[Tapak Tilas] Perkembangan Islam di Kalimantan Barat

[Tapak Tilas] Perkembangan Islam di Kalimantan Barat

Penulis: Siti Nafidah Anshory, M.Ag.

Muslimah News, TAPAK TILAS — Uka Tjandrasasmita dalam bukunya Arkeologi Islam Nusantara, Jakarta, KPG, 2009, hlm. 36, menyebutkan bahwa di Kalimantan Barat pernah berdiri sekira 23 kesultanan atau kerajaan Islam. Beberapa di antaranya adalah Kesultanan Sukadana (Matan), Pontianak (Qadriyah), Jongkong, Sambas, Tanjungpura, Kubu, Landak, Singkawang, Simpang, Sukadana, Mempawah, dan Ketapang,

Banyaknya jumlah kesultanan setidaknya menunjukkan bahwa wilayah Kalimantan Barat memiliki posisi yang sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Di daerah ini pun banyak ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah mulai dari istana, pemakaman, dan masjid-masjid.

Perkenalan dengan Islam

Wilayah Kalimantan Barat memang cukup strategis sehingga sejak masa lalu sering dilalui dan disinggahi oleh pedagang-pedagang dari wilayah lain, mulai dari pedagang lokal (Nusantara) hingga pedagang asing seperti India, Tiongkok, dan Arab. Kenyataan ini membuka kemungkinan pengaruh ajaran Islam yang sudah berkembang, khususnya di wilayah Sumatra, seperti Palembang dan Semenanjung Malaka, juga Jawa, khususnya Demak pada masa kejayaannya, turut berpengaruh atas penyebaran Islam di wilayah ini.

Wilayah yang disebut-sebut oleh sejarawan sebagai daerah pertama yang mendapat sentuhan agama Islam di Kalimantan Barat adalah Sukadana (Matan), Pontianak, dan Mempawah. Hal itu terjadi sejak abad ke-15 atau 16 M, terutama di wilayah-wilayah pesisir pantai.

Untuk wilayah Sukadana atau Matan, sebelum tegak kesultanan Islam, wilayah ini berada di bawah kekuasaan kerajaan bernama Tanjungpura. Kerajaan yang dikenal sebagai penghasil intan terbaik ini sudah berdiri sejak abad ke-8 dan bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan ini pun sempat dikenal sebagai salah satu vasal dari Kerajaan Majapahit.

Islam masuk ke wilayah Kerajaan Tanjungpura atau Sukadana (Matan) ini pun seiring dengan aktivitas perdagangan. Namun, proses islamisasi kerajaannya baru masif terjadi saat Kesultanan Demak mengutus para ulama untuk berdakwah hingga menyentuh level kekuasaan. Konon salah satu ulamanya bernama Syekh Syamsuddin.

Dakwah beliau terbilang cukup berhasil sehingga kerajaan Tanjungpura akhirnya berubah menjadi kesultanan Islam. Tepatnya terjadi pada 1526, ketika rajanya masuk ke dalam agama Islam dan menjadi Sultan dengan nama Muhammad Safiuddin. Saat itu ia memindahkan ibu kota Tanjungpura dari Negeri Baru ke Sukadana. Nama Sukadana inilah yang digunakan sebagai nama kesultananannya.

Benih-Benih Kesultanan Islam

Pada saat yang sama, di Kalimantan Selatan berdiri pula Kesultanan Banjar yang langsung menjadi bagian wilayah Kesultanan Demak (tegak 1475—1548) dan kemudian digantikan oleh Kesultanan Mataram Islam (1586—1755). Ketika Kesultanan Banjar mengalami kejayaan, kesultanan ini mampu memfungsikan perannya sebagai representasi kekuatan politik Islam sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam di seluruh Kalimantan.

Oleh karenanya, sejarah mencatat bahwa Kesultanan Sukadana yang ada di Kalimantan Barat mengakui kedaulatan Kesultanan Banjar atas kekuasaan mereka.

Hanya saja, pengukuhan ajaran Islam dan tumbuhnya kesultanan-kesultanan lainnya di Kalimantan Barat tidak bisa dilepaskan dari peran seorang ulama bernama Sayyid Hussein al-Qadri, atau Habib Hussein al-Qadri. Beliau adalah ulama yang lahir tahun 1120H/1708 M di Tarim ar-Ridha, Hadramaut, di wilayah Yaman Selatan.

Nama lengkap beliau adalah As-Sayyid/Asy-Syarif Husein bin Al-Habib Ahmad/Muhammad bin Al-Habib Husein bin Al-Habib Achmad al-Qadri, atau dikenal juga dengan nama Jamalul Lail dan Ba ‘Alawi, yang konon nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad saw..

Konon pada usia 18 tahun, setelah menimba ilmu di tempat kelahirannya, beliau bersama teman seperguruannya, antara lain Sayid Abubakar Alaydrus, Sayid Umar Bachsan Assegaf, dan Sayid Muhammad Ibnu Ahmad Quraisy bersengaja berlayar ke wilayah Nusantara. Rombongan ini sempat singgah di Kalkuta, lalu meneruskan perjalanan ke wilayah Kesultanan Aceh yang saat itu sudah menjadi pusat kekuasaan Islam dan dakwah di Nusantara.

Di Aceh, beliau dan rombongan tinggal selama satu tahun. Setelah itu, selain Sayid Abubakar Alaydrus, mereka menyebar untuk mencari ladang dakwah baru. Sayid Abubakar Alaydrus memilih menetap di Aceh hingga menjadi mufti bergelar Tuan Besar Aceh. Sedangkan Sayid Umar Bachsan Assegaf berangkat dan mengabdikan diri berdakwah di Siak dan menjadi Tuan Besar di sana hingga wafat.

Adapun Sayid Muhammad Ibnu Ahmad Quraisy memilih meneruskan perjalanannya ke Semenanjung Malaka dan menetap di Trengganu hingga mendapat gelar Datuk dan akhirnya juga wafat di sana. Sementara itu, Habib Husein al-Qadri sempat singgah di Jawa dan tinggal di daerah Betawi selama 7 bulan dan Semarang selama 2 tahun. Lalu beliau bersama temannya di Semarang bernama Syekh Salim bin Hambal melakukan perjalanan ke daerah Sukadana (Matan) yang sudah menjadi kesultanan.

Di sinilah beliau mulai membantu ulama di sana untuk mengembangkan agama Islam. Dakwah beliau cukup mendapat sambutan di kalangan masyarakat hingga bisa menembus pintu-pintu kekuasaan. Bahkan beliau akhirnya bisa menikahi putri sultan. Di sana, ia pun diangkat menjadi mufti di bidang peradilan agama Islam.

Dari pernikahan inilah beliau memiliki empat orang anak yang salah satunya, yakni Syarif Abdurrahman bin Husein Al-Qadri kelak akan menjadi pendiri Kesultanan Pontianak. Ia melaksanakan amanah ayahnya untuk mengembangkan dakwah di sekitar Sungai Kapuas dan melanjutkan penyebaran Islam melalui Kesultanan Pontianak yang didirikannya.

Setelah nyaris 17 tahun berdakwah dan menjadi mufti peradilan di Sukadana, sekira tahun 1747 Habib Husein hijrah ke Mempawah atas permintaan rajanya yang bernama Opu Daeng Menambun untuk menjadi guru agama di sana. Beliau kemudian dinikahkan dengan anak raja dan saat itu berubahlah Kerajaan Mempawah menjadi Kesultanan Islam. Di sini pun beliau diangkat menjadi mufti pertama dengan gelar Tuan Besar Mempawah. Beliau berhasil mengembangkan pengaruh dakwahnya ke wilayah Asia Tenggara lainnya hingga wafat dan dimakamkan di Sebukit Rama Mempawah, pada 1184 H/ 1771M.

Pengaruh Penjajahan

Meski Syekh Husein al-Qadri telah wafat, dakwah di Kalimantan Barat terus berlanjut hingga di samping Sukadana, Pontianak, dan Mempawah, tegak pula kesultanan-kesultanan baru yang konon jika ditotal jumlahnya mencapai 23 kesultanan.

Meski tidak semua kesultanan ini menonjol dalam catatan sejarah Nusantara, tetapi perannya dalam penyebaran ajaran Islam tentu tidak bisa diabaikan. Sayangnya, dalam perjalanannya, posisi strategis serta kekayaan alam yang ada di wilayah kesultanan-kesultanan ini pun tidak lepas dari pengaruh penjajahan, terutama Inggris dan Belanda. Bahkan pihak penjajah ini sudah mulai menapaki wilayah Kalimantan Barat sejak awal abad ke-17. Misalnya Belanda masuk di Tanjungpura pada 1604 dan Inggris masuk ke Sukadana tahun 1611.

Hanya saja, aktivitas mereka masih berjalan “normal” terkait hubungan dagang. Situasi baru berubah ketika Kesultanan Pontianak, khususnya, perlahan tapi pasti berhasil menjadi magnet tersendiri bagi aktivitas ekonomi di Kalimantan Barat, bahkan di Nusantara. Posisinya yang strategis karena berada di muara Sungai Kapuas dan Sungai Landak menjadikannya sebagai pintu gerbang ke daerah-daerah pedalaman di Kalimantan Barat.

Terlebih setelah jatuhnya Malaka, Pontianak juga menjadi daerah transit perdagangan antara timur dan barat Nusantara, termasuk ketika Singapura menggantikan Malaka. Pedagang Bugis, Melayu, Cina, serta daerah lainnya mulai ramai mendatangi pusat-pusat perdagangan di Pontianak.

Hal inilah yang menarik perhatian VOC untuk melakukan ekspansi dagang hingga berhasil melakukan perjanjian atau kontrak dengan Sultan Pontianak pada tanggal 5 Juli 1779. Begitu pun dengan Inggris. Diwakili oleh James Brook, Inggris juga berhasil melakukan perjanjian dengan Kesultanan Pontianak pada 1811 M, bahkan kemudian mampu menguasai Serawak tahun 1841.

Sejak saat itulah, Pemerintah Hindia Belanda turun tangan secara langsung dan mulai mengambil langkah-langkah politik. Belanda merasa berkepentingan untuk mengamankan hegemoni ekonominya dengan memperkuat kekuasaan politiknya di Pontianak. Salah satu caranya adalah dengan mengadu domba kesultanan-kesultanan Islam dan menempatkan kakinya di Kesultanan Pontianak.

Dengan bantuan politik dan militer Belanda di Batavia, Kesultanan Pontianak berhasil menaklukkan kesultanan-kesultanan lainnya. Namun, sebagai kompensasinya, sejak 1819 Belanda mendapat hak istimewa bahkan berhasil menjadikan Pontianak sebagai vasal alias koloni bagi Hindia Belanda.

Kondisi inilah yang menjadi faktor utama melemahnya, bahkan hilangnya, pengaruh kekuasaan politik kesultanan-kesultanan Islam di Kalimantan Barat. Bahkan sejak saat itu, Kalimantan Barat mengalami beberapa kali pergolakan yang melibatkan kongsi-kongsi asing semisal Cina, tersebab kebijakan yang menerapkan monopoli perdagangan, bea dan cukai, maupun pajak-pajak lainnya.

Namun, di pihak masyarakat maupun penguasa pribumi, pengaruh Belanda alih-alih melemah. Pada masa kepemimpinan Sultan Syarif Muhammad Alkadrie (1895–1944), berbagai kebijakan Sultan justru makin Barat minded, terutama terkait bidang sosial budaya dan pendidikan. Sultan inilah yang dikenal sebagai sultan Melayu yang menggalakkan pakaian Eropa sebagai pakaian resmi di samping pakaian Melayu. Ia pula yang membuka keran investasi dari Eropa dan Cina, khususnya di sektor perkebunan karet, kelapa, dan kopra serta industri minyak kelapa. Hal ini terus berlanjut hingga penjajahan Belanda digantikan oleh Jepang.

Khatimah

Perkembangan Islam di Kalimantan Barat memang nyaris tanpa tantangan. Masyarakat dan penguasanya pun dengan mudah menerima Islam. Namun, realitas sejarahnya menyisakan pertanyaan besar, mengapa keislaman yang ada pada mereka tidak cukup untuk menjadi modal menolak penjajahan sebagaimana di wilayah-wilayah lainnya? Bahkan penjajahan di Kalimantan Barat berjalan nyaris tanpa perlawanan. Penguasanyalah yang justru dengan sadar menggelar karpet merah penjajahan.

Padahal sejatinya, Islam adalah ideologi yang antipenjajahan, sekaligus punya spirit perlawanan. Inilah yang barang kali menjadi PR besar bagi dakwah, khususnya di Kalimantan Barat. Terlebih, meski sejak kemerdekaan diproklamasikan penjajahan fisik sudah lenyap, tetapi pintu penjajahan lainnya masih terbuka lebar. [MNews/Rgl]

*) Dinarasikan ulang dari berbagai sumber tulisan.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *