Muslimah News, INFOGRAFIK— Konflik Pulau Rempang yang terjadi akibat keputusan pemerintah untuk merelokasi warga Rempang untuk pembangunan Rempang Eco-City menuai sorotan. Berikut timeline sejarah di pulau tersebut.
-1. 1720 >>> penduduk Pulau Rempang, Galang, dan Bulang adalah keturunan prajurit-prajurit atau Laskar Kesultanan Riau Lingga pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah I.
-2. 1722 >>> pusat pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga berpindah dari Hulu Riau (Tanjungpinang) ke Pulau Bulang yang terletak di antara Pulau Batam dan Rempang.
-3. 1782–1784 >>> Terjadi Perang Riau I melawan Belanda, laskar tersebut menjadi prajurit Raja Haji Fisabilillah (kakek Raja Ali Haji)
-4. 1784–1787 >>> Terjadi Perang Riau II, juga melawan Belanda, laskar tersebut menjadi prajurit yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Riayat Syah (lebih dikenal dengan Sultan Mahmud Syah III, yakni Sultan dan Yang di-Pertuan Besar Johor-Pahang-Riau-Lingga ke-15 yang memerintah pada 1770—1811)
-5. 1787 >>> Sultan Mahmud Riayat Syah memindahkan pusat pemerintahan ke Daik-Lingga, sedangkan Pulau Rempang, Galang, dan Bulang menjadi basis pertahanan terbesar dari Kesultanan Riau Lingga yang dipimpin oleh Tengku Muda Muhammad dan Panglima Raman
-6. 1829 >>> Sultan Riau-Lingga yakni Sultan Abdul Rahman memberikan kekuasaan kepada Raja Isa (Nong Isa) untuk memimpin Nongsa yang meliputi Pulau Batam, Galang, Rempang, dan sekitarnya. Raja Isa ini adalah anak sulung dari Yang Dipertuan Muda Riau ke-5, Raja Ali bin Daeng Kamboja
-7. 1831 >>> Raja Isa wafat dan administrasi Batam dan pulau-pulau sekitarnya dipecah menjadi tiga yang masing-masing dipimpin seorang amir atau kepala
-8. 1837 >>> Penjajah Inggris yang berkuasa di Singapura, Samuel George Bonham (Tuan Bonam), menyerang Pulau Galang dengan kapal Andaramaki (Andromache), masyarakat Galang pun melawan.
-9. 1930 >>> Jumlah Orang Darat (penduduk asli Batam, kulitnya lebih gelap dari orang Melayu) hanya sekitar 36 jiwa. Namun, kondisi Orang Darat (Orang Hutan) di Batam makin punah atau tersisih. Pada 2014 lalu, jumlahnya sekitar delapan kepala keluarga (KK).
-10. 1970-an >>> Lahirlah Otorita Batam (nama lama BP Batam) dan mulai membangun Batam, pada saat itu di Pulau Rempang sudah ada istilah “kampung tua” yang telah didiami masyarakat Rempang sejak ratusan tahun lamanya, bahkan sebelum Indonesia merdeka.
-11. 1973 >>> Keputusan Presiden (Keppres) 41/1973 terkait legalitas hukum dan otorisasi pengelolaan lahan Batam dan Pulau Rempang. Hak pengelolaan atas lahan Batam diberikan pada otoritas Batam (BP Batam) sepenuhnya untuk dibagikan pada pihak ketiga yang berperan mengelola tanah tersebut secara lebih lanjut. Pihak tersebut nantinya diwajibkan membayar hak guna lahan tersebut kepada pemerintah.
-12. 1992 >>> Terbit Keputusan Presiden (Keppres) 28/1992, yang di antaranya menetapkan Pulau Rempang masuk dalam wilayah Kota Batam. Saat itu, pemerintah melakukan penambahan wilayah kawasan industri Pulau Batam sehingga kegiatan usaha di Pulau Batam pasti meningkat, tetapi ada keterbatasan daya dukung. Kemudian, Pemerintah memberikan wilayah Rempang dan Galang pada otoritas Batam untuk dikelola dan memajukan industri Batam sehingga masuklah Pulau Galang dan Rempang dengan status kawasan berikat.
-13. 2001—2002 >>> Pemerintah memberikan kewenangan berupa Hak Guna Usaha (HGU) pada sebuah perusahaan atas tanah Batam. Namun, hingga sebelum konflik terjadi, tanah tersebut tidak pernah dikunjungi atau dikelola oleh investor. Berdasarkan UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak atas lahan seharusnya dicabut oleh pemerintah jika diketahui tanah itu ditelantarkan selama 19 tahun.
-14. 2004 >>> Masuklah PT. Makmur Elok Graha (MEG) dengan rekomendasi dari DPRD Batam bahwa PT ini dapat melakukan tindakan pengembangan di wilayah Batam. Dari rekomendasi ini, ada nota kesepakatan bahwa Pemerintah Batam menyetujui PT. MEG mengelola wilayah-wilayah di Batam, termasuk Rempang, berupa pembangunan pusat-pusat hiburan, perkantoran, dan permainan, yang berbeda dengan wacana sekarang (Rempang Eco City)
-15. 2023 >>> Terbit Permenko Perekonomian 7/2023 yang mengalokasikan Pulau Rempang menjadi lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nama Rempang Eco City, yang ironisnya makin mempersulit masyarakat adat. Proyek strategis nasional itu sendiri bakal dikerjakan PT MEG, anak perusahaan milik Tomy Winata, yang ditargetkan bisa menarik investasi sekitar Rp381 triliun hingga 2080, serta 30 ribu tenaga kerja. PT MEG menggandeng perusahaan asal China, Xinyi International Investment Limited. Perusahaan ini berencana membangun fasilitas hilirisasi pasir kuarsa dan ekosistem rantai pasok industri kaca.
-16. 7-9-2023 >>> Terjadi penggunaan kekerasan berlebihan oleh gabungan aparat dan penggunaan gas air mata terhadap penduduk asli Pulau Rempang, melakukan demonstrasi menolak direlokasi untuk proyek tersebut karena beralasan rencana proyek merugikan mereka dan menyebabkan mereka terusir dari tanah leluhurnya. [MNews]
