Penulis: Ustazah Rahmah
Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Tahun politik makin memanas. Partai-partai mulai berlomba mendapat dukungan dari umat Islam yang notabene agama mayoritas penduduk negeri ini. Berbagai pandangan tentang hubungan agama dan politik pun ramai diwacanakan.
Sebagian kaum muslim berpendapat bahwa Islam dan politik semestinya saling bergandengan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa politik dan Islam harus dipisah. Masing-masing memiliki argumentasi yang cukup logis dan kuat. Bagi yang setuju Islam dan politik saling bergandengan, berasumsi bahwa nilai-nilai Islam semestinya harus diterapkan dalam politik agar politik berjalan pada rel yang dibenarkan oleh Islam. Di antara nilai-nilai yang dibenarkan oleh Islam meliputi nilai persamaan, perdamaian, dan keadilan. Oleh karenanya, penting untuk menyikapi politik dengan benar agar warga negara dalam kondisi yang damai. Ini karena agama berperan cukup sentral dalam mengatur kehidupan manusia sehingga perlu selalu menghadirkan agama dalam perjalanan hidup mereka, termasuk dalam aktivitas politiknya. (khilafah[dot]id).
Sedangkan bagi sebagian yang tidak setuju politik bergandengan dengan agama, berpendapat bahwa Islam adalah agama yang fokus kepada peribadahan terhadap Tuhan sehingga jika melibatkan politik di sana dapat mengganggu aktivitas ibadah ini. Ini karena politik berkutat pada kegiatan yang cukup pragmatis. Maka dari itu, kita tinggal memilih apakah penting politik itu disandingkan dengan agama atau tidak. (khilafah[dot]id).
Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa ada dua pendapat mengenai hubungan agama dan politik. Ada yang menghendaki keduanya bergandengan, yakni politik diwarnai oleh nilai-nilai agama, seperti persatuan, keadilan dan perdamaian. Ada juga yang berpendapat bahwa agama dan politik harus dipisahkan.
Apabila kita cermati, kedua pendapat ini sebenarnya sama, sama-sama lahir dari ide sekularime yang memisahkan agama dari kehidupan. Hanya saja, kelompok pertama tidak mau mengakui sekuler, bahkan mengeklaim politik religius karena tetap mengambil nilai-nilai agama. Sedangkan pihak kedua terus terang menolak keterlibatan agama dalam politik.
Makna Politik Islam
Sampai hari ini, kata “politik” sering kali dimaknai salah. Politik masih sering diidentikkan dengan tipu daya, politik itu kotor, politik itu perebutan kekuasaan, dan persepsi buruk yang lainnya. Distorsi makna ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Tujuannya adalah jangan sampai pribumi mayoritas muslim ini menginginkan pemerintahan ada pada kendali mereka. Jika ini terjadi, tentu penduduk negeri ini tidak mau dijajah oleh Belanda dan menuntut kemerdekaan.
Politik memisahkan agama dari kekuasaan ini ternyata berlangsung sampai hari ini. Hanya saja tujuannya agak sedikit berbeda, yaitu upaya menjauhkan agama Islam dari politik atau dari kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan sesuai ajaran Islam. Tentu saja distorsi makna politik ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, melainkan harus diluruskan agar aktivitas politik berjalan pada rel yang benar dan tujuan berpolitik bisa tercapai dengan baik.
Secara etimologi (lughawih/bahasa), politik (as-siyâsah) berasal dari kata sâsa-yasûsu-siyâsatan yang berarti ‘mengurus kepentingan sesorang’. Dalam kamus Al-Muhîth dikatakan, “Sustu ar-ra’iyata siyasatan,” yang berarti, “Saya memerintah dan melarangnya.”
Dekat dengan pengertian ini. Secara terminologi (istilah), Ahmad ‘Athiyah menyatakan politik bermakna ‘memelihara, mengurus, dan memperhatikan urusan rakyat’.
Menurut Syekh Abdul Qadim Zallum, politik Islam adalah mengatur urusan rakyat, baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ajaran Islam. Politik ini secara praktis dilakukan oleh negara dan rakyat berkewajiban untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karenanya, rakyat mempunyai kewajiban untuk menasihati dan mengoreksi penguasa. (Syekh Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, Bangil: Al-Izzah, hlm. 11—15).
Hubungan Agama dengan Politik
Allah mewajibkan kaum muslim untuk berpolitik, yaitu mengatur urusan rakyat, baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ajaran Islam. Pengaturan urusan rakyat ini meliputi seluruh aspek kehidupan. Firman Allah dalam QS Al-Baqarah: 208,
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.”
Dalam Tafsir Jalalain Juz I hlm. 214, Imam Jalaluddin menafsirkan QS Al-Baqarah: 208, “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan/secara totalitas, maksudnya ke dalam seluruh syariat Islam. Allah mewajibkan penerapan hukum Islam (pengaturan urusan rakyat sesuai ajaran Islam) secara keseluruhan, baik terkait akidah, syariat, ibadah, muamalah, ekonomi, sosial, politik, hingga pemerintahan. Allah mengharamkan mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.
Memperhatikan definisi politik Islam dan perintah Allah untuk masuk Islam secara kafah tersebut, merupakan keniscayaan politik Islam dan agama Islam bukan sekadar bergandengan dan hanya nilai-nilai Islam yang mewarnai politik. Akan tetapi, setiap muslim wajib berpolitik Islam, yaitu mengatur urusan rakyat berdasarkan akidah Islam. Politik ini secara praktis dilakukan negara dan rakyat berkewajiban untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karenanya, rakyat berkewajiban untuk menasihati dan mengoreksi kepada penguasa. (Syekh Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, Bangil: Al-Izzah, hlm. 11—15).
Dengan demikian, kewajiban negara adalah menerapkan politik Islam di dalam negeri, yaitu melaksanakan seluruh aturan atau hukum Islam yang berkaitan dengan pengaturan urusan rakyat di dalam negeri, yakni dengan menerapkan berbagai sistem, yakni ekonomi, keuangan, politik, hukum, sanksi, dan pemerintahan secara menyeluruh. Untuk politik luar negeri adalah membangun hubungan luar negeri dengan misi mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.
Menyikapi kondisi sekarang, yaitu belum diterapkan hukum Islam di negeri ini, kaum muslim harus memainkan peran strategisnya dalam politik, yaitu mengubah keadaan politik atau pengaturan urusan rakyat agar sesuai ajaran Islam. Aktivitas politik yang harus dilakukan adalah amar makruf nahi mungkar dan menasihati/mengoreksi penguasa. Tentu saja hal ini tidak bisa terlaksana secara sempurna, kecuali dilakukan secara bersama-sama dalam partai politik Islam yang bertujuan menegakkan aturan Islam secara keseluruhan.
Firman Allah dalam QS Ali Imran: 104,
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.”
Meneladan Rasulullah dalam Berpolitik
Dalam menjalankan seluruh aktivitas, termasuk aktivitas politik, kaum muslim wajib meneladan Rasulullah (saw.). Kewajiban meneladan Rasulullah (saw.) terdapat dalam QS Al-Ahzab: 21.
لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ٢١
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan ia banyak menyebut Allah.”
Ibnu Abbas dalam Tanwir Miqbas menafsirkan QS Al-Ahzab ayat 21: “أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ” – suri teladan yang baik adalah perilaku atau jalan hidup yang baik dan lurus bagimu dalam agama. Ibnu Katsir menafsirkan “أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ” – suri teladan yang baik bagimu, maksudnya yang sangat tampak pada diri Rasulullah adalah lurus dalam agama dan (wajib) mencontoh keseluruhan peri kehidupan Rasulullah (saw.). (Ibnu Abbas, Tanwir Miqbas min Tafsir Ibn Abbas).
Perintah untuk meneladan Rasulullah (saw.) juga terdapat dalam Al-Qur’an, “Katakanlah (wahai Muhammad), ‘Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian.” (QS Ali Imran: 31)
“Apa saja yang dibawa Rasul untuk kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah.” (QS Al-Hasyr: 7).
Rasulullah (saw.) sebagai teladan bagi umat telah menunjukkan bahwa politik Islam dan agama Islam tidak hanya bergandengan, melainkan politik Islam berdasarkan akidah Islam. Beliau sebagai kepala negara menjalankan roda pemerintahan dan mengatur urusan rakyat dengan hukum-hukum agama, bukan sekadar nilai-nilainya.
Beliau (saw.) mengangkat para pejabat negara, mengutus duta, menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara sekitar, serta mengirimkan surat kepada para raja. Beliau (saw.) juga menetapkan politik ekonomi yang mengatur kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Beliau memutuskan berbagai persoalan yang terjadi di tengah umat dengan hukum agama Islam dan menyelesaikan perselisihan serta menjatuhkan hukuman, juga dengan aturan agama Islam.
Semua ini menunjukkan bahwa politik Islam dan agama Islam tidak hanya bergandengan, melainkan politik Islam berdasarkan akidah Islam. Juga bukan dengan mengambil nilai-nilainya saja, melainkan menerapkan aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Ini karena Islam telah mengatur semua aspek kehidupan tersebut secara lengkap dan sempurna. (Prof. Dr. M. Rawwas Qal’ahji, Sirah Nabawiyyah – Sisi Politis Perjuangan Rasulullah).
Walhasil, akidah Islam tidak hanya merupakan akidah ruhiah, yaitu melahirkan aturan yang sekadar mengatur urusan akhirat atau urusan ibadah. Akan tetapi, akidah Islam merupakan akidah siyasah, yaitu melahirkan seluruh aturan yang juga untuk mengatur urusan dunia yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Wallahualam. [MNews/Gz]
