Penulis: Novita M. Noer*
Muslimah News, FOKUS — Di tengah memanas dan kian meningkatnya serangan Zi*nis di Jalur Gaza setelah Operasi Badai Al-Aqsa 7 Oktober, sebagai serangan paling mematikan dalam sejarah pendudukan Zi*nis di wilayah tersebut, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken terbang ulang-alik ke Timur Tengah dalam waktu kurang sebulan dari kunjungan pertamanya di pertengahan Oktober lalu.
Diplomat utama AS tersebut kembali melakukan maraton diplomatik di Tel Aviv, Amman, dan Yordania, serta Ramallah, Baghdad, dan Irak, serta terakhir Ankara sebelum bertolak ke Jepang bertemu dengan rekan-rekannya di G-7, Korea Selatan, hingga menutup maraton diplomatiknya di India.
Apa arti di balik kunjungan Blinken ke Timur Tengah? Benarkah Blinken ingin menyelamatkan nyawa rakyat Palestina sebagaimana yang ia katakan? Bagaimana strategi yang dimainkan Amerika sesungguhnya di kawasan? Di mana pula peran rezim-rezim Arab dalam menghentikan genosida ini, bahkan hanya untuk memainkan peran kemanusiaan, peran yang paling sederhana sekalipun?
Apakah ini menandakan bahwa semua rezim Arab tidak mempunyai nilai dan kedudukan, serta tidak mempunyai pengaruh terhadap perimbangan kekuasaan? Apa yang telah menyandera rezim-rezim Arab tersebut hingga lebih dari 11.000 rakyat Palestina yang sebagian besar warga sipil dan mayoritas anak-anak terbunuh serta tidak mampu menghentikan genosida ini?
Diplomasi Maraton Blinken
Pesawat terpenting yang sekarang mengudara di Timur Tengah bukanlah F-35 Zi*nis yang menyerang H*mas di Jalur Gaza, melainkan Boeing C-32 yang dimodifikasi untuk membawa Blinken Diplomat tertinggi AS. Jalur penerbangannya bukan hanya garis di peta, tetapi juga barometer pengaruh Amerika. Apakah AS—yang terkejut seperti Zi*nis—masih mempunyai kekuatan dan pengaruhnya di Timur Tengah?
Misi Blinken sangat jelas. Tujuan pertamanya adalah agar perang diatasi di Jalur Gaza. Perang tidak boleh menyebar keluar dari Jalur Gaza. Washington ingin mencegah perang regional yang lebih luas dengan meningkatkan diplomasi dengan negara-negara di kawasan yang rakyatnya marah atas serangan membabi-buta Zi*nis di Jalur Gaza.
Blinken harus memandu kebijakan Zi*nis Yahudi sambil memanfaatkan sekutu-sekutu Arabnya dalam upaya memastikan perang tidak menyebar. Artinya, perang tidak boleh berpindah ke wilayah lain, seperti ke Lebanon, Suriah, Mesir, serta ke Iran atau ke negara-negara Arab mana pun. Perang harus dibatasi hanya di Jalur Gaza.
Betapapun buruknya akibat yang ditimbulkan. Berapa banyak pertumpahan darah atau berapa banyak nyawa yang hilang, jika itu terjadi di Jalur Gaza, maka bagi Amerika hal itu diperbolehkan. Namun, di luar Jalur Gaza, hal itu dilarang. Perang tidak boleh keluar dari batas-batas tersebut. Amerikalah yang mendefinisikan dan memiliki kekuasaan untuk menentukan batas-batas perang ini.
Inilah sebabnya AS mengirimkan dua kapal induk bertenaga nuklir dan yang terbesar di dunia, kapal perusak, kapal penjelajah, dan pesawat tempur ke wilayah tersebut. Hanya AS satu-satunya negara yang menguasai Jalur Gaza, tanpa negara lain di dunia. Tidak ada kekuatan regional, lokal, atau internasional yang berani menentang kebijakannya.
Blinken juga berupaya memulai diskusi tentang bagaimana Gaza dapat diperintah setelah kehancuran total H*mas yang menurut Zi*nis adalah tujuannya. Setelah penempatan dua kapal induk As di Laut Mediterania, Putin pun mengumumkan bahwa jet tempur MiG-31 Angkatan Udara Rusia yang dilengkapi dengan rudal Kunzal hanya berpatroli di zona netral wilayah utara di atas Laut Hitam.
Sementara itu, Cina mengirimkan enam kapal perang ke Timur Tengah sebagai bagian dari misi rutin yang telah direncanakan sebelumnya, tidak terkait dengan perkembangan terkini di Jalur Gaza atau sebagai tanggapan atas pengerahan kapal induk AS.
Kedua, AS percaya bahwa elemen-elemen kuncinya harus mencakup tidak adanya perpindahan paksa atau evakuasi warga Palestina dari Gaza, tindakan tersebut tidak diperbolehkan, juga tidak diterima, tidak untuk saat ini atau tidak juga setelah perang.
Jadi, Amerika telah memasang garis merah bagi Zi*nis karena pihak Zi*nis yang bersikeras agar warga Gaza digiring ke Sinai. Blinken dengan tegas memutuskan bahwa tidak ada ruang untuk perselisihan dalam hal ini dan tidak ada kemungkinan melakukan evakuasi.
Rakyat Gaza akan tetap tinggal di Gaza. Entah mereka dibunuh atau tidak, mereka tidak diizinkan meninggalkan Gaza. Karena Amerika tetap menginginkan pembentukan negara Palestina.
Oleh karenanya, bagaimana Blinken dengan diktator militer Mesir Abdel Fateh el-Sisi, yang disubsidi dan dilindungi oleh AS secara diplomatis, telah bernegosiasi dengan Mesir bahwa orang asing boleh meninggalkan Jalur Gaza melalui perbatasan Rafah, sementara warga Palestina harus tetap tinggal di tanah mereka dan mendorong negara-negara lainnya menyalurkan bantuan? Sisi juga mengusulkan diadakannya pertemuan puncak negara-negara di kawasan tersebut untuk membahas perang H*mas-Zi*nis .
Dalam diplomasinya, AS ingin Mesir menampung para pengungsi dalam jumlah besar, namun Mesir khawatir terkait stabilitas ekonomi dan keamanan Mesir sendiri yang berada di garis merah. Keringanan utang bagi Mesir menjadi harga yang harus dibayar oleh Blinken.
Ketiga, tidak diperbolehkannya Zi*nis menduduki Jalur Gaza. Jalur Gaza akan tetap menjadi milik Otoritas Palestina. Blinken menekankan bahwa, Otoritas Palestina harus memerintah Gaza setelah Zi*nis mengakhiri perangnya melawan H*mas. Amerika menolak gagasan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa Zi*nis akan bertanggung jawab atas keamanan tanpa batas waktu.
Artinya, tidak ada pendudukan kembali di Gaza setelah perang berakhir. Tidak ada upaya untuk memblokade atau mengepung Gaza, dan tidak ada pengurangan wilayah Gaza oleh Zi*nis.
Oleh sebab itu, apa yang dikatakan Raja Yordania Abdullah setelah kunjungan Blinken usai, menolak rencana apa pun yang dilakukan Zi*nis Yahudi untuk menduduki sebagian wilayah Gaza atau menciptakan zona keamanan di wilayah tersebut, sejalan dengan visi Amerika, bukan untuk membela rakyat Gaza.
Keempat, masalah H*mas harus diselesaikan secara realistis. Sehingga rudal H*mas tidak boleh diluncurkan dari Gaza ke Zi*nis. Untuk menyelesaikan masalah Palestina melalui visi dua negara.
Amerika tidak mengkriminalisasi gerakan H*mas sebagaimana Zi*nis mengkriminalisasinya, menganggapnya sebagai gerakan teroris atau gerakan seperti 1515 atau semacamnya. Amerika hanya mengkriminalisasi peluncuran rudal H*mas dan tidak berbicara tentang solusi Arab atau solusi Timur Tengah.
Amerika memastikan solusi Palestina adalah melalui kesatuan otoritas antara Jalur Gaza dan Tepi Barat. Tepi Barat dan Jalur Gaza memiliki masalah dan solusi politik yang sama.
Blinken mengatakan mungkin diperlukan “masa transisi” di akhir perang, namun pemerintahan pasca perang di Jalur Gaza harus mencakup hak pilih, pandangan, dan aspirasi bagi rakyat Palestina. Sebagaimana yang dinyatakannya kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas di kota Ramallah di Tepi Barat saat Blinken melakukan kunjungan keduanya.
Presiden Abbas yang merupakan penentang keras H*mas, menyepakati apa yang diinginkan Blinken, bahwa Jalur Gaza yang dikuasai H*mas sejak 2007 merupakan bagian integral dari apa yang mereka impikan untuk negara Palestina di masa depan dengan solusi politik komprehensif yang mencakup seluruh Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan juga Jalur Gaza.
Ini menegaskan bahwa Amerika tetap pada solusi dua negara dan menentang sistem selain sistem pemerintahan Demokrasi untuk mengatur negara Palestina pascaperang dan tetap menanamkan keberadaan Zi*nis yang merupakan benteng dan kapal induk bagi Amerika di Timur Tengah.
Kelima, selama pasukan Zi*nis tetap berada di Gaza, peluang untuk mendapatkan kembali momentum dalam upaya normalisasi Zi*nis-Saudi yang ditengahi oleh Amerika akan terganggu.
Namun, Amerika melihat perang yang berkecamuk di Gaza sebagai sebuah peluang untuk menata ulang peta politik Timur Tengah.
Sebagian besar negara Arab dan negara Muslim telah menormalisasi hubungan dengan Zi*nis. Bagi Zi*nis yang berasal dari sayap kanan mengatakan, mengapa mereka harus menerima solusi dua negara jika mereka mendapatkan akses ke seluruh dunia Arab?
Jadi, penolakan Saudi sementara ini sesungguhnya adalah kebijakan AS. Amerika ingin mendorong Zi*nis melakukan upaya penyelesaian masalah dengan Palestina. Artinya, jika Netanyahu menginginkan normalisasi dengan Saudi maka harus menyelesaikan masalah Palestina.
Kekhawatiran mengenai serangan Iran tidak cukup untuk menjelaskan normalisasi Zi*nis-Arab, karena pemulihan hubungan baru-baru ini antara Riyadh dan Teheran tidak mengurangi momentum normalisasi. Sekalipun Arab Saudi lebih berhati-hati karena posisi simbolisnya sebagai pelindung Masjid Suci Mekah dan Madinah, Arab Saudi sedang bernegosiasi dengan Presiden Joe Biden untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan mencapai perdamaian terpisah dengan Zi*nis. Di sisi lain, realisme politik mendorong beberapa negara Arab membentuk aliansi strategis dengan Zi*nis guna meningkatkan posisi ekonomi atau politiknya.
Rezim Arab yang Tersandera
Usai kunjungan maraton kedua Blinken ke Timur Tengah (3–6 November), digelar Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Gabungan Islam Arab (The Joint Arab Islamic Extraordinary Summit), di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (11/11/2023). Pertemuan ini gabungan dari KTT Liga Arab dan KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Ada 22 negara anggota Liga Arab yang juga anggota OKI (57 negara).
Pertemuan membahas respons negara-negara Arab dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim atas agresi Zi*nis ke Jalur Gaza dan kekhawatiran yang meningkat bahwa perang tersebut dapat menarik negara lain di kawasan.
Hasil dari KTT tersebut, para penguasa Arab dan penguasa Muslim lainnya bersama-sama mengutuk tindakan “barbar” pasukan Zi*nis di Gaza. Akan tapi, para penguasa Arab tidak seluruhnya sepakat dan menolak menyetujui langkah-langkah ekonomi dan politik yang menghukum Zi*nis atas perangnya di Jalur Gaza.
Keputusan penggabungan pertemuan itu diambil setelah negara-negara Liga Arab gagal bersepakat dalam komunike bersama. Sejumlah negara, antara lain Aljazair dan Lebanon, mengusulkan penghentian pasokar minyak serta pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel.
Usulan itu ditolak oleh 5 negara Arab yaitu, Mesir, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), dan Yordania. Mereka menilai menjaga komunikasi terbuka dengan Perdana Menteri Zi*nis Benjamin Netanyahu lebih penting ketimbang embargo. Terlebih negara-negara tersebut telah menjalin hubungan diplomasi dengan Zi*nis. Artinya, rezim-rezim Arab telah tersandera kepentingan ekonomi dan mengikuti keinginan dan kepentingan tuannya Amerika mencapai perdamaian melalui diskusi damai dengan Zi*nis Yahudi.
Ketika Perjanjian Abraham (Abraham Accords) ditandatangani pada September 2020 di atas keinginan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donal Trump, sebagai upaya menghidupkan hegemoninya yang menurun, dengan merundingkan perjanjian baru dengan Zi*nis-Arab dan peningkatan dengan sekutu Arabnya.
Sekutu-sekutu ini (Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko) menjalankan normalisasi dengan Zi*nis untuk mendapatkan perjanjian perdagangan baru, bantuan militer, dan keuntungan lainnya. Sedangkan bagi Zi*nis, tujuannya adalah untuk memperkuat posisi internasionalnya melalui perjanjian yang dicapai dengan rezim-rezim Arab yang memiliki tujuan yang sama.
Fokus Amerika
Saat ini, Amerika Serikat, dalam jangka waktu yang lama, mungkin belum melihat perlunya penyelesaian masalah Palestina. Meskipun solusi dua negara merupakan kebijakan Amerika sejak tahun 1948, namun Amerika tidak terburu-buru untuk menerapkannya dan memaksa Zi*nis untuk menerimanya.
Ada masalah yang lebih besar bagi Amerika Serikat saat ini, sedang terjadi tatanan dunia baru, dan terjadinya perpecahan internal di Amerika Serikat. Dan apa yang dilakukan Netanyahu dan pemerintahan ekstrimis sayap kanannya benar-benar telah mengganggu kebijakan dan kepentingan nasional Amerika di Timur Tengah.
Sejak terpilihnya Biden sebagai Presiden Amerika Serikat, para pemangku kepentingan politik dan bisnis telah menaruh perhatian besar terhadap arah kebijakan pemerintahan baru Gedung Putih terhadap China.
Sebuah aliansi baru (satu hasil penting di KTT G20 India) telah diumumkan dan proyek infrastruktur baru diluncurkan; Koridor India, Timur Tengah, dan UE (the EU Middle East India Corridor). Ini adalah sebuah rencana ambisius untuk menentang Belt and Road Initiative (BRI) China.
Dengan rute baru tersebut, pengapalan yang sama dapat berlayar dari Mumbai ke Dubai lewat jalur laut. Dari Dubai perjalanan dilanjutkan menuju Haifa di negara yang dinamakan Israel dengan kereta api yang melewati kota-kota, seperti Riyadh. Dari Riyadh pelayaran dilanjutkan ke Eropa lewat jalur laut kembali. Rute baru ini bakal menghemat waktu dan biaya, plus tidak ada kemacetan. Pada dasarnya proyek ini adalah win-win solution untuk semua pihak. Ini adalah proyek yang sangat penting yang menciptakan konektivitas Asia Barat, Timur Tengah, dan Eropa.
Negara-negara ini akan berinvestasi di bidang perkapalan dan kereta api yang akan memperluas koneksi India sampai ke Eropa yang terhubung oleh UEA, Arab Saudi, Yordania, dan Zi*nis. Ini menjembatani pelabuhan-pelabuhan di dua benua, sebagai kunci untuk membuka peluang tanpa akhir, termasuk memudahkan perdagangan dan ekspor energi bersih (clean energy).
Ini jualah yang akhirnya menutup mata penguasa-penguasa Arab untuk tetap menjalin hubungan diplomasi dengan Zi*nis Yahudi yang sejalan dengan visi Biden untuk “investasi jangka panjang” yang berasal dari kepemimpinan Amerika yang efektif” dan kemauan untuk merangkul.
Peningkatan infrastruktur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ala kapitalis, membantu menyatukan rezim-rezim Arab dan menjadikan kawasan Timur Tengah sebagai pusat kegiatan ekonomi, bukan sebagai jalan revolusi bagi kaum Muslim.
Kehadiran Pemimpin yang Tulus
Amerika hanya berfokus pada visi Amerika mengenai masa depan perang di kawasan. Visi Amerika ini diterapkan secara bertahap. Selanjutnya, untuk menetapkan tahapan solusi di masa depan, disesuaikan dengan keadaan kawasan.
Seperti yang kita lihat, Amerika tidak peduli dengan jiwa yang hilang atau darah yang tertumpah, hingga pembantaian besar-besaran rakyat Gaza. Rezim Arab pun memberikan lampu hijau kepada Amerika melakukan operasinya.
Sekarang pertanyaannya adalah, berapa lama AS perlu menerapkan visinya? Minggu, bulan, atau tahun adalah hal yang tidak pasti. Namun tampaknya Amerika tidak terburu-buru saat ini. Jika perangnya memakan waktu bertahun-tahun, selama perang tersebut terbatas di Jalur Gaza, biarkan rakyat Palestina terus tertumpah darahnya. Zi*nis dibiarkan untuk terus melanjutkan perangnya. Ini tidak penting bagi Amerika. Selanjutnya, normalisasi dengan negara-negara Muslim terus berjalan. Namun, yang lebih penting adalah bahwa solusinya haruslah mengikuti solusi dan kepentingan-kepentingan Amerika.
Oleh karenanya, visi politik Amerika di negeri-negeri Muslim, khususnya di Timur Tengah harus jelas bagi umat Islam dan bagaimana mereka harus menghadapi visi ini melalui kerja serius menghadirkan pemimpin yang tulus. Pemimpin yang kuat dan independen dalam menghadapi adidaya Amerika, dengan menegakkan kembali Khilafah Rashidah di wilayah tersebut dan dengan kekuatan jihadnya dapat menghancurkan kehadiran dan mimpi-mimpi Amerika di Timur Tengah.
Namun ketahuilah, Allah Swt. berfirman, “Mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya (mereka). Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.” (QS Ali Imran: 54). [MNews]
*Koordinator Riset Muslimah Timur Jauh
Sumber artikel: Fp Fareastern Muslimah Timur Jauh
