Penulis : Siti Nafidah Anshory, M.Ag.
Muslimah News, TAPAK TILAS — Pada masa lalu, wilayah Kalimantan Timur pernah menjadi pusat kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Kerajaan itu bernama Kerajaan Kutai yang berdiri pada tahun 400 M dengan raja pertamanya bernama Kudungga, seorang pembesar dari Kerajaan Champa.
Pusat kerajaan Kutai diduga kuat ada di Muara Kaman, dekat sungai Mahakam. Jaraknya sekira 133 km dari Kota Samarinda. Di tempat ini ditemukan jejak sejarah berupa Prasasti Yupa bertuliskan aksara Pallawa dengan bahasa Sansekerta yang dibuat pada masa Raja Mulawarman.
Profil Kerajaan
Konon sejak sebelum Masehi, Sungai Mahakam sudah ramai dan menjadi salah satu jalur perdagangan strategis di Kalimantan Timur. Komoditas emas yang terdapat di wilayah ini menjadi magnet tersendiri bagi para pedagang India khususnya untuk masuk hingga ke pedalaman Kalimantan Timur.
Aktivitas inilah yang ditengarai menjadi jalan berkembangnya ajaran agama yang dianut para pedagang India di wilayah ini. Ketika bangsa India menganut agama Buddha, mereka membawa agama ini ke Nusantara. Lalu ketika abad ke-4 Masehi di India berkembang ajaran Hindu, berkembang pula ajaran Hindu di Nusantara, termasuk di wilayah Kalimantan Timur, bahkan hingga muncul Kerajaan Kutai yang bercorak agama Hindu.
Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Mulawarman, raja ke-3 yang sekaligus merupakan cucu Kudungga. Pada masa ini, corak kehidupan India begitu kental, termasuk pengaruh bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang kuat pada kaum intelektual.
Secara perekonomian masa itu juga dipandang cukup maju. Satu dari tujuh prasasti Yupa yang ditemukan menceritakan bahwa Raja Mulawarman membagi-bagikan begitu banyak emas. Ia bahkan mampu mempersembahkan 20.000 ekor lembu, segunung minyak dan bunga malai, serta tanah untuk para brahmana.
Selain dengan India, hubungan dagang juga sudah terjalin dengan pedagang internasional lainnya, termasuk Cina. Salah satu buktinya adalah penemuan benda sejarah berupa kalung Cina dan kura-kura emas yang tersimpan di Museum Mulawarman dan diduga merupakan hadiah dari utusan Cina kepada putri Mulawarman, Ratu Aji Bidara Putih.
Benih Kekuasaan Islam
Pada 1300 M, seorang anak Patinggi wilayah Jahitan-Layar bernama Aji Batara Agung Dewa Sakti mendirikan kerajaan baru yang dinamai Kerajaan Kutai Kertanegara. Kerajaan ini pun bercorak Hindu dan berpusat di Tepian Batu Kutai Lama di daerah Anggana.
Konon sejak lama, posisi daerah Jahitan Layar sendiri sudah menjadi koloni Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Oleh karenanya, wajar jika kerajaan yang baru didirikan oleh anaknya ini langsung menjadi vasal bagi Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa.
Hanya saja, berdirinya kerajaan baru ini memunculkan kemarahan pihak kerajaan yang didirikan Kudungga yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Kutai Martadipura. Kedua kerajaan ini pun akhirnya terlibat peperangan panjang hingga pada abad ke-17, tepatnya tahun 1635, Kerajaan Kutai Kertanegara yang kala itu dipimpin oleh Raja Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai Martadipura yang sedang diperintah Raja Dharma Setia.
Raja Aji Pangeran Sinum kemudian menyatukan wilayah kekuasaannya dan menamai kerajaan ini dengan nama Kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martadipura. Ia pun membangun pusat kekuasaannya di Tepian Pandan atau Tenggarong sekarang. Konon kata “Tenggarong” berasal dari kata “Tangga Arung” yang berarti rumah raja.
Hal yang penting diketahui adalah bahwa saat terjadinya penyatuan dua kerajaan itu, posisi kerajaan Kutai Kertanegara sudah berubah menjadi bercorak Islam. Islamnya kerajaan ini terjadi pada tahun 1575, ketika tampuk kekuasaan berada di tangan Raja Aji Mahkota Mulia Alam (berkuasa tahun 1525–1600).

Diketahui, Raja Aji Mahkota ini masuk Islam setelah didakwahi oleh dua ulama kenamaan yang bernama Syekh Abdul Qodir Khatib Tunggal yang bergelar Datuk Ri Bandang, serta Datuk Ri Tiro yang bergelar Tuanku Tunggang Parangan. Datuk Ri Bandang sendiri merupakan murid dari Sunan Giri, salah satu wali sanga yang selain berperan besar terhadap penyebaran dakwah Islam di Blambangan Pulau Jawa, juga mendapat tugas untuk mengislamkan Pulau Kalimantan sejak 1470 M hingga pada masa berikutnya tegak kekuasaan Islam pertama, yakni Kesultanan Banjar.
Tidak lama setelah penyatuan, sekira pada 1636, Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura ini menjadi wilayah bagian kekuasaan Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan. Inilah yang membuat pengaruh Islam makin kuat. Bahkan saat kepemimpinan dipegang oleh Raja Aji Muhammad Idris (memerintah mulai tahun 1735 hingga tahun 1778), sebutan “kerajaan” pun diganti menjadi “kesultanan”. Sedangkan sebutan “raja” diganti dengan sebutan “sultan”.
Pengaruh Islam di Kesultanan Kutai Kertanegara masa itu bisa dikatakan benar-benar kuat. Ini tampak dari pemberlakuan Undang-undang dasar Kesultanan yang berdasarkan pada syariat Islam. Undang-undang dasar ini kemudian dikenal dengan nama “Panji Selaten” dan “Undang-Undang Baraja Nanti”.
Benteng Melawan Penjajahan
Kuatnya spirit Islam juga tampak dalam sikap Kesultanan Kutai di bawah Sultan Aji Muhammad Idris dalam menghadapi upaya okupasi VOC yang menginginkan hak monopoli dagang. Sebagaimana diketahui, abad ke-17 memang merupakan abad penjajahan di Nusantara yang akarnya coba ditanam oleh kongsi dagang Belanda bernama VOC.
Sebetulnya sudah sejak tahun 1634 M kompeni Belanda berupaya mengirimkan utusan untuk meminta monopoli dagang di wilayah Kutai, tetapi selalu gagal. Raja Kutai saat itu menolaknya dengan keras mengingat sudah sejak lama hubungan dagang antara Kutai dengan negeri-negeri yang dekat dan yang jauh sudah terjalin atas dasar saling hormat dan kepercayaan. Misalnya dengan Kesultanan Gowa, Wajo, dan Luwu. Bahkan dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Cina, India, dan lainnya. Oleh karenanya, bagaimana bisa hubungan yang sudah terjalin baik itu kemudian dirusak hanya demi memenuhi ambisi Belanda?
Lalu pada saat kepemimpinan dipegang Sultan Aji Muhammad Idris, tantangan Belanda tersebut dihadapi dengan perlawanan militer. Hal ini karena sultan memahami bahwa permintaan Belanda tersebut hanyalah akal bulus untuk membuka pintu penjajahan sebagaimana saat itu sudah terjadi di negeri-negeri sekitarnya.
Beliau, dengan segala potensi yang dimiliki kesultanan, bahkan berhasil mengoordinasi kekuatan pasukan tempur yang membuat posisinya di hadapan VOC menjadi kuat. Beliau merekrut pasukan tersebut dari para pejuang Kutai, Pasir, Sambaliung, dan Pangatan.
Beliau juga menjalin kerjasama dengan kerajaan Wajo di bawah kepemimpinan La Madukelleng Arung Matowa Wajo (1736-1754). La Madukelleng ini diakui oleh residen Bone La Emanuel sebagai “bajak laut” yang menguasai Selat Makassar dengan 40 kapal dan beratus-ratus anak buah.
Selain itu, beliau juga berusaha membekali pasukannya dengan persenjataan yang memadai sebagai persiapan menghadapi Belanda. Dengan kekayaan yang dimiliki kesultanan, beliau membeli senjata dan mesiu yang diselundupkan dari Brunei, Solok, dan Mindanau.
Warisan Daya Juang
Spirit perlawanan yang dibangkitkan oleh Sultan Aji Muhammad Idris ini terus diwariskan kepada sultan-sultan berikutnya. Termasuk kepada Sultan Aji Muhammad Sulaiman yang merupakan Raja Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-18.
Beliau bergelar Al-Adil Chalifatul Amirul Mukminin Fibilade Kutai, memegang tampuk pemerintahan pada 1850-1899. Pada masa beliau UUD Islam yang digagas oleh Sultan Aji Muhammad Idris sekira satu abad sebelumnya dilaksanakan dengan konsisten.
Sejarah mencatat, pada masa beliau Kutai mengalami masa keemasan. Rakyat hidup sejahtera. Perdagangan manusia dihapuskan. Beliau juga memberi dana besar untuk memberangkatkan rakyat yang ingin berhaji. Bahkan beliau merintis pembangunan asrama haji di Saudi untuk kepentingan jemaah haji Nusantara.
Di luar itu, beliau membuka wilayah Kutai sebagai tempat perlindungan yang aman bagi pelarian Perang Banjar (1859-1863) dari kalangan pangeran yang lolos dari pembantaian pasukan kolonial Belanda. Sultan bahkan memberi mereka tempat menetap di daerah Muara Pahu dan Kota Tenggarong.
Di luar itu, beliau juga berjasa dalam melestarikan lingkungan, yakni dengan cara menetapkan kawasan hutan lindung marga satwa di Bontang seluas 306.000 ha yang kemudian diresmikan menjadi Taman Nasional Kutai oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1982.

Sayang seribu sayang, beberapa waktu kemudian beliau malah membuka kesempatan kepada perusahaan asing (memberi konsesi) untuk mengelola berbagai sumber daya alam yang potensial di wilayahnya. Seperti pertambangan minyak, batu bara, penebangan kayu, perkebunan karet, dll.. Padahal sejatinya upaya ini merupakan celah bagi penjajahan gaya baru melalui sektor ekonomi yang dampak negatifnya kita rasakan hingga sekarang.
Khatimah
Hingga sekarang, dinasti Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura masih diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. Posisi sultan saat ini diampu oleh Sultan Aji Muhammad Arifin sebagai Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang ke-21.
Tentu saja, kesultanan yang ada tersebut tidak memiliki kekuasaan politik apa pun. Posisinya hanya dipandang sebagai mitra pemerintah dalam pelestarian warisan budaya masyarakat Kalimantan Timur, yakni dalam rangka mendukung sektor pariwisata Kalimantan Timur dalam upaya menarik minat wisatawan Nusantara maupun mancanegara.
Menyedihkan memang. Namun, itulah kenyataan sejarah yang memberi kita pelajaran bahwa kepemimpinan Islam hanya bisa tegak dengan basis kekuatan ideologis dan penerapan hukum-hukum syarak secara murni dan konsekuen. Sistem kepemimpinan Islam tidak mungkin bisa dicangkokkan dalam sistem kepemimpinan sekuler demokrasi. Jika dilakukan, yang terjadi adalah pemandulan, bahkan eliminasi. [MNews/Rgl]
*) Dinarasikan ulang dari berbagai sumber bacaan.

Semoga saja khitah Kesultanan islam bukan sekedar simbolik apalagi dikerdilkan perannya hanya sebatas menggenjot pariwisata belaka.