PAKTA: Ketika Negara Dinavigasi Pihak Lain, maka…

PAKTA: Ketika Negara Dinavigasi Pihak Lain, maka…

Muslimah News, NASIONAL — Mengulas dinamika politik menjelang Pilpres 2024, Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana, S.P., M.E. mengungkapkan, ketika sebuah negara sudah dinavigasi pihak lain (baca: asing), maka siapa pun nakhodanya akan diarahkan oleh asing.

Demikian disampaikannya dalam Perspektif: “Media Asing Menjadi Pintu Intervensi Geopolitik atas Pilpres” di kanal Pusat Kajian dan Analisis Data, Jumat (1-9-2023).

Menurutnya, ini terjadi karena ada hubungan yang luar biasa erat antara Indonesia dengan negara luar, hanya saja hubungan ini bukan hubungan yang setara, melainkan kita menjadi negara yang terimperialis. “Kita lihat dalam setiap peraturan perundang-undangan atau dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu basisnya adalah ideologi kapitalisme atau yang telah diarahkan asing,” jelasnya.

Ia mengemukakan, ideologi negara kita itu ideologi impor, bukanlah ideologi negara yang mandiri. “Dengan pendekatan seperti ini, siapa pun nanti yang akan menjadi penguasa di negeri ini, bagi asing tidak terlalu penting. ‘Silakan Anda bertengkar dahulu, silakan Anda berebut kekuasaan, karena Anda akan tetap menjadi “burung beo”-nya kami.’,” ujarnya.

Bahkan, ungkapnya, media asing turut memonitor. “Setidaknya ada dua kepentingan yang ingin disampaikan melalui pemberitaan mereka. Pertama, memberikan sinyal kepada aktor-aktor politik Indonesia bahwa mereka tahu apa pun yang dilakukan. Kedua, jika ingin mendapatkan dukungan dari mereka, maka tetap saja bermain sebagaimana permainan yang mereka sukai,” bebernya.

Tidak Clear

Ia pun menyayangkan gagasan para calon yang tidak clear dan utuh. “Misalnya, berkaitan dengan politik luar negeri berbasis nilai. Nilai apa? Karena bagaimanapun setiap orang punya perspektif nilainya masing-masing,” ucapnya.

Memang, jelasnya, kita harus memiliki navigasi ideologi yang jelas. “Jadi semua orang bisa secara terbuka memahami apa isi pikiran kita, apa ideologi yang menjadi standar kita, itu nanti akan menjadi navigasi kita dalam konstelasi hubungan antarnegara. Tanpa itu, akan sangat repot untuk memosisikan kita berdiri di mana, bergerak ke arah mana, apa yang kita mau, sehingga tidak menjadi absurd,” cetusnya.

Apalagi, ia memandang, pilar-pilar penyelenggara Pemilu sekarang ini seperti pilar-pilar usang yang boleh dikatakan tidak berguna untuk harapan perubahan yang mendasar. “Ketika iklim politik hari ini sangat transaksional, maka kita tidak bisa berharap akan ada nilai yang ditegakkan. Dari semua yang disiapkan untuk hajatan ini, apa kaitannya dengan perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat? Nyaris enggak nyambung,” kritiknya.

Ia menilai, permainan politik itu semuanya sangat elitis, pergantian elite dari orang ke orang hanyalah di kalangan para elite.

“Sehingga yang sejahtera siapa? Para elite lagi. Enggak akan ada yang namanya proses peningkatan kesejahteraan yang mengangkat negeri ini menjadi lebih sejahtera,” cetusnya.

Dengan realitas seperti ini, tambahnya, akhirnya yang terjadi masyarakat makin apolitis, makin anti dengan politik karena politik cenderung memiliki “ribuan wajah”. “Padahal, dari semua aktivitas politik inilah semua kebijakan itu dirancang. Dengan kondisi masyarakat yang akhirnya menghindari pembicaraan tentang politik, jadilah politisi yang berperilaku buruk, berpesta pora,” ujarnya.

Perubahan

Dr. Erwin menerangkan, untuk melakukan perubahan, ada yang berpendapat harus masuk ke dalam sistem. “Hanya saja, pemikiran itu tidak memiliki fakta. Pemikiran itu baru menemui kebenaran, tidak lagi dianggap sebagai sebuah asumsi, ketika memiliki fakta,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, perubahan-perubahan di dunia yang terjadi melalui sistem, nyaris tidak ada. “Ikhwanul Muslimin di Mesir masuk ke dalam sistem, bahkan berhasil menjadi pemimpin tertinggi, tetapi dirampas kekuasaannya hanya dengan satu tudingan akan merubah sistem. Tampak yang menikam adalah sistem itu sendiri. Kemudian FIS di Aljazair, justru tidak terjadi yang namanya perubahan dari dalam sistem,” urainya.

Sebaliknya, ia menyatakan, ketika terjadi perubahan-perubahan, tenaga perubahan yang begitu besar adalah dorongan dari masyarakat, misalnya berubahnya Eropa feodal dengan Revolusi Prancis dan Revolusi Industri-nya. “Ada dorongan dari ekstra parlemen, dari masyarakat yang memang menginginkan terjadi perubahan sistem di Eropa,” tuturnya.

Kemudian, sambungnya, perubahan oleh Rasulullah saw. di jazirah Arab yang tidak beraktivitas di dalam sistem, sekalipun beliau diberi tawaran menggiurkan. “Justru beliau sibuk membangun kultur masyarakat terlebih dahulu. Begitu masyarakat siap, maka masyarakat yang menginginkan perubahan dari luar sistem,” jelasnya.

Begitu juga dengan konteks yang ada di Indonesia, ujarnya, rata-rata semua pemimpin menawarkan sesuatu yang baru. “Namun, begitu masuk, ia akan dikendalikan oleh sistem, akan melegitimasi UU yang tidak berasal dari Al-Qur’an dan Sunah. Memang sistemnya itu sendiri yang membuat ketika orang masuk adalah untuk menjalankan sistem, bukan masuk untuk mengubah sistem,” tukasnya.

Ideologi Islam

Menurutnya, fakta hari ini makin buruk, sangat oportunis, tidak ideologis sehingga butuh ideologi Islam. “Tidak ada ideologi yang menjadi pilihan bagi kita hari ini, terutama di Indonesia yang merupakan mayoritas muslim, kecuali Islam. Islam menjadi satu-satunya ideologi yang akan mampu membuat kita selamat dari berbagai macam bentuk imperialisme negara-negara besar saat ini. Islam pun hanya bisa ditegakkan melalui konsep yang juga berasal dari Islam,” tegasnya.

Konsep itu, lanjutnya, disebut dengan konsep Khilafah. “Kalau di antara calon-calon presiden itu kemudian mendeklarasikan diri, misalnya ketika terpilih memimpin Indonesia, Indonesia akan menjadi Khilafah, itu pasti akan mengguncang dunia, baik secara geopolitik, geostrategis, maupun geoekonomi, dan membuat media-media asing itu gentar. Namun, substansi ini tidak kita dengar dari calon-calon kepala negara. Dikusinya hanya persoalan teknis,” tuturnya.

Untuk itu, ia menyatakan, hanya satu pilihan, kita harus berubah menjadi negara ideologis yang menjalankan Islam dengan konsep Khilafah.

“Ini yang menjadi jawaban atas persoalan kita. Sampai kapan kita akan “dikadalin” begini terus. Diarahkan terus sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka untung terus, kita “buntung” terus,” cetusnya.

Pada akhirnya, ia menekankan, mesti ada perubahan mendasar sehingga kita mampu menyaingi konstelasi politik dunia dengan dengan posisi tawar yang jauh lebih baik. “Dengan begitu, kita akan menjadi negara yang adidaya, bahkan bisa melampaui kedigdayaan Amerika ataupun Cina yang saat ini merupakan negara adidaya,” tandasnya. [MNews/Ruh]

Share

One thought on “PAKTA: Ketika Negara Dinavigasi Pihak Lain, maka…”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *