Muslimah News,NASIONAL — Konflik agraria merupakan salah satu problem di antara problem akut yang ada di Indonesia. Berbagai kepemimpinan rezim di Indonesia berupaya menyelesaikan konflik agraria. Namun sampai sekarang, penyelesaian benang kusut konflik agraria itu masih jauh dari harapan.
Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria, pada 2020 saja terjadi 241 letusan konflik agraria dengan luasan 624.272.711 hektare di 30 provinsi di Indonesia. Nyaris tidak ada provinsi yang tidak terjadi konflik lahan.
Sekularisme
Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana menilai, akar masalah konflik agraria disebabkan penerapan sistem sekularisme.
“Doktrin sekularisme yang mengatakan bahwa persoalan publik harus ditata semata-mata berdasarkan akal sehat dan asas manfaat, tidak boleh bawa-bawa agama, berakibat aneka syariat Islam terkait pertanahan tidak digubris, bahkan dilirik pun tidak,” ungkapnya kepada MNews, Senin (17-12-2023).
Dengan tatanan sekularisme itu, lanjutnya, satu perusahaan bisa menguasai jutaan hektaree tanah, sedangkan masyarakat, hanya untuk memenuhi kebutuhan asasinya saja berupa sepetak tanah, sangat kesulitan. “Tidak ada yang namanya keadilan,” tegasnya.
Ia mencontohkan, di Kalimantan luasan lahan yang dikelola korporasi sekitar 40 juta hektare, sedangkan rakyat hanya mengelola sekitar 2 juta hektare, atau hanya sekitar 5% dari luasan lahan yang ada.
“Fenomena yang sama juga terjadi di Sumatra, Papua, Maluku, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara,” imbuhnya.
Penguasaan lahan oleh korporasi ini, menurutnya, tidak lepas dari pemberian izin oleh kepala negara. “Jokowi adalah presiden yang paling banyak memberikan izin konsesi lahan dibandingkan dengan seluruh presiden Indonesia. Pemberian izin konsesi lahan pertambangan di masa Jokowi sebesar 5,3 juta hektare,” terangnya.
Erwin membeberkan, ada enam provinsi dengan konflik agraria tertinggi, yaitu Jawa Timur, Jawa barat, Sumatra Selatan, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh.
“Seluas 123.064,48 hektare HGU perkebunan swasta di 134 kampung/desa yang berada di 48 kabupaten/kota dan 15 provinsi berkonflik dengan 38.359 rumah tangga petani,” jelasnya.
Legalitas
Erwin merasa prihatin, ribuan petani yang sudah menggarap lahan secara turun temurun selama ratusan tahun, karena tidak memiliki aspek legalitas, akhirnya dianggap penggarap ilegal.
“Dan ini banyak sekali. Di pelosok itu mereka enggak peduli terhadap sertifikat, bahkan mereka enggak tahu apa itu sertifikat. Kepemilikan mereka berdasarkan fakta bahwa si A pernah menggarap lahan di situ dari bapaknya, maka orang sekampung akan mengakui lahan itu lahan dia. Enggak perlu dibuktikan dengan hitam putih karena adat di Indonesia seperti itu,” urainya.
Di desa-desa, lanjutnya, banyak penduduknya yang belum aware apa perlunya sertifikat.
“Ketidakpahaman masyarakat terkait aspek legalitas itu kemudian dimanfaatkan oleh korporat. Korporat tinggal bayar birokrat yang korup untuk mengklaim bahwa tanah itu tanahnya dia. Jadilah orang yang tinggal disitu selama ratusan tahun tergusur,” ungkapnya prihatin.
Menurutnya, ini yang terjadi di Rempang, di Lampung , di Kalimantan, di Sulawesi, di Banten. Dan ini, ucapnya, bukan hanya konflik biasa, tetapi konflik yang sampai menghilangkan nyawa manusia.
“Para petani berkonflik dengan korporat dan tidak menutup kemungkinan konflik dengan instansi pemerintah, dengan TNI, dan dengan POLRI,” tukasnya.
Miris!
Erwin mengatakan, miris menyaksikan data seperti ini. Masyarakat, lanjutnya, sekadar mendapatkan sepetak tanah untuk tempat tinggal saja kesulitan, sedangkan satu perusahaan menguasai jutaan hektare.
“Ini tidak boleh kita biarkan berlarut-larut sebab tidak ada masa depan negeri ini jika manusianya tidak memiliki tempat berpijak. Mereka tidak memiliki tanah, tidak memiliki lahan. Apakah akan seperti itu terus, kok kita seperti hidup di zaman penjajahan!” tukasnya.
Ia lalu mempertanyakan status negeri ini yang katanya negara hukum, tetapi hukum justru menjadi instrumen untuk menguasai lahan milik masyarakat.
“Dengan alasan konservasi, masyarakat adat yang sudah turun temurun di sana tidak dianggap, meski sisi lain mereka berteriak menjaga kearifan lokal, tetapi yang menjaga itu sendiri tidak pernah arif,” ucapnya.
Pahahal, menurut Erwin, masyarakat di daerah itu tidak minta lebih. “Mereka hanya minta sebatas bisa hidup dari hari ke hari. Yang penting anaknya bisa sekolah, bsa mencari nafkah, beribadah, sudah. Sesederhana itu hidup mereka. Tapi tangan-tangan rakus itulah yang mengganggu ketenteraman mereka. Rakyat yang tadinya tenteram menjadi tidak tenteram,” ulasnya.
Dalam penilaian Erwin, kalau sekarang saja konfliknya sudah sedemikian rupa maka ke depan akan makin parah dan tidak ada harapan bagi generasi muda.
Oleh karenanya, tegas Erwin, akar masalah konflik agraria ini adalah sekularisme, maka wajib mencampakkan sekularisme dan menggantinya dengan hukum agraria yang diturunkan Allah Swt..
“Filosofi kepemilikan tanah dalam Islam adalah dua poin. Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah Swt.. Kedua, Allah sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah. Implikasinya, pengelolaan tanah wajib menggunakan hukum Allah, hukum Sang Pemilik Hakiki tanah,” tegasnya.
Ktab yang menjelaskan tentang agraria, lanjutnya, ada Al-Kharaj karya Imam Abu Yusuf dan kitab Al- Amwal karya Imam Abu Ubaid.
“Tapi ,yang bisa menerapkan hukum-hukum agraria hanya negara Khilafah yang dalam Islam politik, mengurus urusan masyarakat. Kalau sekarang kan mengurus kantongnya para pejabat,” pungkasnya. [MNews/IA]
