Muslimah News, NASIONAL — Cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) menegaskan bahwa negeri ini sedang menuju arah berbahaya.
“Negeri kita ini sedang menuju satu arah yang sangat berbahaya. Apa yang sangat berbahaya itu? Dibiarkannya intensi-intensi jahat masuk ke ranah politik publik, berlindung kepada legalitas. Legalitas dimanfaatkan untuk melindungi intensi jahat,” tuturnya di acara Fokus: “Politik Niradab Negeri Wakanda” di kanal UIY Official, Ahad (28-1-2024).
Pengesahan aturan hukum, jelasnya, merupakan bagian tidak terpisahkan dari intensi (obsesi/muyul) baik intensi jahat atau intensi baik.
“Ketika seseorang memiliki intensi buruk lalu punya kekuatan untuk mengubah aturan, maka ia akan mengubah aturan itu untuk memenuhi intensi yang ia miliki. Di sinilah kita menemukan penjelasan yang “sangat bagus” dari Machiavelli yang mengatakan bahwa politik itu tidak ada hubungannya dengan agama dan moralitas,” ulasnya.
Agama dan moralitas itu, lanjutnya, hanya terhubung dengan politik ketika agama dan moralitas bisa membuat seseorang meraih tujuan politik, meraih kekuasaan dan mempertahankannya.
“Di situlah kita bisa menjumpai fenomena yang ini hari kita bisa lihat dengan terang benderang [adanya] politisasi agama, termasuk politisasi morality. Ketika agama bisa membuat anda meraih kekuasaan dan mempertahankannya. maka agama dipakai. Tetapi ketika tidak, agama ditinggalkan,” imbuhnya.
Menurut UIY, contoh paling nyata dari intensi buruk yang dilegalisasi dengan peraturan adalah “akrobat” hukum di Mahkamah Konstitusi yang semua orang bisa melihat apa intensinya.
“Intensinya tidak bisa ditutupi. Memang itu memberi jalan bukan untuk anak muda, tetapi memberi jalan kepada anak presiden,” tegasnya.
Ketika intensinya adalah hal itu, ucapnya, maka segala cara ditempuh, tidak peduli meski itu harus melanggar morality, melanggar etika. “Soal pelanggaran etika ini kan sudah terbukti, sudah proven oleh Majelis Kehormatan MK yang berujung kepada pemberian sanksi berat, yaitu pencopotan jabatan Ketua MK. Ini artinya no debat bahwa sudah terjadi pelanggaran etika,” bebernya.
Namun, UIY melanjutkan, pelanggaran etika itu tidak penting, yang penting “boci”’ lolos meski ini juga melanggar logika.
“Bagaimana mungkin keputusan yang didapat melalui proses melanggar etika, tetapi keputusannya tetap sah? Dalam permainan sepak bola saja logikanya masih lurus. Jika ada pemain yang bisa mencetak gol, tetapi terbukti ia melakukan pelanggaran sebelum gol itu, maka golnya dianulir. Tetapi putusan MK kan tidak dianulir, meski prosesnya melanggar etika. Ini yang saya katakan negeri ini sedang menuju ke arah yang sangat berbahaya,” urainya.
Brutal
UIY mengkhawatirkan, politik niradab seperti ini akan membawa negara menjadi negara brutal, negara pencoleng, negara biadab karena negara melegitimasi intensi jahat melalui proses hukum.
“Berlakulah apa yang dikatakan oleh Machiavelli, yaitu taatlah kamu kepada hukum sepanjang hukum itu memperkuat atau mempertahankan kekuasaanmu. Kalau hukum itu justru sebaliknya memperlemah atau bahkan menghilangkan kekuasaan, ganti hukum itu. Kalau tidak ada hukum, maka buatlah hukum untuk kekuasaan. Itu terjadi! Tiga-tiganya dilakukan,” tukasnya.
Saat presiden menenteng kutipan pasal 299 besar di media massa, UIY menerangkan, bukan karena ingin menunjukkan taat hukum, tetapi karena menemukan satu pasal yang bisa dipakai untuk mempertahankan kekuasaan.
“Itu sedang menerapkan rumus pertama dari Machiavelli karena di saat yang sama ia juga mengubah hukum. Perpu Ormas diubah, UU Cipta Kerja diubah. Lalu ketika maksud-maksud yang diinginkan itu tidak ada hukumnya, ia buat hukum. UU IKN contohnya,” bebernya.
Kecenderungan ini, ucapnya, harus diwaspadai dan dihentikan. Jika tidak dihentikan, lanjutnya, akan menjadi preseden buruk di masa yang akan datang bahwa penguasa bisa berbuat seperti itu.
Negara Kekuasaan
Dengan fakta di atas, UIY menilai, negara ini sedang menuju kepada negara kekuasaan, bukan negara hukum.
“Kalau negara hukum itu kekuasaan diatur oleh hukum, tetapi kalau negara kekuasaan, kekuasaan yang mengatur hukum. Nah ini yang terjadi! Jadi fenomena niradab itu cerminan dari kebrutalan intensi yang diekspresikan, bahkan kemudian dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
UIY membeberkan, kasus kampanye atau tidak kampanye, kasus MK, kasus UU Minerba, Perpu Ormas, Perpu Cipta Kerja, Omnibus Law Kesehatan, akarnya adalah intensi buruk.
“Jika sampai dengan cara-cara di atas ia meraih lagi kekuasaan, ini sangat bahaya! Karena ia melihat bahwa dengan cara itu ia bisa meraih seluruh keinginan politik dan ekonominya. MK bisa diterobos, DPR bisa diterobos,” ujarnya khawatir.
Tidak Mudah
Dalam analisisnya, memutus mata rantai negara kekuasaan ini tidak mudah karena alat legitimasi yaitu rakyat, bisa diatur sehingga seolah-olah untuk mengubah keadaan seperti sudah terkunci.
“Karena itulah, penting bagi kita untuk berpikir out of the box, bahkan kalau bisa without box tentang bagaimana menghentikan brutalisme ini, politik yang niradab ini. Sebab kalau mengandalkan prosedur-prosedur normal, kita akan mengikuti siklus yang sudah dikunci,” sarannya.
Karena itu, ucapnya, penting memetakan diri mau berpolitik ala apa, sebab politik tidak bisa dilepaskan dari hidup.
“Apakah kita ini akan mengikuti politik pragmatis ala Machiavelistik? Ataukah politik yang mengedepankan value yang memiliki nilai-nilai transendental spiritual. Itulah politik Islam! Kita harus menolak politisasi Islam dan harus mengedepankan islamisasi politik. Kalau islamisasi politik, maka kita akan berpegang kepada nilai-nilai Islam di dalam politik. Kawan memang bisa menjadi lawan, tapi ukurannya nilai-nilai Islam,” ungkapnya.
Mengadakan
UIY menegaskan, jika pilihan politik yang ditawarkan saat ini tidak ada yang sesuai, maka harus mengadakan pilihan politik yang sesuai. “Jadi kita tidak memilih yang ada, tetapi mengadakan yang belum ada. Inilah perjuangan!” tukasnya.
Ia mencontohkan, pilihan Rasul bukan Persia atau Romawi, tetapi memilih Islam yang diadakan oleh Nabi sehingga menjadi pilihan.
“Rasul membuat arus sendiri, menyebarkan kalimat La ilaha illaAllah di tengah-tengah kemusyrikan dan kejahatan luar biasa. Mestinya kita hari ini menciptakan arus sendiri yang dengan itu memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan besar melalui jalan konstitusional nonformal,” pungkasnya. [MNews/IA]
