Penulis: Desi Dwi A., S.P.
Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Pemerintah mencanangkan visi Indonesia Emas 2045. Menuju pencapaian cita-cita ini, persatuan bangsa yang berlandaskan kerukunan umat merupakan prasyarat mutlak.
“Di sinilah moderasi beragama memegang peranan kunci untuk memastikan seluruh program dan rencana kerja bisa diimplementasikan secara maksimal,” ujar Wapres K.H. Ma’ruf Amin dalam kuliah umum “Quo Vadis Moderasi Beragama dalam Bingkai Merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peradaban Dunia” di Universitas Islam Malang (Unisma), Jumat (19-1-2024).
Wapres juga menyampaikan bahwa moderasi beragama menjadi kunci penting karena dapat menciptakan kondisi harmonis tanpa diskriminasi untuk mengawal visi Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, moderasi beragama adalah perisai untuk menolak pendekatan sekuler yang memisahkan agama dari urusan negara, juga dari konsep negara yang diatur oleh satu agama tertentu. “Moderasi beragama juga akan menciptakan harmonisasi tanpa mendiskriminasi atau mengabaikan salah satu agama atau keyakinan,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres 58/2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Penguatan moderasi beragama dinilai perlu karena dianggap sebagai modal dasar untuk keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Untuk mewujudkannya, akan ada rancangan arah kebijakan dan pengaturan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan.
Dengan landasan hukum tersebut, wajar jika semua instansi pendidikan dalam semua jenjang secara terstruktur akan menjadi tempat paham moderasi dikembangkan dan masuk dalam setiap kegiatan dan materi pembelajaran bagi peserta didiknya.
Pertanyaan besarnya, benarkah moderasi menjadi kunci merawat kebinekaan dan keutuhan bangsa? Benarkah moderasi beragama mampu meningkatkan kualitas kehidupan bangsa menuju visi Indonesia Emas?
Moderasi versus Visi Indonesia Emas
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa dalam laporannya menyampaikan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Sedangkan Generasi Emas 2045 merupakan sebuah wacana dan gagasan dalam rangka mempersiapkan para generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi.
Dari penjelasan ini, pemerintah seharusnya fokus pada peningkatan profil output pendidikan yang berkualitas agar mampu mengelola SDA secara mandiri dan tidak tergantung asing sehingga bisa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Juga menghasilkan output aparatur negara yang amanah dan peduli dengan penyelesaian problem umat.
Namun, di sisi lain, ketika kita melihat implementasi program moderasi beragama, fokusnya adalah pada pembentukan profil toleran yang cenderung permisif dan “abai” pada penerapan substansi agama secara totalitas.
Oman Fathurahman (Ketua Pokja Moderasi Beragama Kemenag RI) menyampaikan bahwa karena kondisi Indonesia yang majemuk, tidak pada tempatnya apabila pandangan keagamaan seseorang menjadi standar untuk menilai budaya lokal, semacam sedekah laut dan ritual budaya lainnya. Pandangan agama seseorang juga dinilai tidak tepat untuk bersikap eksklusif menolak pemimpin urusan publik lantaran beda agama, apalagi mengganti ideologi negara yang menjadi kesepakatan bangsa. Bahkan, ajaran jihad dinilai mengkhawatirkan karena akan mudah mengafirkan dan menghalalkan darah sesama manusia.
Walhasil, moderasi beragama ditawarkan sebagai solusi pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Ekstremitas dalam berbagai bentuknya, diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama dan cenderung merusak tatanan kehidupan bersama, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara.
Moderasi beragama pun dimaknai sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, yakni dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama—yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.
Dari sini, justru tidak tampak upaya realisasi visi Indonesia Emas sebagaimana pemerintah gaungkan, selain pada pembentukan profil generasi yang serba toleran terhadap kultur masyarakat dan tunduk pada norma hukum yang berlaku. Moderasi justru menghancurkan profil generasi emas itu sendiri.
Moderasi adalah Desakralisasi Ajaran Islam
Pada akhirnya, konsep moderasi beragama memaksa seorang muslim untuk tunduk patuh pada mekanisme hukum yang berlaku di negeri ini. Tidak berlebihan jika dikatakan konsep ini efektif untuk mempertahankan status quo. Bagaimana tidak? Ide moderasi otomatis mendesakralisasi agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada.
Ini tentu tidak sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Allah Taal berfirman, “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (QS Adz-Dzariyat: 56).
Juga firman-Nya, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (QS Al-Ma’idah: 50).
Dalam kedua ayat di atas, Allah jelas menempatkan manusia sebagai hamba yang hanya layak untuk tunduk pada seluruh syariat-Nya dan melarang menggunakan hukum selain hukum-Nya. Oleh karenanya, bagaimana mungkin manusia dengan mudah mereduksi ajaran Islam yang dianggap bertentangan dengan kultur masyarakat ataupun aturan yang berlaku?
Justru sebaliknya, perilaku manusia dan kultur merekalah yang harus tunduk kepada syariat Allah agar mereka selamat di dunia dan di hadapan Allah kelak pada yaumil qiyamah. Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak didasari perintahku, maka amalan itu ditolak.” (HR Muslim).
Dari hadis tersebut jelas bahwa setiap perbuatan manusia harus ada landasan hukum syariatnya agar dinilai sebagai amal saleh di hadapan Allah, sedangkan yang sebaliknya akan tertolak.
Walhasil, moderasi beragama jelas memalingkan umat Islam dari pandangan Islam yang sahih tentang kehidupan, juga justru mereduksi sebagian dari ajaran Islam itu sendiri. Ini tentu berbahaya karena Allah telah meminta manusia untuk masuk ke dalam agama Islam secara kafah dan melarangnya mengikuti langkah-langkah setan yang menjauhkannya dari Islam.
Allah Taala berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.” (QS Al-Baqarah: 208).
Kita tidak bisa memungkiri bahwa rezim yang berkuasa di negeri ini dari masa ke masa cenderung berpihak pada kepentingan segelintir orang (yang kita sebut sebagai “oligarki”). Melalui kekuasaannya, mereka mudah membuat kebijakan yang berpihak pada golongan tertentu dan mengabaikan pengurusan urusan rakyat.
Oleh sebab itu, penetapan Perpres tentang moderasi—yang kemudian secara sistemis diterapkan melalui Kemenag dan bekerja sama dengan institusi pendidikan—akan membuat cara pandang baru pada generasi muda. Mereka yang biasa lantang menyuarakan perubahan masyarakat untuk kembali kepada Islam kafah akan merasa kelu karena dianggap ekstrem dalam mengimplementasikan agamanya. Bahkan, mereka akhirnya jadi merasa eksklusif karena dipandang berbeda dengan kultur masyarakat, padahal memang seperti itulah ajaran Islam. Misalnya, Islam melarang mencampur antara keimanan dan kekufuran, memisahkan interaksi antara pria dan wanita, serta melarang mereka dipimpin penguasa nonmuslim.
Konsep moderasi beragama bisa dengan mudah menumbangkan kekritisan masyarakat, terutama generasi muda, untuk memprotes berbagai kebijakan zalim penguasa. Itu karena dorongan terkuat mereka untuk melakukan perubahan, yakni dorongan ruhiyah, telah dibungkam atas nama hukum yang berlaku dan dipaksa tunduk pada kemauan rezim.
Islam Menyatukan Keragaman
Keragaman tidak mungkin dihindari dalam kehidupan masyarakat. Namun, Islam justru datang untuk menyatukan semua itu dengan syariat-Nya yang bersifat rahmatan lil ‘alamiin. Telah banyak kisah yang menunjukkan betapa Islam memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya, bahkan nonmuslim sekalipun. Semua itu terjadi saat Islam memimpin dunia dalam bentuk Khilafah, sebuah sistem pemerintahan Islam yang bertanggung jawab mengurusi urusan rakyat dan memenuhi kebutuhan mereka secara adil.
Allah Maha Mengetahui Kebenaran sejati, maka melalui Rasul-Nyalah, Allah memberikan tuntunan untuk menerapkan aturan Islam. Rasul juga memerintahkan agar melakukan istinbat hukum melalui proses ijtihad syar’i untuk menyelesaikan perkara yang belum ada hukumnya. Bukan justru menafsirkan ayat sesuai dengan realitas yang ada ataupun malah menuduh penafsiran agama tidak layak. Ini karena hanya Allah yang Maha Mengetahui Kebenaran.
Ini sebagaimana dialog antara Rasulullah saw. dengan Muadz bin Jabal sebelum beliau saw. mengutusnya ke Yaman, “Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan perkara kepadamu dalam urusan hukum?” Muadz menjawab, “Saya akan putuskan dengan kitab Allah,” jawab Muadz dengan lugas. Nabi saw. bertanya kembali, “Bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? “Saya akan putuskan dengan sunah Rasulullah,” jawab Muadz. Rasulullah bertanya kembali, “Jika tidak engkau dapatkan dalam sunah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah?” Muadz menjawab, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan.” Rasulullah saw. pun menepuk dadanya seraya bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridai Rasulullah.” (HR Abu Daud).
Islam, Kunci Membentuk Generasi
Kunci kualitas generasi sebenarnya tergantung pada ketinggian taraf berpikir mereka dan itu akan dibentuk melalui proses pendidikan yang mereka peroleh. Seseorang yang memahami hakikat penciptaan dirinya di muka bumi—sebagai hamba Allah yang akan mengelola bumi ini dengan aturan Allah—akan senantiasa melandaskan perbuatannya pada syariat-Nya. Mereka memahami bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.
Walhasil, seorang muslim akan mempergunakan hidupnya untuk mempelajari syariat Allah dan menggunakannya untuk mengatur kehidupannya. Apabila ia mendapati permasalahan yang tidak mampu ia pecahkan, ia akan mempelajari kembali syariat-Nya atau bertanya kepada ulama yang kompeten.
Apabila ia menjadi pemimpin atau penanggung jawab urusan umat, ia akan amanah dan tidak berani berbuat zalim, apalagi menyalahgunakan jabatan untuk memalingkan rakyatnya dari aturan Allah. Itu karena ia paham pasti ia akan dimintai pertanggungjawaban di Hari Akhir kelak.
Sudah selayaknya generasi muslim memahami syariat agama dengan benar dan memegang teguh syariat Islam dalam kehidupan. Juga mengajak orang lain untuk mempertahankan dan menerapkannya meskipun ada banyak tangan yang berusaha mencerabutnya dari kehidupan ini. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
