[Kabar] Aktivis: Demokrasi Mengamputasi Peran Politik Perempuan

[Kabar] Aktivis: Demokrasi Mengamputasi Peran Politik Perempuan

Muslimah News, NASIONAL — Aktivis muslimah muda wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat sepakat bergabung dalam Jaringan Aktivis dan Lembaga Muslimah Muda (JAM) for Islam Kaffah untuk memperjuangkan Islam kafah menilai, demokrasi mengamputasi peran politik, termasuk bagi perempuan.

Hasil kesimpulan tersebut disampaikan oleh perwakilan muslimah muda Yulia Fitri Sagita dalam Kongres Muslimah Muda (KMM) 2023, “Islam & Empowering Girls: Jadikan Hidup Lebih Mulia ” di Jakarta, Ahad (29-10-2023).

Dalam kesempatan itu ia mengungkapkan hasil survei dari Lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS). “Proporsi pemilih muda yang rentang usianya 17—39 tahun ini diprediksi akan mendekati 60%,” ujarnya.

Saat ini, terangnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk perempuan 1,45 juta jiwa lebih banyak dibanding laki-laki. “Artinya, perempuan muda yang memegang peranan penting dalam arah politik masa depan bangsa,” jabarnya.

Peran Politik dalam Demokrasi

Peran politik perempuan dalam demokrasi, jelasnya, hanya pada keterlibatan pemilu. “Seolah tidak ada peran perubahan yang lain,” sindirnya.

Ketika membutuhkan suara untuk pemilihan kekuasaan, ia memaparkan bahwa pemuda dirangkul dan “dibumbung” atas nama peran politik untuk perubahan bangsa. “Sementara itu, jika pemuda mengkritik kebijakan untuk menyuarakan hak demi kepentingan rakyat, demokrasi tidak memberi ruang dialog apalagi memenuhi tuntutan,” ungkapnya.

Bahkan, demokrasi tutup telinga, imbuhnya, anti kritik, dan realitasnya banyak terjadi tindakan represif dari aparat terhadap mahasiswa yang menyuarakan perubahan.

“Kedaulatan rakyat dalam demokrasi hanyalah ilusi, sebenarnya yang berdaulat adalah golongan yang memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat,” tegasnya.

Para oligarki kapitalis, tambahnya, merupakan kelompok yang mempunyai pengaruh, memiliki sarana-sarana yang memadai untuk mengantarkan siapa saja yang mereka kehendaki agar dapat duduk di tampuk pemerintahan dan legislatif. “Undang-undang yang diberlakukan tidak lebih hanya untuk melayani kepentingan-kepentingan kelompok berpengaruh tersebut. Ketika ada pihak yang mengkritisi rezim, karena tidak pro pada kepentingan rakyat, di saat inilah otoriterisme itu muncul,” terangnya.

Sesungguhnya demokrasi adalah sistem pemerintahan untuk melanggengkan penjajahan kapitalisme atas dunia, simpulnya, bukan untuk kepentingan rakyat. “Maka, tidak bisa berharap adanya perubahan melalui sistem demokrasi,” tukasnya.

Peran Penting

Ia menekankan bahwa sesungguhnya pemuda memiliki peran penting sebagai agen perubahan. “Kepedulian pemuda terhadap rakyat, kekritisan terhadap kebijakan zalim dan keyakinan Islam [sebagai] solusi problem bangsa adalah identitas pergerakannya,” ungkapnya

Tanggung jawab pemuda, menurutnya, adalah mengawal tercapainya tujuan bernegara, yaitu jaminan perlindungan, keamanan, kesejahteraan, pendidikan, hingga terwujud kemaslahatan hidup bagi seluruh rakyat termasuk perempuan.

“Dalam pandangan Islam, politik negara adalah meriayah/mengatur urusan umat berdasarkan syariat Allah Swt.. Kekuasaan (kekhalifahan) merupakan jalan menerapkan syariat kafah untuk kemaslahatan umat,” jelasnya.

Peran politik hakiki pemuda, lanjutnya, adalah memastikan berjalannya peran negara dalam mengurusi kemaslahatan rakyat dengan aktivitas amar makruf nahi munkar.

Hanya sistem politik Islam, Khilafah, tandasnya, yang mampu mewujudkan peran politik hakiki pemuda. “Sistem pendidikan Islam akan mencerdaskan pemuda terkait Islam kafah sebagai pedoman dalam melakukan peran politiknya,” tegasnya.

Adanya lembaga negara Majelis Umat, lanjutnya, akan mewadahi aspirasi rakyat, bahkan bisa secara langsung menyampaikan kepada khalifah. “Banyak kisah para khalifah yang justru mendorong kekritisan pemuda untuk mengoreksi kebijakannya apakah sudah sesuai dengan syariat Allah,” tambahnya.

Lima Poin

Pada kesempatan yang sama, ia mengemukakan lima poin pernyataan sikap para aktivis muslimah muda terkait peran perubahan pemuda.

Pertama, peran politik pemuda dalam sistem demokrasi hakikatnya membajak potensi pemuda sebagai alat kekuasaan kaum oligarki untuk memperpanjang umur penjajahan aset milik rakyat.

Kedua, menolak peran politik pemuda ala demokrasi yang menjadikannya sebagai alat kekuasaan dengan terlibat politik praktis.

Ketiga, hanya sistem politik Islam, Khilafah, yang mampu mewujudkan peran politik hakiki pemuda.

Keempat, siap melakukan pembinaan diri dan membina pemuda muslimah untuk memahami Islam kafah sebagai standar peran politiknya menuju perubahan hakiki

Kelima, menyeru seluruh aktivis dan Lembaga Muslimah muda bersatu bergerak dalam JAM for Islam Kaffah (Jaringan Aktivis & Lembaga Muslimah Muda for Islam Kaffah) sebagai wadah untuk memperjuangkan Islam kafah. [MNews/Hen]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *