[Kabar] Direktur FIWS Ungkap Tiga Hal di Balik Veto AS terhadap Konflik Palestina

[Kabar] Direktur FIWS Ungkap Tiga Hal di Balik Veto AS terhadap Konflik Palestina

Muslimah News, INTERNASIONAL — Amerika Serikat telah menggunakan hak vetonya di PBB sehingga dua rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan di G*za tidak berhasil disahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Presiden AS Joe Biden terus menentang gencatan senjata dengan mengatakan bahwa langkah itu hanya akan menguntungkan kelompok pejuang H*mas Palestina.

Hal ini diulas Direktur Forum Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi dalam Kabar Petang: “Bongkar Siasat Amerika atas G*za”, Rabu (27-12-2023) di kanal Khilafah News. Menurutnya, ada tiga hal yang patut dicermati.

Permainan Elite AS

Pertama, Farid menyatakan, ini sebenarnya sekadar permainan elite politik AS. “Yang justru harus kita kritisi paling mendasar adalah masih berharapnya negeri-negeri Islam terhadap PBB untuk menyelesaikan persoalan ini, padahal bukti-bukti telah menunjukkan bahwa PBB sekadar alat untuk kepentingan AS,” jelasnya.

Ia menerangkan, salah satu resolusi PBB yang justru memberikan legitimasi terhadap keberadaan entitas penjajah Z*onis Yahudi adalah Resolusi PBB no. 181 yang disahkan Majelis Umum PBB pada 1947.

“Dalam resolusi ini diserukan pembagian Palestina dengan Yahudi. Jadi, sejak awal PBB justru menjadi legitimasi keberadaan entitas penjajah Yahudi pada 1947. Kemudian terbukti pada tahun-tahun berikutnya, dari berbagai macam gejolak dan konflik, maka setiap resolusi yang dianggap tidak menguntungkan kepentingan AS dan entitas penjajah Yahudi, pasti diveto oleh AS,” ujarnya.

Jadi, lanjutnya, dari peristiwa ini seharusnya sudah muncul kesadaran dan pemahaman bahwa berharap pada PBB adalah hal yang mustahil. “Mengapa kemudian penguasa-penguasa Arab masih berharap pada PBB? Ya ini sebenarnya sekadar bagian dari “cuci tangan” penguasa-penguasa Arab terhadap tanggung jawab mereka untuk melakukan tindakan nyata, yaitu mengirim pasukan militer. Ini karena pengiriman pasukan militer secara nyata bisa menghentikan serangan-serangan keji yang dilakukan entitas penjajah Yahudi ,” jelasnya.

Oleh karenanya, ia menegaskan, berharap pada PBB adalah suatu kebodohan dan kejahatan karena telah membiarkan pembantaian terhadap kaum muslim. “PBB jelas-jelas dalam sepanjang sejarah pendiriannya, tidak pernah berpihak secara nyata kepada kaum muslim,” cetusnya.

Pencitraan

Kedua, ungkapnya, PBB juga menjadi bagian dari pencitraan dan alat politik AS seolah-olah menunjukkan AS adalah negara yang superior, paling menentukan di dunia ini sehingga solusi terhadap konflik di Palestina sangat bergantung kepada AS dengan veto yang ia miliki.

“PBB adalah bagian dari pencitraan AS bahwa mereka itu adalah negara yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan ini. Padahal berharap persoalan ini diselesaikan oleh AS untuk kepentingan kaum muslim adalah suatu hal yang tidak mungkin. Sejak awal AS adalah negara yang ikut melegitimasi keberadaan entitas penjadi Yahudi dan menjaganya,” bebernya.

Penyelamat Ideologi Kapitalisme

Ketiga, jelasnya, keberadaan PBB sesungguhnya menjadi semacam alat penyelamat ideologi kapitalisme. “Dengan PBB menyerukan gencatan senjata—yang itu pun tidak disetujui AS—kemudian yang kemungkinan disetujui adalah pengiriman bantuan kemanusiaan, seolah-olah AS itu masih baik, PBB itu masih baik, sistem ideologi kapitalisme itu masih baik, padahal yang terjadi sekarang di Palestina ini sesungguhnya menunjukkan perang peradaban antara ideologi kapitalisme dan ideologi Islam,” ungkapnya.

Dalam hal ini, ia menekankan, ideologi kapitalisme telah menunjukkan kebobrokannya dengan memberikan legitimasi pembunuhan dan pembantaian atau genosida terhadap umat manusia dan membuktikan adanya kebijakan-kebijakan double standard, bahkan yang tidak masuk akal sama sekali seperti sekarang ini.

“Di satu sisi, AS tidak menyetujui gencatan senjata, di sisi lain AS setuju terhadap bantuan kemanusiaan. Padahal pembantaian yang menyebabkan persoalan kemanusiaan sehingga membutuhkan bantuan kemanusiaan itu justru disebabkan perang yang dilakukan entitas penjajah Yahudi,” tukasnya.

Ini logika yang tidak masuk akal, tegasnya, bagaikan penjahat dibiarkan terus memukuli tuan rumah yang mereka rampok. “Kemudian diberikan ruang waktu untuk mengobati tuan rumah yang digebuki oleh penjahat, tapi penjahatnya tetap dibiarkan melakukan kejahatannya,” ucapnya. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *