[Kabar] Masuknya Investasi Asing Usai KTT ASEAN, Pakar: Membawa Malapetaka bagi Rakyat

[Kabar] Masuknya Investasi Asing Usai KTT ASEAN, Pakar: Membawa Malapetaka bagi Rakyat

Muslimah News, INTERNASIONAL — Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta telah usai, Kamis (7-9-2023). Terdapat 90 dokumen yang disepakati untuk berbagai isu, seperti pengembangan ekosistem kendaraan listrik di ASEAN yang didukung Jepang, Cina, dan Korea Selatan.

Presiden Jokowi menyebutkan, salah satu manfaat ekonomi yang dirasakan ialah disepakatinya 93 proyek kerja sama konkrit yang ditawarkan negara ASEAN dalam gelaran ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF). Proyek yang disepakati itu nilainya mencapai 38,2 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp584 triliun (asumsi kurs Rp15.300 per dolar AS). “Ini adalah kerja sama konkrit yang bermanfaat untuk rakyat,” ujarnya.

Dari total nilai proyek tersebut, wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury mengatakan, sebagian besar merupakan proyek yang akan digarap oleh Indonesia.

Malapetaka

Akan tetapi, pakar ekonomi Islam Dr. Arim Nasim menyatakan, ini merupakan investasi asing yang lebih banyak membawa malapetaka bagi rakyat. “Hari ini, kalau kita bicara terkait investasi asing, justru lebih banyak membawa malapetaka terhadap rakyat dibandingkan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya dalam acara bertema “KTT ASEAN Usai, Indonesia Makin Tergadai?” di PAKTA Channel, Rabu (13-9-2023).

Ia menyayangkan, dengan ditandatanganinya beberapa proyek hasil dari ketetapan KTT ASEAN, justru pernyataan para pejabat seolah Indonesia mendapat “durian runtuh”.

“Faktanya, fokus kerja sama ASEAN itu lebih pada tataran penguatan eksploitasi ekonomi. Ini karena hasil yang paling menonjol dan dibangga-banggakan oleh pemerintah adalah masuknya investasi asing. Dampak yang nyata dari investasi asing nyaris tidak bersentuhan langsung dengan penyelesaian problem ekonomi rakyat, melainkan eksploitasi sumber daya alam kita yang terus-menerus dan habis-habisan,” ungkapnya.

Ia mencontohkan batu bara yang beberapa waktu lalu harganya tinggi. “Dalam waktu enam bulan, swasta mendapatkan keuntungan di atas Rp4 ribu triliun. Walaupun ada prediksi bahwa sumber daya alam, terutama batu bara, akan habis kurang lebih 20 tahun lagi, tetapi terus digali,” ucapnya.

Yang dihasilkan bagi masyarakat pun tidak ada, lanjutnya, yang ada justru kerusakan lingkungan yang makin nyata, baik polusi maupun lubang bekas-bekas tambang. “Belum lagi tambang nikel yang isunya luar biasa. Indonesia berhasil mengekspor nikel, tetapi ternyata yang menikmati Cina sampai Rp5.500 triliun,” bebernya.

Pada saat yang sama, imbuhnya, dalam konteks pasar produk, misalnya di e-commerce, 90% barang yang dipasarkan itu produk asing. “Jadi, Indonesia itu menjadi pasar bagi produk-produk asing,” cetusnya.

Paradigma Kapitalisme

Akhirnya, menurut Arim, dalam konteks investasi dengan paradigma kapitalismenya ini, terjadi pelegalan atau pemberian “karpet merah” kepada para investor atau para kapitalis dengan UU Omnibus Law, sedangkan yang didapatkan oleh rakyat adalah kerusakan.

“Contoh yang sedang terjadi adalah kasus Rempang. Masyarakat suku Melayu di sana yang sudah hidup ratusan tahun, tiba-tiba harus diusir. Bahasa halusnya direlokasi untuk kepentingan investasi. Tidak tanggung-tanggung, satu pulau diserahkan kepada swasta untuk dieksploitasi 80 tahun dengan nilai investasi ratusan triliun,” cetusnya.

Ia pun mempertanyakan, apa yang didapatkan rakyat? “Pengusiran. Belum lagi bentrok yang luar biasa. Jadi, saya menyorot dari KTT ASEAN itu adanya investasi asing yang tidak berdampak signifikan, termasuk untuk pengentasan kemiskinan,” tukasnya.

Kemudian, ulasnya, terkait pengembangan ekosistem kendaraan listrik, green economy, apakah betul-betul untuk kepentingan rakyat dan lingkungan atau kepentingan para kapitalis yang mendapatkan proyek-proyek itu?

“Saya lihat nyaris tidak ada kepentingannya langsung dengan rakyat, tetapi kenyataannya itu adalah proyek saja, proyek subsidi. Lalu siapa yang menikmati subsidi untuk kendaraan listrik ini? Para kapitalis. Dibebankan dari mana? Dari APBN,” ucapnya.

Selain itu, tambahnya, ketika mereka mengatakan bahwa ini untuk kepedulian terhadap lingkungan, kenyataannya 30 ribu hektare hutan lindung yang kemudian dialihfungsikan menjadi kelapa sawit dibiarkan, padahal awalnya ilegal kemudian dijadikan legal dengan alasan telanjur.

“Ini menunjukkan, sebenarnya tidak ada kepedulian. Yang ada adalah mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan para kapitalis. Rakyat dikorbankan demi investasi,” kritiknya.

Oleh karenanya, ia menduga, investasi sekitar Rp584 triliun tadi yang disepakati, tidak ada yang kemudian berpihak untuk kepentingan rakyat.

“Semua itu untuk bancakan para kapitalis, termasuk partai politik. Apalagi tahun politik sekarang, partai beramai-ramai mencari dana untuk kepentingan kampanye. Istilahnya dalam konstitusi untuk bisa mewakili rakyat. Mereka pun “menyogok” rakyat lima tahun sekali, setelah itu dengan mudahnya akan mengeksploitasi dan mengobral sumber daya alam kita kepada para kapitalis,” sindirnya.

Arim mengutarakan, sebagai organisasi regional, ASEAN dibentuk oleh negara-negara pemenang perang, para kapitalis, yaitu Amerika dan Eropa dengan tujuan untuk kepentingan politik dan ekonomi.

“Saya yakin di belakang itu semua adalah untuk kepentingan kapitalisme global, tidak pernah mereka memperhatikan kepentingan rakyat atau kerusakan lingkungan. Yang mereka perhatikan, terutama terhadap negara-negara berkembang, adalah sebagai objek kapitalisme,” ujarnya.

Perubahan Paradigma

Untuk menghentikan itu semua, menurutnya, harus ada perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama di negeri-negeri mayoritas muslim.

“Kalau Indonesia sebagai anggota ASEAN menjadi pelopor kebangkitan umat Islam dengan kemandirian politik dan ekonomi, maka ASEAN dan Indonesia, khususnya, akan menjadi negara besar. Hanya saja, itu akan terwujud kalau dasarnya adalah syariat Islam. Ini karena syariat Islamlah yang bisa menjawab globalisasi,” jelasnya.

Ia menerangkan, jika bicara kapitalisme yang merupakan ekonomi global dengan backup negara global Amerika, maka ketika Indonesia ingin sumber daya alamnya bermanfaat untuk rakyat, harus ditopang dengan kekuatan global yang berasal dari potensi rakyat yang mayoritas muslim dengan penerapan syariat Islam.

“Jadi, saatnya rakyat sadar bahwa kapitalisme tidak akan pernah berpihak kepada rakyat. Mereka hanya merusak lingkungan dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya,” ungkapnya.

Sebaliknya, ia menegaskan, yang bisa berpihak kepada rakyat adalah ketika kita melakukan perubahan sistem, yakni dengan sistem ekonomi Islam dan politik Islam.

“Jika tetap mempertahankan sistem ekonomi kapitalisme dan demokrasi, kita akan selalu menjadi objeknya. Organisasi regional ASEAN, apa pun namanya, pasti semuanya akan dijadikan alat untuk kepentingan para kapitalis, termasuk penjajahan secara tidak langsung melalui sistem politiknya,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Share

One thought on “[Kabar] Masuknya Investasi Asing Usai KTT ASEAN, Pakar: Membawa Malapetaka bagi Rakyat”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *