Penulis: Dr. Aminatun, Ir., M.Si.
Muslimah News, FOKUS — Ruang hidup dimaknai sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
Manusia hidup di muka bumi ini pastinya membutuhkan ruang hidup yang nyaman, di antaranya lahan yang memadai, air dan udara yang bersih, iklim yang kondusif, dan tersedianya infrastruktur yang layak berupa jalan, serta semua sarana pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Ruang hidup merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Namun, apalah jadinya ketika ruang hidup yang menjadi kebutuhan vital rakyat ini menjadi sesuatu yang dirampas dan menjadi konflik berkepanjangan?
Ruang Hidup yang Terampas
Sepanjang 2023, terjadi banyak perampasan ruang hidup rakyat hingga menyebabkan konflik berkepanjangan antara rakyat dan pemerintah atau pengusaha. Konflik paling sering terjadi di sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, dan penggusuran lahan rakyat untuk pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan.
Di Jawa Timur, misalnya, sederet konflik terkait perampasan ruang hidup terjadi di beberapa kota. Di antaranya adalah kasus tambang batu kapur di Bojonegoro dan aksi demonstrasi ke DPRD oleh puluhan warga terdampak aktivitas tambang di Situbondo.
Di Desa Pakel, Banyuwangi, para petani harus berhadapan dengan perusahaan perkebunan PT Bumi Sari karena terjadi ketimpangan kepemilikan atas tanah, yaitu warga Pakel hanya menguasai 318,2 hektare dari 1.304,9 hektare luas wilayahnya. Perhutani menguasai lahan seluas 729,5 hektare dalam bentuk penetapan kawasan hutan dan PT Bumi Sari secara sepihak menguasai 257,1 hektare dalam bentuk hak guna usaha (HGU).
Perampasan tanah juga terjadi di Blitar, Malang, dan Jember. Warga Banaran Blitar berjuang memperebutkan tanah leluhur yang telah terampas 40 tahun lamanya. Begitu pula warga kawasan Hutan Mandiku, Jember, melakukan perjuangan untuk mendapatkan tanah yang ditempati sejak 1942. Malang Selatan, Jawa Timur, menjadi daerah yang paling terkena imbas konflik di sektor kehutanan dan perkebunan, yaitu terjadinya perampasan tanah rakyat.
Bukan di Jawa Timur saja, berbagai konflik ruang hidup juga terjadi di beberapa kota lainnya di Indonesia. Tidak kalah dahsyatnya adalah konflik yang ramai menyita perhatian publik, yaitu konflik Wadas dan Rempang.
Konflik warga Wadas dengan aparat bermula dari penolakan warga atas aktivitas penambangan batuan andesit di Desa Wadas. Mereka waswas jika penambangan tersebut akan merusak 28 titik sumber mata air yang menjadi sumber penghidupan dan mata pencarian penduduk setempat.
Sementara itu, konflik Rempang berawal dari penolakan warga terhadap proyek Rempang Eco-City. Proyek tersebut membuat warga terancam kehilangan tempat tinggal yang sudah mereka huni secara turun-temurun.
Bukan hanya tahun ini, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sepanjang 2022 juga terdapat setidaknya 212 konflik agraria, mencakup 459 desa dengan luas mencapai 1.035.613 hektare. Pada 2021 terdapat 207 konflik, mencakup 507 desa dengan luas mencapai 500.062 hektare. Menurut KPA, konflik ini dirasakan setidaknya 700 ribu kepala keluarga sepanjang 2018—2022.
Jika diakumulasikan sejak 2018, letusan konflik agraria setidaknya sudah mencapai 2.467 kasus. Selama dua periode pemerintahan Jokowi (2015—2022) juga telah terjadi 2.710 kejadian konflik agraria yang berdampak pada 5,8 juta hektare tanah dan korban terdampak mencapai 1,7 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia.
Konflik pun terjadi di lahan sekolah, seperti di Batam, sekolah tergusur karena pembangunan perumahan. Sengketa lahan SMK N 9 di Batam dengan PT Cidi Pratama, penyegelan gedung sekolah oleh perusahaan di Cianjur, dan sengketa lahan SD di Cianjur yang menyebabkan pembelajaran di sekolah tersebut berhenti.
Ancaman bagi Perempuan dan Generasi
Konflik ruang hidup ini telah membawa derita berkepanjangan bagi rakyat akibat perlakuan represif dari pemerintah dan aparat. Akibat konflik ini, rakyat terancam dipenjara bahkan ada yang terbunuh. Akibat konflik ini pula, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri, kehilangan mata pencariannya, dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja nonformal yang bermigrasi ke kota bahkan luar negeri.
Perampasan ruang hidup ini telah menjadi episode penderitaan baru bagi perempuan dan generasi (anak) karena mereka tergolong kalangan rentan. Perempuan dan anak harus turut menanggung penderitaan dengan kadar yang tidak proporsional akibat konflik yang terus terjadi.
Akibat konflik ini, tidak sedikit perempuan dan anak yang telantar. Mereka mengalami intimidasi hingga menimbulkan trauma mental. Konflik Rempang, misalnya, mengakibatkan sekitar 20—25 anak SD—SMP mengalami trauma dan takut berangkat ke sekolah. Menurut KontraS, sedikitnya 20 warga Rempang dari kalangan anak, perempuan, dan lansia, mengalami luka berat maupun ringan karena kerusuhan tersebut.
Efek yang sama pernah terjadi pada konflik agraria di Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Maret 2017. Sebanyak 60 anak dari 220 kepala keluarga korban penggusuran ikut telantar dan terancam tidak bisa melanjutkan sekolah. Ditambah karena tergusurnya sekolah mereka, memaksa mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan baru yang tentu saja tidak mudah saat mereka mengalami trauma mental. Di sisi lain, penggusuran gedung sekolah memungkinkan layanan pendidikan yang mereka terima akhirnya seadanya saja.
Perampasan ruang hidup ini menambah deretan panjang keberadaan 4.087.288 anak-anak dan remaja berusia 7—18 tahun yang tidak bersekolah (data Susenas 2022). Bagaimana mungkin bisa menyiapkan generasi unggul pengisi peradaban Indonesia Emas 2045 kalau kesempatan mereka mengenyam pendidikan yang layak mengalami banyak hambatan?
Nasib perempuan pun demikian. Tidak sedikit perempuan yang terpaksa menjadi tulang punggung keluarga hingga mencari nafkah ke luar negeri, berakibat tanggung jawab mendidik anak-anaknya tidak tertangani.
Akibat perampasan lahan dan tambang, bentang alam pun berubah dari hutan menjadi perkebunan, menyebabkan bencana alam berupa banjir dan karhutla terus berulang. Berubahnya hutan menjadi lahan sawit telah mengurangi fungsi hutan sehingga berkontribusi pada peningkatan suhu bumi, memperparah perubahan iklim, serta berdampak pada bencana ekologis.
Dampak karhutla juga sangat memengaruhi kesehatan anak. Anak mudah sakit, tumbuh kembangnya terhambat, akhirnya mereka menjadi generasi lemah. Hal ini tentu akan menjadi beban perawatan bagi para ibu, di samping beban kemiskinan akibat bencana berulang.
Akibat perampasan ruang hidup yang berdalih pembangunan kota, terjadi perubahan tata ruang wilayah perkotaan yang berujung pada tidak terkendalinya banjir dan hilangnya ruang hidup berupa pemukiman warga, serta kegiatan sosial dan ekonomi.
Ini baru sekelumit penderitaan perempuan dan anak akibat konflik agraria yang merampas ruang hidup mereka. Penderitaan yang sesungguhnya tentu jauh lebih banyak dari yang disajikan.
Sekularisme Kapitalisme adalah Penyebab Perampasan Ruang Hidup
Sederet konflik tersebut mengindikasikan bahwa negara tidak ubahnya sebagai penyedia karpet merah bagi investor ‘para kapitalis’, baik asing maupun lokal. Atas nama pembangunan, perampasan hak tanah dan lahan rakyat menjadi dalih pembenaran bagi penguasa untuk mengakomodasi kepentingan para investor. Penguasa lebih memihak kepentingan para investor dibandingkan dengan kewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sedangkan investasi asing sebenarnya adalah imperialisme gaya baru untuk menguatkan cengkeraman dan kerakusan mereka dalam menguasai kekayaan negeri kita.
Perencanaan dan pengembangan perekonomian hanyalah kedok di balik tujuan sesungguhnya dari investasi asing. Investasi asing sejatinya merupakan propaganda kamuflase untuk membuka jalan bagi masuknya modal asing untuk menggantikan posisi tentara dan kekuatan militer dalam memaksakan dominasi atas negeri ini. Atas nama pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi, investasi asing diutamakan, sedangkan nasib rakyat tidak diperhatikan, bahkan pendidikan generasi pun menjadi tumbal.
Pasal 33 (ayat 3) UUD 1945 pun sekadar bahasa formal yang tidak pernah ada realisasinya dalam kehidupan. Begitu pula dengan UU Minerba (UU 3/2020) yang tidak memiliki keberpihakan pada masyarakat terdampak tambang. Sentralisasi kewenangan dalam UU Minerba menjauhkan akses masyarakat daerah dari layanan publik dan pengaduan terkait pertambangan.
Lebih parah lagi, terlihat dari bunyi Pasal 162 UU Minerba bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan dalam bentuk apa pun, bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhi pidana, bahkan denda hingga sebesar Rp100 juta.
Kondisi ini wajar terjadi dalam sistem sekuler kapitalisme. Sistem ini mengakomodasi kerakusan para oligarki dan pemilik modal. Tersebab ulah oligarki yang menyatu dengan sistem politik demokrasi, terciptalah berbagai kebijakan yang membawa penderitaan bagi rakyat.
“Perselingkuhan” oligarki-demokrasi sebenarnya sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi sekuler kapitalisme. Oligarki bisa berkuasa membutuhkan demokrasi, sedangkan demokrasi akan tetap eksis dengan peran oligarki. Oligarki dan demokrasi keduanya akhirnya bersimbiosis mutualisme.
Wajar juga jika dari sistem ini muncul berbagai kezaliman yang dilegitimasi kekuasaan formal. Demokrasi menghasilkan kezaliman kepada rakyat, termasuk perampasan ruang hidup rakyat. Akibatnya, perempuan dan anak serta seluruh penghuni alam semesta ini tidak mendapatkan haknya yang seharusnya. Mirisnya, negara dan penguasanya, justru berposisi sebagai agen bagi para oligarki. Kebijakan-kebijakan negara malah berpihak untuk memenuhi kepentingan para oligarki.
Selain itu, akar masalah konflik agraria adalah sengketa kepemilikan tanah dan lahan. Tatanan sekuler saat ini yang mengambil sistem ekonomi kapitalisme telah memberikan kebebasan bagi individu-individu untuk memiliki tanah yang sangat luas.
UU dan peraturan yang dibuat pemerintah membuka jalan bagi investasi di berbagai sektor, baik perkebunan, pertambangan, infrastruktur, maupun pembangunan pulau-pulau kecil. Investasi mengakibatkan penguasaan tanah oleh perusahaan swasta. Pemerintah pemilik kekuasaan, menjadi pelayan bagi para pemodal yang akan berinvestasi. Tidak heran jika dalam setiap konflik agraria, posisi pemerintah selalu bersama investor (pemilik modal), dan sebaliknya, diakui ataupun tidak, zalim kepada rakyat.
Sudah seharusnya kita tidak membiarkan ini terus-menerus terjadi jika kita ingin menyelamatkan perempuan dan generasi.
Islam, Perisai bagi Perempuan dan Generasi
Berbeda dengan sistem kapitalisme neoliberal, sistem Islam benar-benar menutup celah pintu berbagai kezaliman, termasuk perampasan ruang hidup bagi perempuan dan anak. Dalam sistem Islam, negara wajib menempatkan kebijakan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat, termasuk kebutuhan tanah dan lahan.
Syariat Islam mengakui kepemilikan individu atas tanah sebagai hak milik, hak pakai, serta hak untuk mewariskan. Dengan tanah yang dimilikinya, individu akan mudah membangun rumah untuk tinggal sesuai tuntutan kehidupan keluarga muslim, sekaligus menjadi sumber ekonomi untuk mencari penghidupan (nafkah).
Syariat Islam juga menetapkan kepemilikan umum sebagai kepemilikan bersama, termasuk dalam hal ini adalah hutan, pulau, dan bahan tambang (deposit besar). Jadi, sebuah kesalahan jika lahan dan tambang dimiliki oleh individu demi mengembangkan suatu usaha.
Pembangunan di dalam Islam tidak melibatkan investasi asing yang justru akan membahayakan bagi negerinya. Pembangunan semata-mata diambil dari dana baitulmal. Dengan pengaturan yang sempurna ini, kesejahteraan bagi semua rakyat akan terjamin, termasuk perempuan dan anak. Pengaturan kepemilikan berbasis syariat Islam akan menjauhkan dari konflik horizontal (sesama rakyat) maupun konflik vertikal (rakyat dan penguasa).
Sudah saatnya umat Islam menerapkan syariat Islam secara kafah dan sempurna agar semua konflik agraria terselesaikan, perampasan ruang hidup tidak akan terjadi, perempuan dan anak pun bisa hidup aman dan sejahtera. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
#KapitalismeSengsarakanUmat #KhilafahPerisaiHakiki #IslamSolusi #Khilafah
