[Kabar] Kontrak Freeport Akan Diperpanjang, Analis: Agenda sebelum 2024

[Kabar] Kontrak Freeport Akan Diperpanjang, Analis: Agenda sebelum 2024

Muslimah News, NASIONAL — PT Freeport Indonesia (PTFI) akan membangun smelter baru di Papua sebagai komitmen perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah 2041. Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi sinyal akan memperpanjang kontrak Freeport hingga 20 tahun setelah berakhirnya IUPK di tambang Grasberg, Papua, pada 2041.

VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati mengatakan bahwa pembangunan smelter di Papua merupakan salah satu kesepakatan dalam perpanjangan kontrak tambang Freeport. “Pembangunan smelter di Papua serta penambahan saham pemerintah 10% merupakan bagian dari perpanjangan IUPK PTFI,” katanya dikutip dari Bisnis, Ahad (19-11-2023).

Sebelum 2024

Analis senior Forkei, Lukman Noerochim, Ph.D. menilai, isu pertambangan memang isu krusial apalagi dengan akan berakhirnya rezim Jokowi pada 2024. “Banyak pengusaha kelas kakap dan pemilik modal global asing yang mulai menuntaskan agendanya sebelum berakhirnya pemerintahan Jokowi, salah satunya Freeport,” ungkapnya pada Kabar Petang: “Tolak Perpanjangan Kontrak Freeport!” di kanal Khilafah News, Ahad (19-11-2023).

Ia menerangkan, sebelumnya IUPK untuk Freeport sudah diperpanjang sampai 2041. “Sedangkan, ini masih 2024. Berarti kurang lebih masih 16 tahun, tapi sudah minta diperpanjang lagi. Jadi, tampaknya mereka mencari kepastian atau langkah aman agar tambang Freeport tetap beroperasi,” ujarnya.

Kepastian ini dibutuhkan pengusaha, lanjutnya, karena investasinya cukup besar sehingga dalam 16 tahun itu dinilai modalnya belum kembali.

“Oleh karenanya, bos Freeport ancang-ancang sudah mendekati dengan iming-iming penambahan saham pemerintah 10% yang sebelumnya sudah 51%,” jelasnya.

Selain itu, ujarnya, ada hilirisasi produk tambang untuk Freeport, yaitu nikel dan tembaga yang smelternya dibangun di Gresik, juga ada satu lagi di Papua Barat. “Menurut Erick Thohir, keseriusan Freeport membangun smelter menjadi salah satu kelayakan diperpanjangnya masa izin Freeport,” kutipnya.

Menurutnya, dengan smelter yang sifatnya under ground (di bawah tanah-red.) karena tambang tembaga yang ada di bawah tanah, maka butuh pendanaan yang besar sekali dan saat ini pemerintah belum mampu, meskipun secara tenaga kerja dan teknologi sudah mampu. “Oleh karenanya, pemerintah Indonesia masih tetap memberikan hak tambang itu ke Freeport,” bebernya.

Hanya saja sebenarnya, sambungnya, ini bukan masalah mampu atau tidak, melainkan kemauan pemerintah. “Tinggal keberanian pemimpin bangsa kita mau memihak pada kepentingan nasional atau kepentingan kapitalis global,” cetusnya.

Orentasinya Profit

Selama tambang dikuasai swasta, ucap Lukman, maka orientasinya profit. “Ini tampak dari izin yang belum selesai saja sudah minta perpanjangan. Nah, memang tujuannya untuk keuntungan. Kalau enggak untung, enggak mungkin minta perpanjangan. Itu sudah dikalkulasi oleh mereka,” ungkapnya.

Karena orientasinya keuntungan, imbuhnya, maka dampak-dampak negatif pertambangan sering diabaikan, seperti limbah tailing hasil pemurnian hasil tambang yang dibuang ke sungai. “Ini tentu merusak ekosistem dan kehidupan suku-suku setempat yang bergantung pada sungai tersebut. Untuk menormalisasinya pun butuh waktu puluhan, bahkan ratusan tahun,” cetusnya.

Sistem Islam

Sebaliknya, Lukman menuturkan, berbeda dengan sistem Islam dalam pengelolaan tambang. “Islam memandang tambang sebagai hak kepemilikan umum. Artinya, itu menjadi hak milik umat atau seluruh warga. Tidak hanya di wilayah yang ditempati, tetapi di luar wilayah tersebut juga akan mendapatkan manfaatnya,” paparnya.

Ia menjelaskan, di sinilah peran negara untuk mengolah tambang dan mengembalikan manfaatnya kepada masyarakat. “Berarti logikanya, ketika menambang dan mengolah, tidak boleh merugikan masyarakat dan lingkungan hidup. Ini karena menambang tidak hanya sehari atau dua hari. Freeport saja sudah puluhan tahun sejak tahun 1970,” ujarnya.

Jadi, ia menekankan, sebenarnya sangat mudah untuk mengelola tambang kita. “Tetapi, ada penjajahan nonfisik yang dilakukan Amerika Serikat ke Indonesia lewat Freeport, salah satu buktinya adalah kita tidak bisa menuai kekayaan alam kita sendiri,” tutupnya. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *