Muslimah News, NASIONAL – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengatakan, utang Indonesia saat ini sudah menembus sekitar Rp8.000 triliun.
Menurutnya, ini terjadi karena Presiden Jokowi membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.
“Indonesia akhirnya harus mengalami ketergantungan dengan utang di mana akhir 2024 diperkirakan bakal bertambah Rp700 triliun pinjaman baru,” ujarnya.
Naik Drastis
Hal senada disampaikan peneliti Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak bahwa selama 10 tahun terakhir rezim Jokowi, utang negara naik sangat drastis.
“Lonjakan utang negara naik sangat drastis. Saya mencoba menghitung dalam sepuluh tahun terakhir rezim Jokowi, utang negara meningkat 200%,” ungkapnya di Kabar Petang: “Era Jokowi Utang Ugal-ugalan, Setiap Warga Tanggung Rp28 Juta?” di kanal Khilafah News, Sabtu (13-1-2024).
Menurutnya, meski nilai utang sangat besar, tetapi tidak berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini aneh, utang kita semakin tinggi, tetapi ekonomi kita biasa-biasa saja, tidak ada perbaikan, bahkan makin buruk. Ini membuat kita berkesimpulan bahwa selama rezim Jokowi, pengelolaan utang negara, pengelolaan anggaran negara makin buruk. Ini akan sangat berbahaya bagi masa depan ekonomi Indonesia dan bagi rakyat Indonesia,” ulasnya.
Ia menyebut setidaknya ada dua bahaya. Pertama, harus membayar bunga yang lebih banyak. Apalagi, menurutnya, sebagian besar utang pemerintah saat ini dalam bentuk obligasi atau SBN yang tingkat suku bunganya mengacu kepada pasar.
“Makin berisiko suatu negara, maka tingkat suku bunga obligasi makin mahal. Tahun 2023 rata-rata suku bunga obligasi pemerintah dikisaran 6—7%. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia, Thailand, apalagi Singapura yang di bawah 5%. Artinya makin tinggi suku bunga, maka beban anggaran untuk pembayaran bunga utang makin besar,” ulasnya.
Ini, lanjutnya, terbukti selama dua tahun terakhir biaya pembayaran bunga utang pemerintah sudah mengalahkan seluruh belanja pemerintah pusat.
“Konsekuensinya ketika pemerintah tidak mampu menarik pendapatan yang lebih besar, maka anggaran untuk belanja-belanja produktif seperti membangun infrastruktur dasar, membangun jalan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah, membangun irigasi, membangun bendungan membangun jalur kereta api, dan lain-lain menjadi semakin terbatas karena sebagian besar anggaran dipakai untuk membayar utang,” bebernya.
Bahaya kedua, ucapnya, jika rupiah melemah otomatis suku bunga pembayaran utang makin tinggi.
“Sebagian dari utang negara bunganya dalam bentuk floating rate (suku bunganya berubah mengikuti suku bunga di pasaran). Kalau ada gejolak di pasar keuangan dunia, pembayaran bunga kita makin mahal,” terangnya.
Jika utang tidak direm, jelasnya, tidak menutup kemungkinan Indonesia menjadi negara bangkrut sebagaimana yang terjadi di negara-negara Amerika Latin karena utang yang jatuh tempo tidak bisa dibayarkan.
“Utang ribawi dalam sistem kapitalisme memang merupakan sesuatu yang legal. Kalau kita lihat dalam UU APBN, utang itu dipersilakan untuk dilakukan selama tidak melampaui 60% dari GDP sehingga pemerintah terus menggenjot utang tanpa merasa bersalah,” ujarnya.
Paradigma
Untuk keluar dari jeratan utang, menurut Ishak, harus ada perubahan paradigma yang disepakati bahwa utang harus dihentikan dan dilarang.
“Ini diajarkan dalam Islam. Negara tidak boleh mengadopsi kebijakan pembiayaan APBN dengan melakukan utang ribawi karena jelas-jelas diharamkan dalam Al-Qur’an maupun Sunah, dengan larangan yang pasti. Oleh karena itu, rezim harus bertobat dan meninggalkan kebijakan utang ribawi, karena selain berdosa juga memberikan dampak negatif terhadap publik. Itu yang pertama,” tuturnya.
Kedua, sebutnya, negara memprioritaskan belanja-belanja yang diperlukan sesuai dengan pendapatan, tidak ada istilah anggaran defisit yang menjadi beban negara sehingga harus berutang.
“Dalam perspektif Islam, bahaya utang bukan hanya riba tapi ketika kita meminjam ke negara lain, maka negara lain itu berpotensi memberikan syarat-syarat yang merugikan, termasuk bisa membahayakan kedaulatan negara. Semisal, mereka memaksakan proyek-proyek yang bahan baku dan tenaga kerjanya dari negara mereka sehingga kita menjadi terjajah secara ekonomi,” ucapnya mencontohkan.
Ketiga, lanjutnya, dalam Islam akan diprioritaskan belanja-belanja yang memang dibutuhkan saja. APBN dalam Islam, terangnya, menetapkan belanja-belanja yang wajib, misalnya gaji pegawai , gaji tentara, fasilitas umum, jihad fii sabilillah, belanja untuk bencana dan sebagainya.
“Pembangunannya juga diprioritaskan kepada pembangunan infrastruktur yang memang betul-betul dibutuhkan, bukan infrastruktur tersier atau sekunder yang tidak terlalu penting bagi negara,” tambahnya.
Selain itu, ucapnya, dalam negara Islam pemberantasan korupsi dilakukan secara masif, juga mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara.
“Artinya, kalau memang belanjanya itu besar untuk kepentingan pembangunan industri militer, khususnya untuk kepentingan jihad fi sabilillah, pembangunan infrastruktur yang anggarannya besar harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara,” terangnya.
Peningkatan pendapatan ini, lanjutnya, telah diatur di dalam Islam misalnya dari kharaj, jizyah, fai, kemudian juga pendapatan dari zakat.
“Pendapatan yang cukup besar juga akan diperoleh dari sumber daya alam atau barang-barang yang menjadi kepemilikan umum. Kalau ini dikuasai negara akan menjadi pemasukan yang besar dan cukup untuk memenuhi belanja atau membangun negara tanpa utang,” pungkasnya. [MNews/IA]
