[Kabar] Kelaparan Berulang di Papua, Pengamat: Komplikasi Penerapan Sistem Kapitalisme

[Kabar] Kelaparan Berulang di Papua, Pengamat: Komplikasi Penerapan Sistem Kapitalisme

Muslimah News, NASIONAL — Bencana kelaparan kembali melanda masyarakat di wilayah Papua. Sebanyak 24 warga di Distrik Amuma, Yahukimo, Papua Pegunungan dikabarkan meninggal dunia akibat kehilangan sumber pangan.

Selain itu, sekitar 12 ribu lebih warga di belasan perkampungan di wilayah tersebut juga terdampak cuaca ekstrem yang membuat lumbung pangan kosong, tanaman, serta ternak mati. Polda Papua mengabarkan, atas situasi tersebut, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo sudah menetapkan status darurat tanggap bencana sejak 21 Oktober sampai 1 November 2023.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli mengatakan ada strategi jangka pendek dan jangka panjang yang disiapkan untuk mengatasi kelaparan di Yahukimo.

“Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan langkah antisipasi jangka pendek dengan membangun gudang logistik di sekitar lokasi yang sering terjadi bencana kelaparan,” ujarnya.

Selain membangun gudang logistik, kata Sorni, pemerintah juga akan memperbaiki konektivitas jalan darat dan menambah landasan pacu di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo.

Langkah tersebut dilakukan agar pesawat besar bisa mendarat dan membawa bahan logistik lebih banyak dari Wamena dan Mimika. Sulitnya akses ke sejumlah distrik di Yahukimo, membuat penanganan menjadi sulit.

Komplikasi

Pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung, M.Si. menegaskan, berulangnya kasus kelaparan di Papua merupakan komplikasi dari penerapan sistem politik dan ekonomi kapitalisme neoliberal.

“Ini berdampak pada buruknya tata kelola pangan sehingga pemenuhan pangan rakyat tidak terjamin,” jelasnya kepada MNews, Kamis (2-11-2023).

Ia mengatakan, ini terlepas dari belum berjalannya rencana pembangunan lumbung pangan, meskipun pembangunan lumbung pangan ini juga tidak cukup mengatasi persoalan.

“Baru saja pada Juli lalu kelaparan memakan korban jiwa di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Saat itu korban meninggal enam orang dan yang mengalami rawan pangan mencapai sedikitnya 7.500 orang. Bahkan jika melihat catatan dari Kompas bahwa sejak 1982 telah terjadi 15 kali kejadian kelaparan dengan memakan korban hingga ratusan jiwa,” bebernya.

Sangat miris, lanjutnya, mengapa bisa kejadian ini kembali terjadi? “Penanganan pemerintah pun lambat sebab awal kasus kematian sudah terjadi sejak September dan baru sampai ke pemerintah pada Oktober ini,” ucapnya.

Walaupun saat ini bantuan pangan sudah mulai dikirimkan, ungkapnya, tetapi korban jiwa sudah berjatuhan hingga puluhan orang. “Padahal sebelumnya pemerintah pusat telah menjanjikan akan membangun lumbung pangan khusus sebagai solusi untuk mengakhiri kejadian serupa di Papua, namun faktanya hingga saat ini belum terealisasi,” cetusnya

Tiga Faktor

Jika kita cermati, ulasnya, kelaparan berulang ini disebabkan tiga faktor.

“Pertama, kelambanan pemerintah mengetahui dan mengatasi persoalan. Keterlambatan (baca: kelalaian) ini disebabkan karena tidak adanya mitigasi yang dilakukan. Padahal kejadian ini sering terjadi dan dipicu oleh kondisi yang hampir sama yaitu lemahnya sistem ketahanan pangan masyarakat menghadapi cuaca ekstrem,” jelasnya.

Sebagaimana diungkapkan banyak pihak, tambahnya, sistem pertanian masyarakat di sana masih tradisional sehingga hasil pertanian hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian.

“Sementara itu, upaya dan dukungan pemerintah untuk memperkuat sistem pertanian mereka tidak berjalan,” ujarnya.  

Kedua, sebutnya, buruknya infrastruktur jalan dan sarana transportasi menuju ke lokasi, turut memperlambat proses penanganan.

“Termasuk infrastruktur kesehatan yang minim sehingga tidak mencukupi untuk memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat,” katanya.

Ketiga, ujarnya, kondisi mayoritas masyarakat Papua dengan tingkat kemiskinan yang tinggi disertai prevalensi stunting yang juga besar menyebabkan daya tahan tubuh yang lemah.

“Akibatnya, sangat rentan menghadapi kondisi kekurangan makanan dan berujung kematian,” ungkapnya miris.

Ia kembali menekankan, kondisi ini semuanya tidak terlepas dari penerapan sistem kapitalisme neoliberal yang menghasilkan kebijakan politik ekonomi batil dan tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.

“Padahal, tanah Papua sangat kaya dengan berbagai sumber daya alam yang seharusnya bisa meningkatkan kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan mereka. Akibat pengelolaan SDA yang berlandaskan paradigma kapitalisme neoliberal, maka kekayaan alam tersebut tidak memberi manfaat pada rakyat, namun makin memperkaya kapitalis,” kritiknya.

Ditambah lagi, jelasnya, sistem politik demokrasi kapitalisme melahirkan pemerintahan yang sebatas regulator dan fasilitator, tetapi minim tanggung jawab pada pemenuhan kebutuhan rakyat. “Akibatnya, penyelesaian masalah ini tidak serius dan berlarut-larut,” tukasnya.

Begitu pula dengan konsep otonomi daerah, tambahnya, makin menjauhkan negara dari fungsi yang seharusnya. “Pemerintah pusat melepaskan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dengan alasan otonomi daerah. Sementara itu, kondisi di daerah sangat terbatas dan minim infrastruktur dan SDM-nya,” terangnya.

Bahkan, urainya, keadaan makin diperparah dengan terpilihnya para penguasa yang tidak kompeten mengurusi rakyat. “Semua ini terbukti dengan penerapan kebijakan otonomi khusus sejak 2001 di Papua dan anggaran yang sudah digelontorkan hingga 100 triliun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perbaikan kehidupan rakyat,” cetusnya.

Menurutnya, sistem ekonomi kapitalistik liberal makin memiskinkan rakyat dan memperkaya para oligarki kapitalis.

“Secara akumulatif kita bisa saksikan ketimpangan ekonomi yang makin parah dan angka kemiskinan yang besar. Penguasaan SDA yang bernilai tinggi oleh korporasi dan tidak masuk ke dalam kas negara, menyebabkan negara selalu tidak punya dana untuk mengurusi rakyat,” urainya.

Infrastruktur dibangun ala kadarnya, sesalnya, dengan kualitas dan jumlah seadanya. “Ditambah pula pembangunan SDM yang juga lalai dilakukan sehingga kehidupan masyarakat tidak mengalami perubahan yang signifikan,” paparnya.

Penerapan Sistem Islam

Emilda menuturkan, kematian akibat kelaparan di Papua hanya akan teratasi dengan penerapan sistem kehidupan yang berlandaskan Islam dalam naungan Khilafah.

“Sistem politik Islam akan menghadirkan pemerintah bervisi riayah yang hadir sepenuhnya untuk melayani dan melindungi rakyat. Rasulullah saw. telah menegaskan dalam riwayat Bukhari, ‘Imam (khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.‘,” jelasnya.

Artinya, ia mengatakan, kepala negara wajib hadir menjamin pemenuhan kebutuhan pangan rakyat individu per individu.  

Kekuasaan politik dalam Khilafah, lanjutnya, bersifat sentralisasi, yaitu pemerintah pusat adalah penanggung jawab utama, sedangkan pemerintah daerah merupakan wakil khalifah di daerah sehingga tidak terjadi lepas tanggung jawab.

“Sebaliknya, sistem administrasinya justru terdesentralisasi untuk memudahkan dalam mendengar keluhan rakyat dan bisa segera mengatasinya. Seseorang yang dipilih menjadi penguasa mutlak [adalah] yang mampu memimpin dan mengurusi urusan rakyat. Bahkan para aparatur negara pun haruslah seseorang yang kompeten di bidangnya,” urainya.

Secara ekonomi, jelasnya, Khilafah akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang berpijak pada asas pemerataan dengan fokus pada aspek distribusi kekayaan.

“Di antaranya Islam mewajibkan pengelolaan harta milik umum berada di tangan negara dan dikelola untuk semata-mata untuk kemaslahatan rakyat. SDA tambang, migas, dan lainnya tidak boleh diserahkan kepada korporasi swasta,” paparnya.

Pengelolaan seperti ini, sambungnya, akan memampukan negara menyediakan berbagai infrastruktur untuk melayani kebutuhan publik yang berada di mana pun di pelosok negeri ini. “Bahkan negara juga akan mampu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai,” ujarnya.

Preventif dan Kuratif

Ia mengemukakan, untuk mencegah dan mengatasi krisis pangan seperti ini, Khilafah akan melakukan upaya preventif dan kuratif.

“Upaya preventif dilakukan untuk memastikan masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Di antaranya, membekali rakyat dengan berbagai pengetahuan dan pendidikan tentang pertanian, kesehatan, kebersihan, dan lainnya,” imbuhnya

Selain itu, tuturnya, Khilafah menyediakan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, instalasi air bersih, dsb., serta memberikan bantuan modal saprotan untuk berusaha.

“Namun, jika warga memang tidak mampu untuk memenuhi pangan secara mandiri, maka negaralah yang berkewajiban menyediakan kebutuhan pangannya secara langsung dan dengan standar yang layak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tanggung jawab negara ini juga terlihat dari kesigapan pemerintah mengatasi setiap krisis di manabpun terjadi, meskipun hanya menimpa satu orang.

“Demikianlah yang dicontohkan Khalifah Umar bin Khaththab ra. pada saat melakukan patroli ke perkampungan penduduk. Suatu malam, ia mendengar rintihan anak menangis karena lapar lantaran orang tuanya tidak lagi memiliki bahan makanan. Ketika mengetahui kondisi tersebut, sang Khalifah pun bergegas mengambil bahan makanan dari baitulmal, lalu dipikulnya sendiri untuk diberikan pada keluarga yang sedang menghadapi kelaparan tersebut. Inilah wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kebutuhan pangan rakyatnya,” tutupnya. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *