Muslimah News, NASIONAL — Keberingasan aparat gabungan yang terdiri dari, TNI, Polri, Satpol PP, dan Badan Pengusahaan (BP) Batam tidak hanya menyasar warga Pulau Rempang, Kota Batam, yang menutup jalan, Kamis (7-9-2023), tetapi juga menyasar anak-anak dan perempuan.
Murid-murid sekolah dasar di kawasan itu menjadi korban tembakan gas air mata. Salah seorang warga mengatakan bahwa saat mengevakuasi warga, tiba-tiba gas air mata ditembakkan ke sekolah yang membuat anak-anak menangis dan belarian.
Tidak hanya anak-anak, perempuan pun telah menjadi korban situasi menegangkan dan meneror tersebut. “Saya masih trauma kalau ingat kemarin, sampai lari ke hutan karena ditembak gas air mata. Sampai hari ini saya belum bisa ngapa-ngapain, badan rasanya lemas semua,” ujar Kiptiyah salah seorang korban.
Konflik agraria di Pulau Rempang bermula ketika BP Batam berencana merelokasi seluruh penduduk Rempang, yang jumlahnya sekitar 7.500 jiwa. Hal itu dilakukan untuk mendukung rencana pengembangan investasi proyek Rempang Eco-City, bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Korban
Pengamat politik Fatma Sunardi mengatakan, anak-anak dan perempuan menjadi korban konflik Rempang.
“Bagaimanapun, perlawanan perempuan adalah reaksi atas penderitaan dan ketidakadilan. Perempuan memiliki kekhawatiran lebih besar akan sebuah kejadian yang buruk karena perempuan tidak bisa dilepaskan dengan keluarga, terutama anak-anak mereka yang juga menjadi korban kekerasan aparat,” ungkapnya kepada MNews, Sabtu (16-9-2023).
Ia menukil keterangan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nahar, dimungkinkan anak-anak mengalami trauma pascaperistiwa penembakan gas air mata sehingga perlu pendampingan psikolog untuk mencegah dampak berkelanjutan.
Menurutnya, tindakan aparat gabungan ini sungguh di luar nalar sehat. “Negara tidak berpikir panjang dan dengan mudah mengambil tindakan yang memunculkan kekerasan dan berdampak buruk bagi generasi dan perempuan,” sesalnya.
Pola yang Sama
Kekerasan yang menyasar anak-anak dan perempuan ini, kata Fatma, bukan gambaran baru. Menurutnya, penggusuran paksa juga terjadi di Wadas, Jawa Tengah, dan Air Bangis, Sumatera Barat, juga banyak wilayah lainnya dengan pola yang sama atas nama proyek strategis nasional.
“Ceritanya serupa, diawali dengan sebuah proyek pembangunan proyek strategis nasional. Konsekuensinya, ada seperangkat perlakuan istimewa untuk proyek tersebut agar bisa cepat selesai sesuai target pemerintah,” bebernya.
Perlakukan istimewa itu, sambungnya, mulai dari perizinan yang dipercepat, pembiayaan dan pengadaan tanah yang dipermudah, meski tanah-tanah itu harus diambil paksa.
“Pakar hukum tata negara Bivitri mengulas tentang kasus Rempang ini bahwa pengistimewaan proyek strategis dimulai sejak 2016 dan dibuat lebih kuat dengan masuknya proyek strategis nasional ke dalam UU Cipta Kerja,” terangnya.
Masih menurut Bivitri, lanjutnya, dalam kasus Pulau Rempang, pemerintah menggunakan diksi pengosongan lahan, bukan penggusuran.
“Dari diksi itu ada makna tersirat, warga memang harus pindah karena itu bukan tanahnya. Pilihan diksi ini menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi sudah sesuai hukum. Akibatnya, warga makin terdesak dan kekerasan mendapat legitimasi,” ulasnya.
Fatma menyesalkan, penggunaan gas air mata yang membuat trauma anak-anak dan perempuan justru mendapat pembelaan dari Polri dengan mengatakan bahwa itu sudah sesuai prosedur.
“Konflik warga Pulau Rempang dengan aparat gabungan ini membuktikan negara menjadi faktor munculnya kekerasan yang terjadi,” tandasnya.
Kapitalistik
Fatma menilai, pembangunan kapitalistik dengan dalih investasi menjadi penyebab konflik agraria di Rempang.
“Pembelaan negara atas investasi selalu dinarasikan demi pertumbuhan ekonomi. Ini wajar dalam sistem ekonomi kapitalisme. Sebagaimana dinyatakan Jokowi bahwa investasi dan ekspor merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi,” paparnya.
Ia mempertanyakan, pertumbuhan ekonomi dibuat untuk siapa? Apakah untuk rakyat biasa atau untuk rakyat yang diistimewakan karena mempunyai uang dan kekuasaan untuk membuat proyek pembangunan dan memasukkannya dalam daftar proyek strategis nasional?
“Apakah benar proyek-proyek itu akan menguntungkan warga sekitar dan warga kebanyakan? Atau hanya akan menguntungkan orang-orang tertentu saja karena merekalah yang memiliki modal untuk investasi sehingga bisa mengatur rakyat?” tambahnya.
Dengan konflik Rempang ini, ia menyimpulkan bahwa negara makin rapuh. Kerapuhan ini, ucapnya, karena negara telah menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan pengusaha dan investor, dan justru mengorbankan rakyat.
“Sistem demokrasi telah menjadikan pemerintahan dan penguasa membela pemodal sebagai konsekuensi dari menjunjung tinggi kebebasan kepemilikan. Akhirnya, fungsi negara yang harusnya melindungi rakyat makin jauh. Rakyat tidak lagi merasakan perlindungan, sebaliknya merasa dizalimi. Inilah wajah negara sekuler sebenarnya,” kritiknya.
Islam
Berkebalikan dengan kapitalisme, ucap Fatma, Islam menegaskan bahwa pemimpin adalah junnah. “Maka sebuah kezaliman jika kepemimpinan menjadi faktor (penentu) terjadinya kekerasan yang membahayakan rakyat terutama perempuan dan anak-anak,” jelasnya.
Ia menyitir sabda Rasulullah saw.,
إنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ
“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu (laksana) perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya. Jika seorang imam (Khalifah) memerintahkan supaya takwa kepada Allah ’azza wajalla dan berlaku adil, maka ia (khalifah) mendapatkan pahala karenanya, dan jika ia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapatkan siksa.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa’i, Abu Dawud, Ahmad)
Ia menerangkan, makna ungkapan kalimat al-imamu junnah adalah perumpamaan sebagai bentuk pujian terhadap imam yang memiliki tugas mulia untuk melindungi orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya.
“Ini sebagaimana dijelaskan Imam An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim bahwa imam itu perisai seperti as–sitr (pelindung-terj.), karena imam (khalifah) menghalangi/mencegah musuh dari mencelakai kaum muslim dan mencegah antarmanusia satu dengan yang lain untuk saling mencelakai, memelihara kemurnian ajaran Islam, manusia berlindung di belakangnya, dan mereka tunduk di bawah kekuasaannya.”
Ia menegaskan, kaum muslim harus melakukan muhasabah atas kezaliman para pemimpinnya dan mengevaluasi sistem kenegaraan saat ini (baca: demokrasi) yang telah melemahkan dan membajak negara hingga tidak berpihak pada rakyat .
“Kemudian menjadi bagian dari amar makruf nahi mungkar, yakni berupaya mewujudkan kesadaran di tengah umat akan pentingnya sebuah negara yang bisa melindungi umat dengan penerapan Islam kafah,” pungkasnya.[Mnews/IA]

Bagaimana jika ada sanak kerabat mereka di rempang? Ratusan tahun menjadi tempat hidup