Mitigasi Perubahan Iklim dengan Carbon Capture and Storage: A Reality Check

Mitigasi Perubahan Iklim dengan Carbon Capture and Storage: A Reality Check

Penulis: Abu Nadzifah (Peneliti Sistem Energi)

Muslimah News, ANALISIS — Acara debat pilpres yang diselenggarakan pada masa kampanye Pilpres 2024 menyisakan berbagai kontroversi, mulai dari so-called “etika berdebat” hingga konten yang dibahas.

Terkait ekonomi dan lingkungan, setidaknya terdengar dua istilah yang erat kaitannya dengan teknologi hijau, yakni carbon capture and storage (CCS) dan greenflation. Istilah pertama terkait dengan sebuah sistem teknis dalam rangka mitigasi perubahan iklim, sedangkan istilah kedua merupakan istilah yang relatif baru terkait dampak ekonomi dari mitigasi perubahan iklim.

Walau kedua istilah itu terdengar bagus, tetapi dalam proses penyampaiannya, yang terdengar hanya retorika omong kosong politik dari para politisi yang sebenarnya tidak paham ucapannya sendiri. Tidak terlihat adanya upaya serius untuk membawa narasi kuat terkait dua istilah tersebut, melainkan sekadar bualan untuk menjatuhkan kandidat lainnya.

CCS terkait dengan isu perubahan iklim yang tengah terjadi di planet bumi. Peningkatan temperatur permukaan bumi akibat emisi gas rumah kaca (GRK) antropogenik, mayoritas disumbangkan oleh pembakaran energi fosil, menyebabkan kondisi iklim dunia berubah, dalam konteks ini ke arah yang lebih buruk. Jika tidak dimitigasi dengan baik, berbagai bencana iklim dapat terjadi di planet ini paling lambat pada akhir abad ke-21.

Program-program mitigasi berevolusi, hingga pada saat ini istilah yang paling sering didengungkan adalah net zero emission. Hal ini berarti emisi GRK neto yang dilepaskan oleh suatu negara bernilai nol, entah karena sumber energi dan industrinya melepaskan nol GRK ke atmosfer ataupun lepasan GRK ke atmosfer dapat dikompensasi oleh rekayasa sistem energi dan atau lingkungan di negara tersebut. Semua jenis proyek mitigasi perubahan iklim akan menyebabkan dampak terhadap bagaimana kehidupan dijalankan. CCS adalah salah satu bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim ini.

Namun, di mulut politisi demokrasi sekuler neoliberal, CCS tidak lebih dari technobabble yang mungkin membuat politisi tersebut merasa keren, tetapi faktanya hanya untuk menutupi isi kepalanya yang kosong. Artikel ini akan melakukan reality check terkait kedua technobabble yang terucap di debat Pilpres 2024 tersebut.

Carbon Capture and Storage

Ringkasnya, CCS adalah sistem untuk menangkap karbon dioksida (CO2) di atmosfer dan atau laut untuk kemudian dikonversi dan disimpan di dalam kerak bumi. Logika dari CCS kira-kira sebagai berikut.

CO2 adalah GRK yang peningkatan konsentrasinya di atmosfer telah menjadi driver utama dari pemanasan global dan perubahan iklim, akibat efek rumah kaca yang ditimbulkannya. Untuk menurunkan efek rumah kaca, CO2 ini harus diambil dari atmosfer. CCS bekerja menggunakan rangkaian langkah fisika dan kimia untuk memisahkan CO2 dari udara atmosfer, mengubahnya dari senyawa gas menjadi senyawa cairan atau padatan melalui proses kimiawi, lalu menyimpannya kembali ke dalam kerak bumi.

Selain untuk menangkap CO2 di atmosfer, CCS juga dapat digunakan untuk menangkap CO2 dari air laut. Ini karena laut secara alami mengandung CO2, dalam konsentrasi yang bahkan lebih tinggi daripada di atmosfer. Dalam siklus alaminya, laut menyerap CO2 dari udara dan sebagian ditransfer ke kerak bumi. Namun, kenaikan kadar CO2 di atmosfer membuat serapan CO2 oleh laut juga jadi lebih tinggi. Dampaknya terhadap air dan biota laut cukup signifikan karena serapan CO2 menaikkan tingkat keasaman air laut. Pengasaman air laut dapat mengancam kehidupan biota laut, bahkan kepunahan.

Mengingat CCS dirancang untuk menangkap CO2 dari udara, maka secara teknis CCS juga dapat menangkap CO2 dari udara buangan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara maupun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Mengingat PLTU batu bara melepaskan CO2 dalam jumlah besar, adanya instalasi CCS pada PLTU diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi, bahkan menghilangkan emisi CO2 dari PLTU maupun PLTG.

Oleh karena itu, di pasaran terdapat beberapa jenis CCS. Jika dikategorikan berdasarkan kapan CO2 ditangkap, maka dapat dibagi menjadi pra-pembakaran (pre-combustion) dan pascapembakaran (post-combustion). Untuk CCS pre-combustion, batu bara yang digasifikasi dalam temperatur tinggi mengalami oksidasi parsial dan membentuk gas sintetik, yang setelah melalui reaksi termokimia menjadi campuran gas hidrogen (H2) dan CO2. Konsentrasi CO2 dalam campuran cukup tinggi, antara 15—50% sehingga lebih mudah diseparasi, menyisakan H2 untuk pembakaran.

Untuk CCS post-combustion, prinsipnya adalah separasi gas CO2 dalam kondisi pasca pembakaran. Jika diterapkan pada PLTU/PLTG, CO2 dipisahkan dari aliran flue gas pascapembakaran batu bara dan/atau gas alam. Mengingat tekanan gasnya lebih rendah, kadar CO2 dalam gas juga lebih rendah, antara 5—15%, sehingga lebih sulit memisahkannya. Namun, kebutuhan energinya lebih rendah dan biaya sistemnya cenderung lebih murah.

CCS post-combustion lain adalah direct air capture (DAC) untuk menyerap CO2 dari atmosfer, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Namun, teknologi CCS berbasis DAC ini adalah yang paling sulit diterapkan untuk alasan yang cukup jelas, yaitu kadar CO2 di atmosfer yang sangat rendah dibandingkan pada sistem pembakaran PLTU/PLTG.

Masalah dalam Carbon Capture and Storage

Sampai sini, kelihatannya tidak ada masalah secara teoretis dengan CCS. Namun, secara teknis, masalahnya akan sangat besar. Mulai dari CCS DAC, untuk menyerap CO2 yang sudah terlepas di atmosfer. Pertama, konsentrasi CO2 di atmosfer sangat rendah, sekitar 400 ppm. Tersebab konsentrasi sangat rendah ini, dibutuhkan lahan yang sangat luas dan energi cukup besar untuk menjalankan sistem CCS dengan efektif.

Berdasarkan estimasi international energy agency (IEA), menggunakan temperatur tinggi, setidaknya dibutuhkan energi sekitar 6,6 GJ/ton CO2, atau 1,83 MWh/ton CO2. Jika menggunakan temperatur rendah, energi yang dibutuhkan mencapai 9,5 GJ/ton CO2, atau 2,64 MWh/ton CO2. Sebagai perbandingan, konsumsi listrik penduduk Indonesia berkisar 1,1 MWh/kapita, atau setiap orang rerata mengonsumsi listrik 1,1 MWh per tahun.

Jika CCS DAC itu menggunakan PLTU batu bara, dengan asumsi efisiensi termal 40% dan emisi CO2 ekuivalen 800 g/kWh, maka dengan temperatur tinggi, emisi CO2 yang dilepaskan untuk menangkap 1 ton CO2 berkisar 730 kg CO2. Artinya, secara neto hanya 270 kg CO2 yang dapat diserap dari atmosfer per 1 ton CO2 bruto. Hal ini menunjukkan bahwa sistem CCS DAC sangat inefisien jika dikopel dengan PLTU yang ada sekarang.

Kedua, biaya yang mahal. Akibat kebutuhan energi yang luar biasa besar, serta fasilitas yang kompleks dan besar, biaya DAC sangat tinggi. Setidaknya biaya DAC diprediksi antara USD 100-600 per ton CO2. Jika biaya DAC “hanya” USD 100 per ton CO2, maka beban ke biaya listrik mencapai USD 8 sen/kWh atau Rp 1.200/kWh (asumsi kurs USD 1 = Rp 15.000). Jika DAC mencapai USD 600 per ton? Beban ke biaya listrik mencapai USD 0,48 atau Rp 7.200 per kWh!

Tidak ada negara waras mana pun yang bisa menerima angka ini sebagai angka yang masuk akal.

Masalah pada CCS pre-combustion pun sama saja, yakni masalah biaya. Namun, masalah di sini lebih karena CCS pre-combustion dipasang langsung di pembangkitnya dengan temperatur dan tekanan tinggi sehingga biaya modalnya jadi lebih besar. Demikian pula kebutuhan energi CCS post-combustion mencapai USD 1,63-4,07 GJ per ton CO2, lebih rendah daripada DAC, tetapi dengan efisiensi tangkapan tidak terlampau baik juga. Apalagi angka-angka konsumsi energi tersebut baru berkisar pada studi-studi saja, belum diterapkan pada purwarupa riil. Biasanya, ketika diterapkan dalam sistem riil, efisiensinya bisa lebih rendah dan kebutuhan energi bisa lebih tinggi.

Dengan kata lain, CCS berkisar pada sebuah sistem yang mahal, tidak efisien, dan keandalannya tidak teruji secara teknis maupun ekonomis. Lebih dari 80% proyek CCS di seluruh dunia gagal dan yang masih beroperasi cenderung underperforming dan underdelivering, menangkap CO2 jauh lebih rendah daripada kapasitas maksimumnya, seperti proyek CCS di Norwegia.

Per 2022, hanya ada 35 proyek CCS yang beroperasi dan memungut 45,9 juta ton CO2 setiap tahun. Angka ini hanya kurang dari setengah emisi CO2 tahunan di Singapura. Untuk mitigasi perubahan iklim, secara teknis, CCS tidak terlihat sebagai solusi menjanjikan.

Kendala Nonteknis

Jika secara teknis tidak menjanjikan, CCS lebih berat lagi diterapkan dari aspek nonteknis. Apa pasal? Penerapan sistem CCS pre-combustion maupun post-combustion pada instalasi PLTU akan menambah biaya modal bagi PLTU tersebut dan penambahannya cukup besar. Hal ini menyebabkan biaya balik modal (capital cost recovery) yang dibebankan kepada biaya pokok pembangkitan (BPP) listrik menjadi lebih besar pula. Beban ini menjadi dobel karena listrik yang dikonsumsi sendiri untuk keperluan sistem CCS akan mengurangi net produksi listrik dari pembangkit sehingga perhitungan ekonomi terkait BPP listrik makin bertambah.

Masalahnya, di negara yang menerapkan deregulasi pada sistem energi (baca: kapitalisme neoliberal), listrik menjadi komoditas yang diperdagangkan bebas menurut hukum pasar. Dalam kondisi ini, tiap operator bersaing untuk menjual listrik dengan margin sebesar mungkin, tetapi tidak bisa seenaknya menetapkan harga setinggi mungkin karena pasarnya kompetitif. Jika harga pasaran listrik lebih rendah daripada BPP listrik, perusahaan akan merugi.

Oleh karena itu, operator PLTU/PLTG akan mengandalkan berbagai jenis insentif dan subsidi dari pemerintah. Ironis karena ekonomi neoliberal itu justru seharusnya menghilangkan subsidi agar bisa tetap mendapat keuntungan.

Di sini setidaknya terjadi dua masalah. Pertama, upaya penyelamatan lingkungan, secara filosofis, terhalang oleh aspek ekonomi sebagai akibat dari pemberlakuan energi sebagai komoditas komersial. Kedua, insentif dan subsidi yang diberikan pada swasta oleh pemerintah menunjukkan keberpihakan negara pada perusahaan kapitalis, sedangkan yang harus menanggung beban dari insentif yang dikeluarkan pemerintah itu adalah warga negara secara luas, dengan pembebanan pajak yang lebih tinggi, dalam konteks ini pajak karbon. Pengenaan pajak karbon akan merugikan masyarakat yang tidak bisa memilih sumber energi mereka dan menguntungkan korporasi yang merusak lingkungan demi menimbun harta.

Tidak cukup sampai di sana, CO2 yang dipungut oleh sistem CCS pun dalam beberapa kondisi diperdagangkan di pasar entah untuk disekuestrasi (disimpan di dalam kerak bumi) atau digunakan untuk kepentingan lain. Jika digunakan, mayoritas penggunaannya adalah untuk enhanced oil recovery (EOR), yakni memompa CO2 ke dalam celah-celah sempit dalam tambang minyak bumi untuk mengeluarkan minyak-minyak tersebut dari celah supaya bisa diambil ke permukaan bumi.

Penggunaan ini secara filosofis bertentangan dengan upaya mitigasi perubahan iklim—karena sebagian besar minyak bumi yang ditambang akan digunakan sebagai bahan bakar minyak yang justru melepaskan lebih banyak CO2 ke atmosfer! Bahkan, dalam teknologi yang selaiknya digunakan untuk memitigasi perubahan iklim, justru produk yang dihasilkannya digunakan untuk memperparah perubahan iklim!

Demikianlah bobroknya dunia kapitalistik sekuler saat ini. Segala sesuatu dinilai dari segi bisnis. Produk energi yang seharusnya menjadi hak setiap masyarakat dijadikan komoditas jual beli alih-alih pelayanan masyarakat. Eksploitasi energi yang tidak bertanggung jawab menyebabkan kerusakan lingkungan dalam bentuk perubahan iklim, tetapi mereka yang berperan paling utama dalam masalah itu tidak mau memperbaikinya secara serius.

Walau CCS adalah salah satu upaya teknis untuk mitigasi perubahan iklim, sistem ini dijadikan alat tawar untuk mempertahankan eksistensi industri energi fosil, walau tampaknya tidak berhasil. Ketika digunakan, CO2 yang seharusnya dikembalikan ke kerak bumi malah dijual untuk menambang energi fosil lainnya.

Dari sini, politisi mana pun yang menggunakan term CCS untuk mendukung argumennya terkait mitigasi perubahan iklim, bisa dipastikan bahwa politisi tersebut (atau pembisiknya) tidak paham apa-apa tentang CCS itu sendiri.

Mitigasi Perubahan Iklim dalam Islam

Syariat Islam memandang masalah perubahan iklim sebagai masalah manusia yang diakibatkan oleh kemaksiatan manusia. Bukan sebagai masalah ekonomi semata sebagaimana pandangan negara-negara Barat.

Allah Swt. berfirman, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, agar Allah menghendaki mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar Rum: 41).

Perubahan iklim adalah imbas dari kezaliman manusia terhadap alam, memutus rantai daur hidup alam semesta melebihi nilai batas lentingnya. Sedangkan Allah Swt. telah menetapkan kesetimbangan dalam penciptaan bumi ini, “Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran (setimbang).” (QS Al-Qamar: 49).

Jika batas kesetimbangan ini terlampaui, yang akan terjadi adalah kerusakan (fasad). Perubahan iklim adalah bentuk fasad tersebut yang penyebab utamanya adalah emisi GRK ke atmosfer sebagai hasil dari pembakaran sumber energi fosil. Memang ada faktor lain, seperti deforestasi dan perubahan fungsi lahan, tetapi perannya terhadap perubahan iklim saat ini kurang dari 20%. Alhasil, sekalipun melakukan reforestasi dan pengembalian fungsi lahan, perubahan iklim akan tetap terjadi.

Dari sini, sumber fasad secara fisis sudah jelas, yakni pembakaran energi fosil. Alhasil, sumber fasad inilah yang wajib dihilangkan karena dengan terus membakar energi fosil, fasad ini akan terus terjadi, khususnya ketika CCS tidak mampu menanggulanginya.

Allah Swt. berfirman, “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (QS Al A’raf: 56).

Mengingat reality check CCS menunjukkan bahwa teknologi ini tidak mampu mengompensasi lepasan CO2 dari pembakaran energi fosil ke atmosfer, artinya pembakaran energi fosil tidak bisa dilanjutkan. Secara gradual, pembakaran energi fosil harus dihentikan dan dikonversi menjadi energi bersih yang tidak melepaskan polutan ke lingkungan, termasuk GRK.

Dalam iklim kapitalisme, konversi menuju energi bersih ini mendapat hambatan besar karena aspek—lagi-lagi—ekonomi yang tidak mendukung, serta keengganan korporasi energi fosil untuk kehilangan pasar. Hal ini bisa terjadi tidak lain karena sumber daya energi diperlakukan sebagai komoditas. Dalam Islam, sumber daya energi adalah kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah) yang haram dimiliki dan dikelola oleh swasta untuk keuntungan mereka sendiri.

Rasulullah saw. bersabda, “Umat Islam berserikat dalam tiga perkara, yakni air, api, dan padang gembalaan.” (HR Ahmad dan Ibn Majah).

“Api” di sini dimaknai sebagai sumber kalor yang berarti sumber daya apa pun yang dapat menghasilkan energi dalam jumlah besar, seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, panas bumi, uranium, dan torium. Berdasarkan status kepemilikannya, sumber daya energi haram dikuasai oleh swasta.

Negara mewakili umat menjadi satu-satunya pihak yang berhak mengelola sumber daya energi, termasuk industri turunannya, seperti industri kelistrikan. Ini mengingat hukum pemilikan suatu industri bergantung pada sumber bahan baku industrinya. Peran swasta hanya sebagai tenaga teknis yang dibayar berdasarkan jasanya saja, tidak lebih dari itu.

Dengan mengembalikan hak pemilikan pada umat dan negara sebagai pengelola, energi tidak lagi dijual sebagai komoditas komersial. Energi dianggap sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi negara pada warganya. Dengan demikian, pertimbangan distribusi energi adalah berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan pertimbangan ekonomi semata.

Memang, syarak membolehkan energi dijual dengan harga pasar pada masyarakat, tetapi pada akhirnya keuntungan dari penjualan energi tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat. Plus, penjualan dengan harga pasar tersebut hanya salah satu opsi dalam distribusi energi pada masyarakat.

Dengan pengembalian hukum pemilikan pada umat, serta hukum pengelolaan yang tidak boleh menyebabkan fasad, negara memiliki kendali serta berkewajiban untuk menerapkan sistem energi yang ramah lingkungan, tetapi juga tidak memberatkan. Walau aspek ekonomi bukan satu-satunya pertimbangan, negara juga berkewajiban untuk menerapkan sistem yang secara teknis paling efisien.

Dari penjabaran ini, seperti disebutkan sebelumnya, negara memitigasi perubahan iklim dengan menghentikan pembakaran energi fosil secara gradual dan mengonversinya dengan energi bersih, utamanya energi nuklir. Ini karena energi nuklir adalah yang paling memungkinkan untuk menghentikan emisi GRK ke atmosfer tanpa secara signifikan mengubah infrastruktur energi yang sudah ada saat ini.

Selain itu, negara akan membiayai riset untuk mengoptimalkan teknologi DAC dan menerapkannya dengan dikopel dengan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) supaya efisiensi pemungutan CO2 dari atmosfer dapat dinaikkan secara signifikan. Bahan bakar minyak disubstitusi dengan bahan bakar sintetik (synfuel) yang memanfaatkan luaran kalor temperatur tinggi dari reaktor nuklir. Selain itu, reforestasi dan pengembalian fungsi lahan juga akan dilakukan untuk menyediakan carbon sink alami.

Langkah-langkah ini hanya dapat ditempuh jika negara menerapkan syariat Islam secara kafah dalam naungan Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah. Hanya Khilafah yang akan menerapkan kebijakan pengelolaan energi secara syar’i, baik dari aspek pemilikan maupun pemanfaatan sehingga fasad yang disebabkan oleh ideologi kapitalisme sejak masa Revolusi Industri dapat dihentikan dengan paripurna.

Selain secara teknis, Khilafah sebagai negara adidaya yang menyatukan umat Islam sebagai satu umat akan memiliki daya tekan politik kuat agar negara-negara lain mengikuti langkah-langkah mitigasi perubahan iklim secara efektif dan efisien.

Telah 100 tahun lamanya umat Islam hidup tanpa Khilafah. Sejak saat itu kerusakan lingkungan dalam bentuk perubahan iklim makin menggila dan tidak ada upaya serius untuk mengatasinya, kecuali dengan retorika-retorika ompong sejenis CCS dan solusi-solusi teknis yang mentah di tangan kebijakan—tanpa berusaha mengubah secara fundamental karena itu berarti keruntuhan ideologi kapitalisme itu sendiri.

Sudah waktunya kembali menjadi satu umat, tidak berpecah belah dalam 50 negara kecil yang lemah. Berbagai fasad yang disebabkan oleh ideologi kapitalisme pun dapat dihentikan dan Islam benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *