Dengan kemampuan akalnya, intelektual dapat menjadi cahaya di tengah karut-marut rusaknya kehidupan masyarakat. Apalagi, di pundak intelektual ada beban dan tanggung jawab untuk memberi jalan keluar atas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Perubahan Hakiki
Intelektual, sambungnya, seharusnya menyadari bahwa akar persoalan negara saat ini adalah akibat penerapan sistem sekuler demokrasi kapitalisme sehingga perubahan yang harusnya ditawarkan adalah perubahan hakiki, bukan perubahan semu yang ditawarkan sistem politik demokrasi.
“Perubahan hakiki bukan sekadar perubahan parsial berupa pergantian rezim setiap lima tahunan, melainkan harus mengarah pada perubahan sistem hidup yang diterapkan, yakni perubahan dari sistem sekuler demokrasi yang nyata rusak dan merusak menuju sistem Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah,” urainya.
Untuk itu, tuturnya, sudah seharusnya intelektual menawarkan solusi perubahan itu dengan tegaknya syariat Islam, yakni menerapkan hukum-hukum Allah yang dipastikan akan membawa keberkahan.
“Sistem Islam atau kekhalifahan inilah yang secara empiris pernah menaungi umat Islam, bahkan nonmuslim selama belasan abad. Sepanjang masa itu pula kesejahteraan dan persatuan hakiki terwujud dalam kadar yang tidak pernah ada bandingannya,” terangnya.
Dengan demikian, tandasnya, umat Islam pun mampu tampil sebagai umat terbaik yang memimpin peradaban cemerlang, sekaligus menebar rahmat ke seluruh alam. [MNews/Ruh]
