UKT Berasal dari Zakat, Pengamat: Penerima Zakat Harus Sesuai Ketentuan Syariat

UKT Berasal dari Zakat, Pengamat: Penerima Zakat Harus Sesuai Ketentuan Syariat

Muslimah News, LENSA DAERAH— Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau bekerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat Universitas Riau (UPZ UNRI) kembali menyerahkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa UNRI, Rabu (24-01-2024).

Pada Semester Genap 2023/2024 ini, sebanyak 173 mahasiswa UNRI penerima manfaat zakat menerima bantuan berupa bantuan UKT dengan total nilai Rp248.250.000. Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UNRI Prof. Dr. Padil, ST. MT. memberikan apresiasi kepada Baznas Provinsi Riau karena terus berkolaborasi dengan UPZ UNRI dalam penyaluran bantuan UKT bagi mahasiswa UNRI.

Wakil Ketua I Baznas Provinsi Riau Dr. Yahanan, M.Sy. menyambut baik jika pimpinan UNRI bisa membuat kebijakan ataupun edaran untuk pemotongan zakat bagi dosen dan pegawai di UNRI.

Sesuai Syariat

Praktisi dan pengamat pendidikan Islam Afrahul Fadilah, M.Pd. mengkritisi penyaluran uang zakat untuk UKT.

“Terkait fakta penyaluran dana zakat untuk bantuan UKT bagi mahasiswa ini, harus kita kembalikan pada ketentuan syariat untuk penerima (mustahik) zakat,” ungkapnya kepada MNews, Selasa (6-2-2024).

Hal itu, lanjutnya, karena zakat adalah hak bagi delapan asnaf (golongan) yang telah ditentukan oleh syariat.

“Allah Swt. menetapkan delapan asnaf ini dalam Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 60 yang artinya, ‘Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana,’.” ucapnya.

Ia menjelaskan, ayat ini membatasi dan mengkhususkan pos-pos penyaluran zakat hanya pada delapan golongan.

“Zakat tidak boleh diberikan kepada selain delapan golongan ini. Delapan golongan tersebut adalah, pertama, fukara (orang-orang fakir), yaitu orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok dari harta yang mereka miliki. Kedua, masakin (orang-orang miskin), yaitu orang yang tidak memiliki harta apa pun termasuk rumah yang bisa mereka tinggali,” jelasnya.

Ketiga, sebutnya, amilin zakat, yaitu orang-orang yang ditunjuk negara untuk mengumpulkan zakat dan atau mendistribusikan harta zakat kepada yang berhak menerimanya, keempat, mualaf, kelima, riqab (budak), keenam, garimin, ketujuh, fii sabilillah, kedelapan, ibnu sabil.

“Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal di perjalanan menuju ke negerinya. Ia diberikan harta dari zakat sesuai kebutuhannya untuk dapat mengantarkan sampai tujuan (negerinya). Pelajar atau mahasiswa yang sedang menuntut ilmu tidak terkategori ibnu sabil, juga tidak bisa dikiaskan dengan hal lainnya,” terangnya.

Berdasarkan hal ini,simpulnya, penyaluran dana zakat kepada mahasiswa sebagai bantuan untuk membayar UKT sesuai dengan ketentuan syariat jika mahasiswa yang menerimanya tergolong fakir miskin, dan menjadi tidak sesuai syariat jika mahasiwa penerima dana zakat tersebut tidak termasuk dalam delapan kategori mustahik zakat.

Menurut Fadilah, kebutuhan mahasiswa yang sangat tinggi terhadap bantuan pembayaran UKT termasuk bantuan dari dana zakat, menunjukkan mahalnya biaya pendidikan saat ini.

“Tidak semua generasi muda usia kuliah mampu belajar di perguruan tinggi. Yang saat ini kuliah pun banyak yang harus berhenti karena kendala biaya. Padahal pendidikan merupakan hak setiap anggota masyarakat. Ketidakmampuan mahasiswa memenuhi biaya kuliah ini akibat penerapan sistem kapitalisme yang mengomersialisasi pendidikan sehingga makin tidak terjangkau oleh masyarakat,” ulasnya.

Islam

Fadilah meyakini, solusi dari masalah di atas adalah kembali kepada Islam kafah, termasuk dalam pengelolaan sistem pendidikan. Daulah, terangnya, berperan dan bertanggung jawab penuh dalam pelayanan pendidikan, mulai dari pembiayaan, kurikulum, fasilitas, pendidik profesional, hingga kebutuhan sarana prasarana.

“Dengan menerapkan syariat Islam dalam mengelola anggaran negara, baik sumber pemasukan maupun pengeluarannya, negara akan memiliki cukup dana untuk mengurusi kehidupan rakyat, termasuk urusan pendidikan. Sumber daya alam yang melimpah yang saat ini dikeruk oleh asing dan oligarki akan kembali diperuntukkan bagi kepentingan seluruh masyarakat,” bebernya.

Meski demikian, menurutnya, pihak swasta bisa berperan serta tanpa mengambil peran negara dan tetap menyediakan pendidikan secara cuma-cuma bukan untuk mendapat laba duniawi, tetapi pahala yang besar di sisi Allah.

“Salah satu contoh peran masyarakat adalah keberhasilan Fatima al-Fihri, seorang muslimah hartawan terpandang di masa khilafah Islam di Afrika, yang mendirikan Masjid dan Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko,” ucapnya memberi contoh.

Ia menjelaskan, Universitas Al-Qarawiyyin ini dianggap oleh banyak sejarawan sebagai universitas pemberi gelar tertua yang terus beroperasi di dunia.

“Fatima secara langsung mengawasi proses konstruksi sambil berdoa dan berpuasa, sekaligus membiayainya sebagai sumbangan bagi dunia. Universitas al-Qarawiyyin dikenal karena banyak meluluskan tokoh muslim dan non muslim yang belajar secara gratis,” imbuhnya.

Namun, ia menyesalkan, saat ini pendidikan dalam sistem sekuler diperdagangkan sehingga makin lama makin mahal, ditambah lagi masuknya kampus-kampus asing yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, kecuali golongan ekonomi mapan.

Solusi parsial yang ada saat ini, jelasnya, seperti beasiswa dan bantuan berbagai perusahaan misalnya, terbukti masih jauh dari cukup karena memang bukan solusi yang menyentuh akar masalah.

“Terkait pengelolaan zakat saat ini, perlu diperhatikan agar sesuai syariat bukan langsung dipotong dari gaji pegawai. Penerimanya juga harus sesuai delapan mustahik. Zakat akan mampu menjadi solusi tuntas jika diterapkan bersinergi dengan seluruh aturan syariat lainnya,” yakinnya.

Ia menjamin, problem mahalnya biaya pendidikan seperti saat ini tidak akan muncul jika syariat Islam diterapkan secara menyeluruh. Solusi tuntas dan berkah bagi problem pendanaan pendidikan, sambungnya, adalah syariat Islam yang sempurna.

“Bukti kegemilangan pendidikan berkualitas bebas biaya di masa keemasan Islam begitu banyak tercatat dengan tinta emas. Hanya saja umat Islam saat ini belum banyak mengetahuinya. Maka kewajiban kita sebagai intelektual muslim adalah mengkaji Islam, memahami solusi Islam untuk seluruh masalah umat manusia dan bersegera memperjuangkan kembali tegaknya Daulah Khilafah yang akan menerapkan syariat Islam secara kafah,” pungkasnya. [MNews/IA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *