[Kabar] Survei Preferensi Mahasiwa pada Pemilu, Pengamat: Pragmatis Minus Idealisme

[Kabar] Survei Preferensi Mahasiwa pada Pemilu, Pengamat: Pragmatis Minus Idealisme

Muslimah News, NASIONAL — Agensi Public Relations (PR) dan Public Affairs (PA) Praxis baru saja menerbitkan rilis survei independen bertajuk “Aspirasi dan Preferensi Mahasiswa pada Pemilu 2024” pada Senin (22-1-2024). Survei ini menangkap pandangan mahasiswa dalam menyambut pemilu nanti. Salah satunya soal politik uang (money politics).

Praxis mencatat temuan bahwa sebanyak 42,96% mahasiswa menyatakan bersedia menerima uang serangan fajar, tetapi tidak akan mencoblos kandidat. Hanya 20,08% mahasiswa menyatakan akan menerima serangan fajar dan memilih kandidat, sedangkan 10,99% lainnya menyatakan tidak akan menerima uang dan tidak akan memilh kandidat. Bagi Director of Public Affairs Praxis PR, Sofyan Herbowo, temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih bersikap independen.

Temuan Praxis lainnya menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah putus harapan soal kondisi politik uang dalam iklim politik nasional saat ini. Sejumlah 65,73% mahasiswa mengaku pesimistis bahwa praktik politik uang dapat dihilangkan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. 

Pragmatis Minus Idealisme

Merespons hasil survei yang menunjukkan mahasiswa masih bersikap independen, pengamat politik dan generasi Endiyah Puji Tristanti menilai sebaliknya.

Kepada MNews, Sabtu (3-2-2024), ia menegaskan, sikap sebagian besar mahasiswa justru sangat mengkhawatirkan karena memiliki karakter yang sangat buruk, yakni karakter pragmatis minus idealisme.

“Coba kita pikirkan, mau bagaimana wajah negara ini sepuluh atau lima belas tahun yang akan datang? Jika saat ini ada 63% mahasiswa dengan berbagai alasan secara terang-terangan menyatakan akan menerima uang serangan fajar,” ungkapnya.

Ini mentalitas rapuh anak bangsa, ujarnya, dengan adanya karakter pragmatis yang tidak punya idealisme, dan kejahilan politik yang patut dikhawatirkan.

Kemudian, terkait harapan perubahan politik pascapemilu di mata mahasiswa mengingat hasil survei Praxis menunjuk 65,73% mahasiswa mengaku pesimistis praktik politik uang dapat dihilangkan dalam pemilu, ia memandang, dalam pikiran sadar mahasiswa sebenarnya demokrasi sudah mati. “Mahasiswa telah meragukan demokrasi elektoral sebagai jalan perubahan yang bisa diharapkan,” ucapnya.

Sayangnya, ia menyatakan, mahasiswa tidak cukup punya nyali untuk menggugat demokrasi. “Ya, karena karakter pragmatisme bentukan sistem pendidikan sekuler telah menguasai jiwa mahasiswa. Kalau berani ngomong menggugat demokrasi, konsekuensinya mahasiswa harus punya alternatif lain selain demokrasi kan?. Nah, mahasiswa tidak punya jawaban. Bukan sistem ideal di luar demokrasinya yang tidak ada,” cetusnya.

Swing Voters

Endiyah menukil pernyataan akademisi Rocky Gerung bahwa banyak anak muda Indonesia yang masih ragu menentukan pilihannya atau swing voters sehingga khawatir tingginya angka golongan putih (golput) di Pilpres 2024.

“Rocky menilai hal tersebut terjadi lantaran terdapat isu kepentingan antara para capres di Pilpres 2024. Kenapa mereka menunda memilih dan menjadi swing voters? Ini karena mereka lihat ada isu yang comply dengan kepentingan mereka,” kutipnya.

Ia sepakat, terkait swing voters, memang banyak yang memprediksi tingginya angka golput pada Pemilu 2024. “Itulah sebabnya KPU sebagai penyelenggara pemilu bekerja keras dengan banyak pihak untuk melakukan sosialisasi pemilu bertema seputar pentingnya pendidikan politik bagi mahasiswa sebagai pemilih muda. Ujungnya untuk memaksimalkan ceruk suara dari kalangan muda milenial dan gen Z,” urainya.

Bahkan, lanjutnya, survei-survei serupa banyak diadakan karena ada kekhawatiran kuat mahasiswa dan pemuda memilih golput. “Ini akan mencoreng citra pemilu yang bermakna mencoreng demokrasi dan penyelenggara demokrasi,” cetusnya.

Menurutnya, ini bukan saja pertaruhan demokrasi Indonesia di mata internasional, tetapi lebih dari itu. “Demokrasi Indonesia akan mencoreng wajah demokrasi itu sendiri dan akan menjadi bahan bakar ketakpercayaan generasi muda terhadap sistem demokrasi,” tuturnya.

Padahal, ulasnya, bagi Amerika Serikat dan Barat, demokrasi itu penting. “Hegemoni Barat sulit dipertahankan tanpa demokrasi diterima di sebuah masyarakat. Demokratisasi adalah lokomotif imperialisme modern di bawah payung ideologi kapitalisme sekuler,” tukasnya.

Paradigma Islam

Endiyah lalu menawarkan paradigma baru kepada mahasiswa terutama mahasiswa muslim di Indonesia. “Ketika demokrasi yang diklaim sebagai sistem pemerintahan paling ideal di dunia terbukti gagal memberantas politik uang, bahkan sangat toleran dalam memberi ruang pada politik uang, semestinya mahasiswa berpikir lebih terbuka untuk mempelajari sistem politik Islam,” sarannya.

Memahami sistem politik Islam secara obyektif, sambungnya, tentu tidak mungkin dengan meninggalkan upaya mempelajari ideologi Islam terlebih dahulu.

“Ideologi dan sistem itu satu paket. Penting dipahami bahwa dasar politik Islam adalah ideologi Islam, sekalipun ideologi Islam oleh rezim diposisikan sebagai ideologi radikal yang perlu diwaspadai. Bagaimanapun, mempelajari sebuah gagasan harus dari asasnya agar bisa ditimbang hak dan batilnya, juga kukuh atau rapuhnya dasar sebuah sistem politik yang berdiri di atasnya,” jelasnya.

Ia membenarkan bahwa mahasiswa harus kritis dan tidak memihak dalam makna berusaha untuk objektif. “Jadi harus seimbang dong, kritis terhadap sistem Islam juga harus kritis terhadap sistem demokrasi,” cetusnya.

Sayangnya, ia mengungkapkan, terhadap sistem Islam yang tidak terbukti membuat kerusakan, para akademisi terus mengkritik. “Oleh karenanya, terhadap sistem yang terbukti mempertahankan kerusakan dan toleran terhadap politik uang, seharusnya mahasiswa lebih kritis,” tegasnya.

Untuk itu, tandasnya, mahasiswa semestinya banyak membuka forum yang lebih ideologis dan paradigmatic daripada sibuk bicara soal hal-hal arus permukaan yang tidak menyentuh akar persoalan. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *