[Editorial] Resolusi 2022, Bangkit dengan Islam Moderasi?

Muslimah News, EDITORIAL — Tahun 2021 hampir saja berlalu. Namun, tidak ada yang tersisa kecuali potret buram di semua bidang kehidupan bangsa ini. Mungkin bisa kita katakan bahwa 2021 termasuk salah satu tahun di antara tahun -tahun kesedihan alias ‘aamul huzni.

Pandemi alih-alih mereda, kebijakan yang salah membuat kasus positif justru memuncak pada tahun ini. Bahkan korban meninggal pada Agustus 2021 tercatat lebih dari 1.500 orang per hari.

Sementara itu, bencana demi bencana pun terus melanda di berbagai daerah. Sepanjang 2021, tidak kurang dari tiga ribu bencana alam terjadi. Sekira 662 nyawa melayang dan 95 orang hilang.

Semesta Kezaliman

Di tengah situasi ini, peta politik pun belum juga menampakkan titik terang. Kekisruhan pada tahun-tahun sebelumnya terus berlanjut hingga penghujung 2021. Penangkapan aktivis atas nama isu teror tetap terjadi sebagaimana sebelumnya. Akan tetapi, wibawa penguasa seakan lumpuh menghadapi serangan kelompok bersenjata.

Berbagai undang-undang antirakyat pun berhasil disahkan. Di antaranya, UU Cipta Kerja yang sangat fenomenal. Dari rahimnya, lahir berbagai undang-undang dan peraturan yang melegitimasi kezaliman. Investasi asing yang bersimaharajalela, juga kebijakan pajak yang memeras keringat rakyat hingga tetes terakhirnya.

Semua itu menjadi bukti, sepanjang 2021 kekuasaan oligarki makin menguat di negeri ini. Apalagi partai politik yang beroposisi pun saling merapat. Tampaklah, medan politik telah menghadap-hadapkan pihak penguasa dan pejabat dengan rakyatnya. Sungguh demokrasi benar-benar sekarat!

Namun, jelang 2022 ini, suhu politik justru mulai memanas. Isu presidential threshold dan perang hasil survei soal elektabilitas pun jadi polemik di media massa. Maklum, 2022 mendatang dicanangkan sebagai tahun awal tahap pemilu 2024.

Tidak heran, para aktor politik dan parpol pendukungnya sudah mulai pasang badan dan adu modal. Masing-masing mereka saling tebar pesona di baliho berbiaya besar dan media-media massa partisan. Ada pula yang mulai gemar mencari sensasi dan saling serang dengan bakal calon pesaingnya.

Semua ini tentu membuat muak. Sayangnya, dalam sistem demokrasi yang masih diagung-agungkan ini, apa yang bisa diperbuat oleh rakyat banyak? Yang pasti, mereka hanya bisa menelan pil pahit keruwetan hidup yang entah kapan bisa lenyap.

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

Sejak sebelum pandemi, kehidupan rakyat pun sudah dalam kondisi parah. Perbaikan ekonomi yang dijanjikan mulut manis penguasa nyatanya tidak kunjung tiba jua.

Sistem kesehatan, pendidikan, dan ekonomi sepanjang tahun ini malah benar-benar kolaps. Terutama ketika pada bulan Juni lalu pemerintah melakukan pembatasan skala besar setelah varian Delta terkonfirmasi.

Keuangan negara pun nyaris lumpuh tidak berdaya. Utang menumpuk berikut riba yang mengundang azab. Sementara proyek-proyek strategis nasional satu demi satu bertumbangan, siap-siap dinyatakan gagal.

Ironisnya, pada situasi gawat seperti itu, otak bisnis dari pejabat culas tidak juga lepas. Korupsi bansos justru dilakukan pejabat petahana. Testing dan vaksin berbayar pun mulai dicanangkan dengan dalih memudahkan pelayanan. Aroma bisnis benar-benar tercium di mana-mana.

Pemerintah sendiri mengklaim pergantian tahun ini ekonomi akan membaik. Namun, tidak sedikit yang pesimis, membaik buat siapa? Toh yang dihitung tetap saja hanya rata-rata. Semua indikator perbaikan ekonomi nyatanya cuma permainan angka-angka.

Faktanya, sebagian besar harta milik umum kadung dimiliki si kaya. Para kapitalis asing dan lokal justru berkongsi dengan para penguasanya. Sementara di dunia nyata, mayoritas rakyat harus berebut remah-remah kekayaan sisa kerakusan mereka. Di antaranya melalui program bansos dan UMKM yang gencar diiklankan sebagai bentuk murah hatinya penguasa.

Pada akhir tahun ini saja, rakyat sudah diberi kado pahit berupa kenaikan harga elpiji dan sembako. Sementara kenaikan harga BBM dan listrik siap-siap membayangi mereka tahun depan. Sinyalnya tampak dari keluhan Menkeu beberapa hari lalu. Ia mengatakan, subsidi keduanya memang membuat rakyat terlindungi, tetapi APBN justru terbebani.

Selain gap sosial makin tinggi, rakyat pun harus siap-siap menerima dampak buruk investasi yang jor-joran dan pembangunan yang asal jalan. Di antaranya ancaman kerusakan lingkungan yang dampaknya tentu berjangka panjang. Hingga di dunia Internasional, Indonesia terus dipojokkan.

Di bidang sosial kondisinya pun tidak kalah mengerikan. Kejahatan seksual jadi isu yang mencuat ke permukaan. Pelakunya bukan cuma mereka yang bertampang kriminal. Tapi dilakukan oleh intelektual dan agamawan.

Di berbagai daerah, situasi pandemi telah mengguncang struktur keluarga ditandai dengan tingginya angka perceraian. Dampak lanjutannya, dekadensi moral makin lumrah di kalangan generasi Z dan milenial.

Kasus-kasus hukum pun tidak kalah menghebohkan sepanjang 2021. Ada kasus pelaku kriminal yang kabur, kasus BLBI yang tidak kelar-kelar, kasus mafia tanah yang melibatkan pejabat berwenang, serta kasus pinjol yang memakan banyak korban.

Betapa hukum yang ada, kian mandul dalam memberi jaminan keamanan. Masyarakat pun tampak kian skeptis terhadap hukum dan aparat keamanan. tidak heran jika kaleidoskop akhir tahun di bidang hukum ditandai dengan viralnya tagar “no viral no justice”.

Moderasi Jadi Jimat?

Yang mengherankan, di tengah berbagai krisis yang terjadi, pemerintah justru gencar mengarusderaskan ide Islam yang dimoderasi. Mereka terus memproduksi narasi bahwa ancaman terbesar bagi kemanusiaan adalah radikalisme dan intoleransi. Maka satu-satunya solusi hakiki adalah menderaskan moderasi Islam.

Ide ini lantas masuk dalam berbagai ide-ide sekuler liberal pluralis. Misalnya ide demokratisasi, HAM, rekontekstualisasi ajaran Islam, toleransi, dialog antaragama, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pluralisme, dan sejenisnya. Seakan-akan moderasi Islam adalah segala-galanya.

Padahal, problem-problem yang disebutkan tadi tampak nyata di hadapan kita. tidak ada satu pun yang bisa menafikan, bahwa negeri ini, bahkan dunia secara keseluruhan tengah menghadapi krisis multidimensi yang semuanya berakar pada penerapan sistem sekuler kapitalisme neoliberal, bukan radikalisme dan intoleransi.

Lalu apa hubungannya krisis-krisis itu dengan moderasi Islam? Apakah pengarusan moderasi akan mampu mengeluarkan negeri ini dari krisis ekonomi, sosial, politik, hukum dan keamanan? Akankah moderasi Islam membuat rakyat negeri ini bangkit di berbagai bidang kehidupan dan keluar dari cengkraman penjajahan?

Faktanya, pengarusan moderasi yang disandingkan dengan isu redikalisme dan intoleransi justru telah membahayakan kehidupan umat Islam bahkan bangsa secara keseluruhan. Alih-alih disatukan, mereka justru dikondisikan untuk saling curiga dan berhadap-hadapan.

Pengarusan moderasi memang dilandaskan pada asumsi yang dipaksakan bahwa agama Islam yang dipahami dengan pola pikir radikal hanya akan menjadi ancaman. Masalahnya, ancaman buat siapa?

Terlebih, tidak bisa ditutupi bahwa narasi terorisme dan radikalisme adalah ciptaan Barat untuk menghalangi kebangkitan ideologi Islam. Tidak bisa menafikan pula bahwa proyek moderasi Islam adalah rekomendasi sekaligus proyek global Barat untuk menjauhkan umat dari modal kebangkitan.

Dokumen-dokumen lama RAND Corporation jelas menunjukkan, ada hubungan erat antara penyebarluasan Islam moderat di negeri muslim dengan agenda liberalisasi ekonomi. Ada kaitan pula antara pembentukan jaringan muslim moderat ini dengan kepentingan nasional Amerika di kancah politik internasional.

Oleh karena itu, alangkah naifnya jika umat Islam turut berpikir bahwa proyek moderasi Islam adalah proyek yang baik untuk mereka. Apalagi mereka turut mendukung, bahkan mau menjadi eksekutor lapang untuk menyukseskan target global pengukuhan penjajahan Amerika.

Sayangnya, para pejabat negeri ini lebih memilih berjalan bersama kepentingan Barat. Dukungan dana yang besar, promo jabatan dan kedudukan, serta jaminan hegemoni kekuasaan politik yang berkelindan dengan kepentingan ekonomi, benar-benar telah membutakan mata hati mereka hingga memilih posisi seperti sekarang.

Alih-alih fokus mencampakkan sistem sekuler kapitalis neoliberal penyebab krisis di berbagai bidang. Mereka malah berupaya meneguhkan kedudukan sistem tidak manusiawi ini di tengah kehidupan umat Islam.

Mereka bahkan rela menabuh genderang perang dengan sesama umat Islam. Terutama dengan mereka yang justru tengah berjuang mengangkat umat ini dari keterpurukan melalui perjuangan menegakkan syariat Islam.

Islam Solusi Hakiki

Umat Islam semestinya tahu bahwa memang hanya Islam satu-satunya solusi hakiki untuk mengeluarkan mereka dari krisis multidimensi. Islamlah satu-satunya ideologi yang tegak di atas akidah yang lurus yang lahir darinya peraturan hidup yang solutif dan menjamin kebahagiaan hakiki.

Sistem politik Islam menjamin negara mampu memosisikan dirinya sebagai pengurus dan penjaga umat. Penguasa dalam Islam memiliki kedaulatan dan kemandirian karena aturan yang ditegakkan adalah aturan dari Zat Yang Maha Menciptakan, bukan aturan para pemilik modal.

Sistem ekonominya pun menyejahterakan orang per orang. Ini karena aturan ekonomi dalam Islam meminimalisasi kezaliman dan mendistribusi kekayaan yang Allah anugerahkan dengan mekanisme berkeadilan.

Dalam Islam, riba dan bisnis haram sama sekali tidak diberi tempat. Sumber daya alam yang melimpah ruah pun ditetapkan sebagai milik umat. Tidak ada celah bagi si kuat memangsa si lemah. Bahkan, negara memiliki modal besar untuk menyejahterakan rakyat.

Sistem sosial Islam menjamin kebersihan masyarakat sekaligus menjaga ketakwaan individu-individunya. Segala hal yang dapat merusak moral, pintunya ditutup rapat-rapat. Tidak heran jika masyarakat Islam menjadi umat yang produktif dan siap menjadi pionir peradaban cemerlang.

Begitu pun di bidang hukum. Sistem hukum dan sanksi Islam menjamin kemaksiatan tereliminasi hingga ke akar. Semua jenis kriminalitas diselesaikan dengan sanksi tegas. Semua dilakukan dengan satu semangat, yakni menjaga umat selamat dunia akhirat.

Semua aturan Islam tersebut diterapkan secara holistik dan komprehensif oleh institusi politik bernama negara Khilafah. Sejarah membuktikan, Khilafah sempat menaungi umat selama belasan abad dan berhasil membawa mereka menjadi sebaik-baik umat.

Jadi, jangan percaya segala hal terkait pengarusderasan Islam moderat. Pemikiran ini justru bak racun berbalut madu yang akan membahayakan kehidupan umat Islam di masa depan sekaligus menjerumuskan umat ke penjajahan lebih dalam.

Umat Islam justru harus bertekad bulat, menjadikan Islam kafah sebagai resolusi satu-satunya yang akan lebih serius diperjuangkan. Tentu bukan dengan kekerasan, melainkan dengan dakwah pemikiran yang mencerdaskan. [MNews/SNA]