![[Kabar] Pengamat: Penanganan Pengungsi Rohingya Tidak Bisa Lepas dari Pemerintah](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/07/photo_2022-07-05_05-37-21.jpg)
Muslimah News, INTERNASIONAL — Pejabat United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, Munawaratul Makhya menjelaskan pada November 2023 ini sudah lima kapal pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh.
Rinciannya, tiga kapal di Kabupaten Pidie, satu kapal di Bireun, dan satu kapal di Sabang. Keseluruhan dipastikan lebih dari seribu pengungsi yang sudah mendarat di Aceh.
Hingga Selasa (21-11-2023) malam, rombongan perahu kelima yang berisi 219 pengungsi Rohingya mendarat di Ujungkarang, Pulau Sabang, Aceh, pukul 23.00 WIB.
Sebagian warga lokal menolak pengungsi Rohingya. Menurut keterangan warga lokal, faktor yang membuat masyarakat lokal menolak para pengungsi tersebut, selain karena mereka sering keluyuran dan suka melarikan diri dari tempat penampungan, juga karena mereka tidak mengikuti aturan lokal.
Pemerintah
Pengamat hubungan internasional Budi Mulyana menilai, penanganan pengungsi tidak bisa dilepaskan dari pemerintah.
“Penanganan pengungsi ini tidak bisa dilepaskan dari pemerintah dan kalau memungkinkan lembaga internasional. Ini persoalan lintas negara, terkait dengan ranah-ranah yang sifatnya pelayanan masyarakat yang tentu peran negara harus lebih dominan ketimbang sekadar bantuan dari masyarakat setempat,” tuturnya di Kabar Petang: “Pemerintah Didesak untuk Tampung Pengungsi Rohingya” melalui kanal Khilafah News, Sabtu (25-11-2023).
Meski demikian Budi menyadari, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat bahkan dengan lembaga internasional UNHCR dalam menangani pengungsi ini butuh waktu sehingga tampak seperti kurang sigap.
“Akhirnya respons terhadap kasus-kasus pengungsian ini menjadi berlarut-larut, padahal realitasnya pengungsi itu sudah ada di daerah tersebut sehingga masyarakat setempat kena getahnya. Jika mereka membiarkan, mungkin tersentuh nilai kemanusiaannya, namun ketika mereka menolong pun ada keterbatasan karena memang butuh sumber daya, sarana prasarana, dan juga ada problem perbedaan budaya, kekhawatiran kekeliruan penanganan dan lain-lain,” urainya.
Oleh karena itu Budi berharap, kerja sama berbagai level pemerintahan dan lembaga internasional semacam UNHCR harus sigap.
“Karena kan wilayah Aceh ini wilayah yang seringkali menjadi tujuan para pengungsi. Wilayah Aceh adalah wilayah paling utara barat dari Indonesia dan yang paling mudah diakses oleh para pengungsi dari daerah utara, baik dari Myanmar atau dari Timur Tengah,” imbuhnya.
Penanganan pengungsi, menurut Budi, juga butuh alokasi anggaran untuk sarana prasarana. Di samping itu, lanjutnya, pendekatannya bukan sekedar pendekatan materi, tetapi juga nonmateri seperti pendekatan psikologis, pendekatan budaya yang butuh kerjasama dengan UNHCR.
“Masalahnya, organisasi internasional pun juga ketika membantu tidak lepas dari kepentingan kepentingan mereka. Mereka memberikan syarat dan ketentuan-ketentuan yang mungkin Indonesia juga punya keterbatasan. Di sinilah akhirnya persoalan pengungsian seolah tidak ada penyelesaian,” jelasnya.
Pemimpin Muslim
Di kesempatan berbeda, pengamat politik Iffah Ainur Rochmah menyatakan bahwa semestinya pemimpin muslim yang bertanggung jawab terhadap nasib pengungsi ini.
“Ini adalah panggilan iman dan tanggung jawab ukhuwah yang mengena pada setiap pemimpin muslim!” tandasnya.
Namun Iffah menyayangkan sekat nasionalisme melumpuhkan ukhuwah Islam. Oleh karena itu Iffah menekankan pentingnya memiliki Khilafah.
“Betapa besar kebutuhan umat ini untuk segera memiliki sistem Khilafah yang menjadi tempat bernaung seluruh kaum muslim. Tidak akan ada satu muslim pun yang berstatus stateless sebagaimana terjadi pada jutaan muslim Rohingya,” pungkasnya. [MNews/IA]
