Muslimah News, NASIONAL — Dalam rangka terus mendukung pengembangan hilirisasi riset, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) membangun berbagai infrastruktur baru di Kawasan Sains Teknologi. Pembangunan ini ditandai dengan seremoni groundbreaking Proyek Paket CWI-O2 Higher Education for Technology and Innovation (HETI) yang berlokasi di antara Gedung Pusat Robotika dan Gedung Nasdec ITS, Jumat (15-12-2023).
Komersialisasi Ilmu
Mencermati hal ini, dosen bidang IT Umi Sa’adah, S.Kom., M.Kom. menyatakan kepada MNews (23-12-2023) bahwa dalam sistem kapitalisme, hilirisasi riset merupakan bagian dari komersialisasi ilmu.
“Pada era globalisasi dan persaingan ekonomi yang intens dalam sistem kapitalisme hari ini, konsep Knowledge Based Economy (KBE) makin mendominasi. Dalam konsep ini, ilmu atau riset didedikasikan untuk pertumbuhan ekonomi. Dari sini, komersialisasi ilmu atau riset mulai dikembangkan. Perguruan tinggi, sebagai pusat pengetahuan dan inovasi, memainkan peran kunci dalam KBE, khususnya melalui hilirisasi riset,” paparnya.
Ia mengutarakan, hilirisasi riset perguruan tinggi merujuk pada transformasi pengetahuan dan penemuan ilmiah menjadi produk atau layanan yang dapat digunakan oleh industri dan masyarakat.
“Dengan demikian, diharapkan berbagai riset yang dihasilkan di perguruan tinggi tidak hanya berhenti menjadi karya yang dipublikasikan, tetapi bisa dilanjutkan menjadi produk yang menghasilkan nilai ekonomi,” ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, perguruan tinggi melakukan berbagai upaya untuk menghilirisasi risetnya, termasuk pembentukan unit atau pusat inovasi, pembangunan kemitraan dengan industri dan pemerintah, serta pengembangan program inkubasi bisnis untuk mendukung komersialisasi ide.
“Sebagaiamana yang dilakukan di kampus Institut Teknologi Sepluluh Nopember Surabaya (ITS), yang melakukan pembangunan Kawasan Sains Teknologi melalui dana hibah dari Asian Development Bank (ADB),” ujarnya.
Merugikan Masyarakat
Namun, ia mengkritisi, dalam era kapitalistik, terdapat banyak celah dari hilirisasi riset ini yang justru dapat merugikan masyarakat.
“Model ekosistem riset berstandar global yang mengadopsi model kapitalisme berbasis kolaborasi antara akademisi, bisnis, dan pemerintah (triple helix hingga penta helix) cenderung menekankan pada profitabilitas. Hal ini dapat mengarah pada komersialisasi pengetahuan dan penelitian yang lebih berorientasi pada keuntungan industri daripada kebutuhan rakyat,” cetusnya.
Saat ini, ucapnya, problem industri sering kali dilempar ke perguruan tinggi untuk mencari solusi yang meningkatkan profit, sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai penghubung dan regulator.
“Hasilnya, riset yang dihilirisasi tidak selalu berkorelasi dengan kebutuhan rakyat, melainkan lebih pada keuntungan industri. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia,” sesalnya.
Selain itu, urainya, terdapat isu-isu utama yang timbul akibat orientasi profit dalam hilirisasi riset, seperti monopoli dan kendali oleh perusahaan besar yang menyebabkan terjadinya monopolisasi di berbagai sektor, dengan perusahaan mengontrol harga dan akses ke produk atau teknologi yang penting bagi masyarakat.
Kemudian, sebutnya, terjadi komodifikasi pendidikan dan riset. “Universitas dan lembaga riset lebih fokus pada proyek yang menguntungkan secara finansial daripada riset yang memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Ketidakmerataan dalam akses dan manfaat menjadi masalah serius, terutama bagi masyarakat miskin atau di daerah terpencil. Riset untuk kepentingan umum, seperti penyakit langka atau masalah lingkungan, sering diabaikan,” ucapnya.
Bahkan, bebernya, pengaruh korporat melalui pendanaannya pada riset akademik dapat mempengaruhi arah dan integritas riset menjadi lebih untuk memenuhi kepentingan bisnis daripada kepentingan publik atau ilmiah.
“Ditambah lagi, isu hak kekayaan intelektual yang sering membatasi penyebaran pengetahuan dan teknologi baru,” ungkapnya.
Sistem Islam
Sebaliknya, ia menuturkan, semua celah yang merugikan tersebut tidak akan terjadi dalam sistem Islam ketika negara mengambil peran sebagai raain (penanggung jawab-red.), bukan sekadar menjadi penghubung dan regulator.
“Visi negara akan menjadikan riset berjalan secara mandiri, berdaulat, dan menyejahterakan. Negara pun bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan riset,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa semua dalam kendali negara dan industri tidak diberikan ruang untuk turut campur dalam menentukan arah riset dan pemanfaatannya. “Akibatnya, hasil riset di perguruan tinggi akan berkorelasi langsung dengan pemecahan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat,” jelasnya. [MNews/Ruh]
