Islam Mengatur Kepemilikan Lahan dan Haram Merampasnya!

Islam Mengatur Kepemilikan Lahan dan Haram Merampasnya!

Penulis: Ummu Nashir N.S.

Muslimah News, FOKUS — Pembangunan di berbagai bidang—terlebih infrastruktur—di negeri ini terus digenjot, terutama di Ibu Kota dan kota-kota madya. Pembangunan ini dipandang sangat penting untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi negeri. Oleh karenanya, pemerintah terus berupaya meningkatkan konektivitas antarkawasan agar mobilisasi barang, jasa, dan manusia lebih lancar sehingga perekonomian pun bisa ikut bertumbuh.

Tidak hanya itu, pembangunan juga dilakukan di berbagai daerah dengan alasan untuk menunjang perekonomian warga. Mirisnya, berbagai proyek ini justru memunculkan permasalahan baru. Tidak sedikit berujung pada kekerasan, bahkan perampasan lahan milik rakyat, baik dilakukan oleh penguasa, aparat, atau pengusaha.

Masih segar dalam ingatan kita kasus proyek pembangunan kawasan Rempang Eco-City atau proyek pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas yang benar-benar melukai masyarakat. Pemerintah mengeklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah milik negara, lalu diperkuat dengan alasan demi kepentingan umum. Ini agar apa yang dilakukannya tidak tampak sebagai perampasan.

Sementara itu, perusahaan berpatok pada hak guna atau konsesi yang mereka terima dari negara agar mereka pun tidak dipersalahkan. Parahnya lagi, negara dan perusahaan dengan mudah memanfaatkan kurangnya pengetahuan masyarakat dan lemahnya bukti kepemilikan rakyat atas tanah sebagai argumentasi. Belum lagi kacaunya sistem administrasi pertanahan yang pada akhirnya memosisikan masyarakat sangat rentan menjadi korban kezaliman.

Mengapa Terjadi?

Jika kita cermati, sesungguhnya semua kondisi ini dikembalikan pada satu sebab mendasar, yakni penerapan sistem kapitalisme di negeri ini. Sungguh sangat nyata spirit kapitalisme mengedepankan pencapaian keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, meskipun rakyat yang akhirnya menjadi korban. Yang terjadi adalah kongkalikong antara pengusaha dan penguasa. Bahkan, dampak yang membahayakan rakyat dan lingkungan pun mereka tidak peduli.

Tempat hidup rakyat yang seharusnya nyaman, bersih, sehat, dan mendukung untuk menjalankan kehidupan sesuai misi penciptaan, akhirnya menjadi tempat yang tidak layak huni karena rawan bagi keselamatan para penghuninya. Bahkan, tanah yang telah sangat lama ditinggali oleh warga pun hendak dirampas dan diambil alih.

Demikianlah potret buram kehidupan dalam sistem kapitalisme, mereka harus rela menerima keputusan untuk digusur dari tempat tinggalnya atas nama kepentingan rakyat, sebagaimana yang terjadi di Wadas atau Rempang dan sebagainya.

Konflik semacam ini tentu membuat kita prihatin, banyak konflik lahan yang alot diselesaikan karena bagaimanapun tanah memiliki nilai yang tidak bisa dianggap remeh. Bagi negara dan pengusaha, tanah adalah aset utama investasi dan akumulasi modal. Sedangkan bagi masyarakat, tanah adalah tempat tinggal, aset ekonomi, simbol sosial budaya atau warisan. Itulah sebab ketika terjadi persengketaan berkaitan dengan tanah atau lahan, siapa pun akan dengan sekuat tenaga mempertahankannya hingga titik darah penghabisan.

Realitasnya, kian hari ketimpangan penguasaan lahan ini kian lebar, kalangan berduit akan lebih banyak menguasai lahan. Industrialisasi dan pembangunan yang masif dilakukan, membuat kepemilikan lahan, termasuk yang diklaim milik negara, dengan mudah beralih kepada para pemilik modal. Adapun rakyat yang lemah, cenderung tidak punya pilihan. Seberapa pun keras melakukan perlawanan, mereka akan kalah telak oleh kekuatan uang dan kekuasaan.

Jika memang benar semua proyek pembangunan yang memicu konflik lahan adalah demi kepentingan rakyat, pertanyaannya, rakyat mana yang dimaksudkan karena faktanya rakyat yang justru sering kali menjadi korban?

Islam Mengatur Kepemilikan Lahan dan Haram Merampasnya!

Berbeda dengan sistem hukum lahan di negeri ini yang membiarkan pemilik modal bisa menguasai lahan seluas apa pun, syariat Islam Islam mengatur kepemilikan lahan dengan sangat adil dan terperinci. Setiap warga berhak untuk memiliki lahan, baik dengan membelinya maupun melalui pemberian, seperti hadiah, hibah, dan warisan. Islam juga membolehkan Khilafah membagikan tanah kepada warganya secara cuma-cuma.

Sedangkan berkaitan dengan tanah tidak bertuan, syariat Islam menetapkan bahwa warga bisa memilikinya dengan cara mengelolanya. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi penyerobot tanah yang zalim (yang menyerobot tanah orang lain).” (HR At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad).

Selain itu, syariat Islam juga mengingatkan pemilik lahan agar tidak menelantarkannya karena penelantaran selama tiga tahun menyebabkan gugurnya hak kepemilikan atas lahan tersebut. Selanjutnya, lahan itu akan diambil paksa oleh negara dan diberikan kepada pihak yang sanggup mengelola lahan tersebut. Ketetapan ini berdasarkan ijmak sahabat.

Imam Abu Ubaid dalam Al-Amwâl hlm. 328 menjelaskan bahwa Khalifah Umar ra. pernah mengambil kembali sebagian lahan milik Bilal bin Al-Harits al-Mazani yang diberi Rasulullah saw. karena beliau melihat lahan tersebut ditelantarkan. Kemudian beliau ra. menetapkan untuk Bilal tanah yang sanggup untuk dikelolanya saja.

Sungguh, Islam telah memberikan aturan yang sangat terperinci dan adil bagi para pemilik lahan. Kepemilikan lahan tidak bisa dibatalkan atau diambil alih oleh siapa saja, bahkan negara sekalipun, hanya karena tidak bersertifikat. Ketika sertifikat menjadi satu-satunya bukti keabsahan kepemilikan lahan, ini justru membuka celah terjadinya perampasan lahan. Pasalnya, ada segelintir orang yang mempunyai akses mengurus sertifikat lahan. Sebaliknya, warga yang tidak mempunyai akses mengurus lahan, status kepemilikannya malah terancam. Bahkan, akibat tidak ada sertifikat, negara seolah bisa semena-mena mengambil-alih lahan milik warga. Benar-benar zalim!

Tentang perampasan tanah, Nabi saw. telah mengancam para pelakunya dengan siksaan yang keras. Beliau saw. bersabda, “Siapa saja yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, Allah akan mengalungkan tujuh bumi kepada dirinya.” (HR Muttafaq ‘alayh).

Dalam hadis lain, sabdanya, “Barang siapa mengambil sejengkal tanah saudaranya dengan zalim, niscaya Allah akan mengimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat.” (HR Muslim).

Demikianlah, Islam dengan sangat detail mengatur kepemilikan lahan, larangan menelantarkannya, juga ancaman keras bagi siapa pun yang melakukan perampasan atas tanah yang bukan haknya. Lalu bagaimana seluruh rambu-rambu ini bisa berjalan dengan benar? Di sinilah pentingnya adanya seorang pemimpin atau khalifah untuk mewujudkannya.

Pemimpin Menjaga Kepemilikan Tanah Rakyatnya

Dalam sistem kapitalisme, negara bisa semena-mena merampas lahan milik rakyat sehingga kehidupan yang penuh kedamaian dan keadilan tidak mungkin mewujud. Hal ini terjadi karena kepemimpinan hanya menjadi alat melayani kepentingan segelintir orang.

Berbeda secara diametral dengan Islam. Sebagai din yang sempurna, Islam mewajibkan negara untuk melindungi kepemilikan rakyatnya, termasuk tanah. Kepemimpinan dalam Islam merupakan manifestasi keimanan sehingga realisasinya akan berujung keberkahan.

Ketika negara memang membutuhkan lahan untuk kemaslahatan kaum muslim, negara akan berdialog dengan rakyatnya, kemudian membuat kesepakatan dengan mereka. Jika sudah ada rida dari rakyat, bisa dilakukan penggantian yang bisa menjamin kehidupan rakyat selanjutnya dan tidak akan merugikan rakyat. Jika masih ada yang belum setuju, tidak boleh dipaksakan, tetapi penguasa dapat terus mengupayakan dengan cara yang baik.

Dalam Islam, penguasa adalah gembala bagi rakyatnya. “Imam itu adalah laksana gembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR Imam Bukhari dan Imam Ahmad).

Selain itu, negara adalah perisai bagi rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya imam atau khalifah adalah perisai (junnah). Orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung. Jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah dan berlaku adil, baginya terdapat pahala. Akan tetapi, jika ia memerintahkan yang selainnya, ia harus bertanggung jawab atasnya.” (HR Muslim).

Oleh karenanya, penguasa dalam sistem Islam akan berhati-hati dan takut jika kepemimpinannya menjadi sebab penderitaan rakyat. Mereka akan memastikan setiap kebijakan yang diambilnya akan memberi kebaikan bagi rakyatnya, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Juga akan memastikan terpenuhinya semua hak dan kebutuhan setiap individu rakyatnya.

Tidak hanya itu, khalifah pun akan menyelesaikan konflik lahan yang terjadi di negaranya dengan penyelesaian yang adil. Ini sebagaimana pernah terjadi pada masa Kekhalifahan Umar bin Khaththab.

Kala itu, ketika menjadi Wali Mesir, Amr bin ‘Ash berkeinginan untuk mendirikan masjid untuk kepentingan rakyatnya dan memperindah pandangan. Akan tetapi, cita-cita tersebut terhalang oleh lahan yang dimiliki oleh salah satu warganya, orang Yahudi. ‘Amr menawarkan ganti rugi dengan harga tinggi, tetapi tetap gagal.

Melihat keteguhan orang tersebut, sang Wali mengambil keputusan untuk menggusur tanah dan rumah orang Yahudi tersebut. Tidak rela dengan perlakuan Amr bin ‘Ash, orang Yahudi tersebut mencari keadilan kepada Khalifah Umar. Sejurus kemudian, ia bertemu dengan khalifah kemudian melaporkannya. Setelah itu ia kembali ke Mesir dengan membawa sebongkah tulang yang berisi goresan pedang sebagai pesan Umar untuk ‘Amr bin Ash.

Sesampainya di Mesir, ia menyerahkan tulang tadi kepada ‘Amr bin ‘Ash. Setelah menerima tulang itu, tubuh ‘Amr menggigil dan wajahnya pucat. Saat itu juga ‘Amr mengumpulkan rakyatnya dan memerintahkan untuk membongkar masjid yang sedang dibangun dan meminta membangun kembali rumah orang Yahudi tersebut.

Orang Yahudi itu bingung dengan yang dilakukan sang Wali. Lalu ‘Amr menjelaskan bahwa tulang yang dikirim Umar menjadi peringatan keras baginya. Orang Yahudi itu pun terkesan dengan keadilan dalam Islam yang telah diterapkan sang Khalifah. Akhirnya, ia mengikhlaskan tanahnya untuk pembangunan masjid dan ia pun masuk Islam. 

Sungguh kejadian yang luar biasa, ketundukan seorang wali kepada hukum Islam, ia tidak malu mengakui kesalahan di depan rakyatnya dan segera menyadari kekeliruannya dan bertobat.

Khatimah

Islam memiliki solusi tuntas bagi setiap permasalahan yang dialami rakyat dengan aturan-aturannya yang sempurna dan lengkap. Ketika sistem Islam diterapkan, khalifah dan aparatnya akan bertindak adil, tidak ada satu pihak pun yang dirugikan.

Khalifah adalah pengayom dan pelindung rakyatnya, terlebih bagi perempuan dan anak. Ia tidak akan bertindak sewenang-wenang. Ketika pun terjadi kekeliruan, ia akan segera bertobat dan memperbaiki kesalahannya. Saatnyalah untuk kembali kepada sistem Islam dalam naungan Khilafah. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

#KapitalismeSengsarakanUmat #KhilafahPerisaiHakiki #IslamSolusi #Khilafah

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *