Muslimah News, NASIONAL — Sejumlah mahasiswa membagikan selebaran di depan Gedung Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang, Kamis (11-1-2024). Mereka menolak sekaligus mengajak pengguna jalan untuk tidak memilih orang yang terlibat dengan politik dinasti. Selain itu, mereka juga menolak calon pemimpin yang mempunyai sejarah kelam. Aksi ini tidak hanya dilakukan di Kampus UIN, tetapi juga diikuti 800 kampus di 35 provinsi.
Berkaitan dengan aksi itu, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Rumah Kebangsaan justru mengecam aksi pembagian selebaran. Sekjen Rumah Kebangsaan menilai, tindakan mahasiswa tersebut merupakan bagian dari kampanye hitam yang merusak hakikat demokrasi.
Membajak Peran Pemuda
Aktivis muda Surabaya, Dwi Rahayu, S.I.Kom. melihat dua kelompok aktivis mahasiswa tersebut dimanfaatkan perannya menjelang pemilu. Bahkan, menurutnya, demokrasi membajak peran pemuda.
“Hal yang menarik dari pemilu tahun ini adalah 53,8% pemilih akan didominasi milenial dan generasi Z. Sayangnya dalam demokrasi, pemuda hari ini mengalami pembajakan potensi peran politiknya,” terangnya kepada MNews,Ahad (21-1-2024).
Jumlah tersebut, lanjutnya, memperlihatkan potensi generasi muda sangat diperhitungkan. Namun, kritiknya, ternyata demokrasi hanya menjadikan peran politik sebatas pada keterlibatan pemilu. “Walhasil, pemuda sekadar menjadi sasaran empuk untuk menjaring suara,” tegasnya.
Ia menerangkan hal tersebut menjadi ironi bagi pemuda dalam sistem demokrasi. “Ketika suara mereka dibutuhkan untuk pemilihan kekuasaan, mereka dirangkul dan diberi panggung atas nama peran politik. Mirisnya lagi, demokrasi pun mengadu domba suara mahasiswa. Peran mereka dipolarisasi untuk kepentingan politik praktis pihak tertentu,” tuturnya.
Sementara itu, ungkapnya, ketika mereka menyuarakan perubahan dan mengkritik kebijakan demi kepentingan rakyat, demokrasi tidak akan menyebutnya sebagai peran politik. “Bahkan tidak memberi ruang dialog, apalagi memenuhi semua tuntutan dari berbagai aksi mahasiswa, justru dikriminalisasi,” paparnya.
Ia memberikan contoh saat ada aksi tolak UU Omnibus Law, bekali-kali mahasiswa turun ke jalan bersama masyarakat, tetapi UU tetap disahkan. “Suara mahasiswa saat seperti ini tidak lagi di dengar,” tekannya.
Kepentingan Kapitalis
Dalam sistem sekuler kapitalisme, jelasnya, definisi politik adalah kekuasaan untuk kepentingan para kapitalis, bukan kemaslahatan rakyat. “Setiap kritik yang membela kepentingan rakyat dianggap ancaman bagi kepentingan kapitalis dan merongrong kekuasaan rezim,” imbuhnya.
Maka, ia menyimpulkan bahwa sejatinya peran politik pemuda dalam demokrasi, justru melanggengkan hegemoni oligarkis-kapitalis.
Politisi Negarawan
Berbeda dengan Islam, terangnya, negara akan membentuk pemuda yang memahami peran politik mereka, yakni sebagai politisi negarawan. “Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam berkontribusi untuk memastikan negara selalu dalam koridor penerapan syariat Islam secara kafah,” jabarnya.
Jika pemerintah, dalam hal ini khalifah atau penguasa lainnya melakukan pelanggaran syariat, lanjutnya, maka menjadi kewajiban masyarakat termasuk pemuda untuk melakukan koreksi dan meluruskan.
“Aktivitas koreksi atau muhasabah ini dilakukan semata menjalankan perintah Allah Swt.,” tegasnya sambil mengutip QS An-Nisa ayat 59 tentang perintah penguasa agar tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya. [MNews/Hen]

pemuda harapan Islam; pemuda sadar politik dalam bingkai syariah.