Muslimah News, NASIONAL — Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia memproyeksikan Indonesia berpotensi gagal menjadi negara maju pada 2045. Hal ini seperti termuat dalam White Paper bertajuk “Dari LPEM bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024—2029”.
Dalam White Paper itu, disebutkan bahwa Indonesia berpotensi gagal menjadi negara maju pada 2045 karena beberapa hal, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, ketimpangan yang tinggi, dan angka kemiskinan ekstrem yang juga masih tinggi.
Teguh Dartanti salah satu penulis dalam Whiter Paper tersebut mengungkapkan, daripada fokus pada obsesi menjadi negara berpendapatan tinggi, pemerintahan saat ini atau pemerintahan mendatang lebih baik fokus mengentaskan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan membangun kelas menengah yang kuat dan inovatif.
Islam
Menanggapi proyeksi gagalnya Indonesia menjadi negara maju, pemerhati kebijakan publik Dr. Hastin Umi Anisah, S.E., M.M., meyakini bahwa sistem ekonomi Islam jika diterapkan akan mewujudkan Indonesia bukan hanya menjadi negara maju, tetapi juga mengentaskan kemiskinan.
“Sistem ekonomi Islam, berikut sistem politiknya, ketika diterapkan secara kafah pasti mampu meningkatkan daya beli masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan terbukti mampu menghasilkan kesejahteraan umat,” tuturnya kepada MNews, Senin (6/11/2023).
Dalam sistem ekonomi Islam, lanjutnya, fasilitas publik seperti transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan wajib disediakan oleh negara dengan harga semurah-murahnya bahkan gratis.
“Hal ini karena Islam memosisikan penguasa sebagai pengurus urusan umat atau raa’in sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa imam (khalifah) adalah raa’in dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya,” bebernya.
Pelayanan publik yang diberikan negara secara gratis ini, menurut Hastin, karena ditopang oleh penerapan konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam.
“Dalam ekonomi Islam, kepemilikan umum (harta yang setiap orang memiliki hak dan andil di dalamnya) tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu atau kelompok. Ini sebagaimana sabda Rasulullah riwayat Imam Ahmad, bahwa manusia bersekutu dalam kepemilikan atas tiga hal: air, padang gembalaan dan api,” terangnya.
Islam, terangnya, telah menetapkan harta milik umum hanya boleh dikelola oleh negara untuk dikembalikan pemanfaatan serta keuntungannya kepada rakyat.
“Ini sebagaimana migas dan batubara yang hanya boleh dikelola negara untuk dimanfaatkan rakyat dalam bentuk BBM dan listrik murah. Negara tidak boleh melibatkan pihak swasta dalam pengelolaannya,” ujarnya mencontohkan.
Dari sisi peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, lanjutnya, sistem ekonomi Islam mewajibkan negara menyediakan lapangan pekerjaaan yang luas bagi masyarakat.
“Bahkan dalam kondisi tertentu, negara membantu masyarakat secara langsung dengan memberi subsidi yang meningkatkan daya beli tersebut. Lapangan pekerjaan dalam Khilafah akan sangat luas sebab industri-industri strategis yang mengelola SDA berada dibawah pengelolaan negara,” pungkasnya. [MNews/IA]
