[Kabar] Pengamat: Indonesia Korban Imperialisme Digital

[Kabar] Pengamat: Indonesia Korban Imperialisme Digital

Muslimah News, NASIONAL — Salah satu e-commerce telah menguasai data 123 juta pengguna. Presiden Jokowi merasa miris karena e-commerce memanfaatkannya untuk  mengetahui perilaku konsumen. Kemudian menggunakannya untuk memproduksi barang murah yang menguasai pasar Indonesia.

Berdasarkan hal itu, Jokowi menilai ini seperti bentuk kolonialisme di era modern. “Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita enggak sadar tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi,” ujarnya di depan Peserta Program Pendidikan Lemhannas Tahun 2023, di Istana Negara pada Rabu (4-10-2023).

Korban Imperialisme

Pengamat politik Fatma Sunardi sepakat jika saat ini Indonesia telah menjadi korban imperialisme digital. “Pernyataan Presiden bahwa kita kena kolonialisme di era modern sayangnya hanya sebatas ungkapan,” ungkap Fatma kepada redaksi MNews,  Jumat (13-10-2023).

Ia menjabarkan bahwa belum ada tindak lanjut atau minimal berencana untuk keluar dari keadaan keterjajahan digital.  “Fenomena sepinya Pasar Tanah Abang karena serbuan barang impor murah dan dipasarkan melalui TikTok Shop yang lebih menarik dan murah adalah satu bukti bahwa Indonesia adalah korban imperialisme digital,” terangnya.

Pelaku platform digital semacam TikTok, jelasnya, telah menambang data untuk memproduksi barang murah dan menguasai pasar sebuah Negara, termasuk Indonesia. “Raksasa kapitalisme yang berjubah imperialisme digital tersebut, memosisikan rakyat Indonesia yang berjumlah ratusan juta hanya sebagai mesin pencetak uang triliunan tiap bulan secara digital untuk kantong mereka di luar negeri,” urainya.

Penambangan data, lanjutnya, juga dilakukan oleh perusahaan raksasa digital semisal Google dan Meta, lalu mereka manfaatkan  untuk  menciptakan produk-produk mereka, baik layanan maupun produk digital lain. “Dengan teknologi kecerdasan buatan (AI), mereka bisa memproduksi layanan dan produk digital yang dibutuhkan oleh pengguna (pasar),” ujarnya.

Lalu, imbuhnya, produk baru tersebut dijual, dan dari setiap produk yang terjual mereka bisa menambang data baru. “Data baru tersebut akan diolah lagi untuk memunculkan produk digital yang baru, demikian seterusnya hingga mereka bisa mengumpulkan kekayaan,” tegasnya.

Data Milik Mereka

Fatma menjelaskan jika dalam perspektif  pemilik platform, data itu adalah milik mereka karena mereka yang menambangnya. “Setiap pengguna log in pada setiap penawaran, maka data pengguna akan dikumpulkan secara otomatis,” paparnya.

Data pengguna, lanjutnya, sangat berguna, bahkan dianggap sebagai kekayaan yang bisa mendatangkan kekayaan yang lebih besar. “Artinya data dianggap sebagai kapital (as capital). Ini adalah pandangan kapitalisme,” tukasnya.

Posisi pengguna, terangnya, hanya sebagai pasar. “Tidak ada perlindungan bagi data mereka, bahkan beberapa data yang rahasia dengan mudah dibobol karena keamanan siber yang lemah,” sesalnya.

Ia menerangkan, akibat dari pembobolan itu adalah kalahnya produsen dalam negeri dalam bersaing dengan produsen luar negeri dari sisi memproduksi barang. “Para pedagang pun harus bersaing dengan perusahaan e-commerce yang menyediakan kemudahan transaksi digital tanpa harus capek datang ke toko atau pasar yang jauh dari rumah,” ujarnya.

Kemudahan belanja dari rumah, tambahnya, telah mengubah perilaku konsumen untuk condong ke belanja online. “Pada akhirnya yang bisa berkembang dan makin besar di era digital adalah perusahaan besar saja. Dari sini penjajahan ekonomi makin nyata,” tegasnya.

Masuknya rakyat dalam perangkap penjajahan digital, ungkapnya, tidak bisa lepas dari tatanan kehidupan yang kapitalistik. “Rezim kapitalisme global telah mengarahkan pembangunan negara-negara termasuk Indonesia  untuk  mengekor Barat. Doktrin pembangunan Barat yakni mengejar pertumbuhan ekonomi dan keharusan digitalisasi telah memaksa negeri ini untuk memanfaatkan teknologi digital,” paparnya.

Jadi, digitalisasi, simpulnya, adalah pintu masuk penambangan data demi kepentingan para kapitalis mengumpulkan kekayaan.

Kepemilikan Pribadi

Fatma menjelaskan bahwa Islam memandang data sebagai kepemilikan pribadi yang harus dijaga. “Negara dalam hal ini bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data dari penyalahgunaan dan penambangan pemilik platform,” tambahnya.

Namun, lanjutnya, untuk bisa mengamankan data, negara harus menjadi satu-satunya penyedia layanan digital. “Karenanya, negara harus membangun tulang punggung teknologi digital dan tidak bergantung pada negara lain (Amerika dan Tiongkok),” ungkapnya.

Ini, imbuhnya, hanya bisa dilakukan jika negara memiliki visi menjadi negara pertama. “Islam memberikan visi tersebut dan ini menjadi harapan mengamankan data umat dari penjajahan digital,” tukasnya. [MNews/Hen]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *