Muslimah News, NASIONAL—Pusat Halal Universitas Airlangga menggelar konferensi nasional pada Kamis (5-10-2023). Konferensi tersebut membahas peran kampus sebagai akselerator dalam Pembentukan Ekosistem Halal Nasional.
Dalam konferensi tersebut, ketua Pusat Halal Universitas Airlangga Dr. Abdul Rahem M.Kes. Apt. menjelaskan, secara reguler, aktor sertifikasi halal terdiri dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Komisi Fatwa, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
“Sedangkan skema self declare, juga terdapat tiga aktor, yaitu BPJPH, LPH, dan MUI. Dalam regulasi dari undang-undang tersebut, yang berhak membentuk LPH adalah organisasi keagamaan dan perguruan tinggi,” ujarnya.
Oleh Negara
Menyoroti banyaknya aktor sertifikasi halal yang ada di Indonesia, pakar ekonomi Dr. Vidia Gati, S.E., Ak., M.E.I. mengatakan, kalau dalam perspektif Islam, upaya pemastian peredaran barang di tengah masyarakat dilakukan oleh negara.
“Dalam perspektif Islam, upaya pemastian barang atau sarana yang beredar di masyarakat dilakukan oleh negara. Negara dengan kekuasaan yang dimiliki akan mampu “memaksa” untuk mewajibkan produk yang akan beredar di tengah masyarakat adalah halal,” ungkapnya kepada MNews, Sabtu (14-10-2023).
Sistem Islam, sambungnya, menjamin bahwa semua produk dan jasa yang beredar adalah halal, yaitu dengan melarang barang yang diharamkan untuk diproduksi dan dipasarkan. Dengan jaminan ini, ucapnya, masyarakat terjaga dari barang-barang yang haram.
“Untuk itu, dalam sistem Islam tidak diperlukan adanya sertifikasi halal karena yang haram sudah sejak awal tercegah masuk ke pasar,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, adapun komunitas tertentu (nonmuslim) yang mungkin mengkonsumsi barang haram seperti babi atau khamr, mereka hanya boleh mengkonsumsi untuk kalangan/ komunitas mereka sendiri dan tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan di pasar secara umum.
“Dengan demikian masyarakat muslim akan tercegah dari barang dan jasa haram,” tandasnya.
Harus Halal
Menurut Vidia, negara di dalam Islam diberi wewenang untuk mewajibkan agar produk yang beredar hanyalah produk halal—tidak lain untuk menjaga rakyatnya—karena ada kewajiban bagi seorang muslim untuk memastikan bahwa setiap benda atau sarana yang digunakan haruslah halal.
“Penting memastikan setiap yang dikonsumsi adalah halal karena ada konsekuensi tidak diterimanya ibadah dan doa ketika masuk makanan yang tidak halal,” tukasnya.
Ia mengutip sabda Rasulullah saw. riwayat Imam Muslim, “Seorang lelaki melakukan perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan wajahnya berdebu. la menengadahkan kedua tangannya ke langit dan berkata, ‘Wahai Rabbku! Wahai Rabbku!’ Padahal, yang dimakannya adalah haram maka bagaimana akan diterimanya doa itu?”
Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, lanjutnya, Rasulullah saw. bersabda, “Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram, kecuali neraka lebih utama untuknya.”
Sulit
Menurut Vidia, upaya untuk memastikan produk dan jasa secara individual akan sangat sulit. “Fakta saat ini adalah bercampurnya barang dan jasa yang halal dengan yang haram ditambah aspek pemahaman Islam yang kurang mengenai batasan halal haram,” terangnya.
Masyarakat, jelasnya, memahami “asal bukan babi” dianggap halal, sementara itu banyak produk derivat dari zat yang haram menjadi bahan tambahan berupa makanan dan minuman yang haram.
“Kondisi ini kemudian berupaya diselesaikan dengan menerbitkan sertifikasi halal yang ternyata tidak mudah karena banyaknya pengajuan sertifikasi, sedangkan ada keterbatasan sumber daya yang ada,” pungkasnya. [MNews/IA]
