Arah Riset: Solusi Kebutuhan Masyarakat atau Legalisasi Kebijakan Menyengsarakan Rakyat?

Arah Riset: Solusi Kebutuhan Masyarakat atau Legalisasi Kebijakan Menyengsarakan Rakyat?

Penulis: Permadina Kanah Arieska, S.Si., M.Si.

Muslimah News, FOKUS — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah bersepakat untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan terorisme berlandaskan riset kebangsaan. Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada Kamis (3/2/2022) di Ruang Rapat Inovasi Gedung B.J. Habibie lantai 24, Jakarta.

Kedua instansi ini bersepakat memperkuat kerja sama dalam pencegahan terorisme yang berlandaskan kebutuhan akan riset terkait kebangsaan, khususnya pada isu kontemporer (keindonesiaan dan dinamika kontemporer).

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyebutkan terdapat potensi riset mendukung tugas dan fungsi BNPT mengenai penanggulangan terorisme, radikalisme, dan berbagai kegiatan yang mengarah pada disintegrasi bangsa. (brin.go.id, 03/02/2022)

Dikatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergisitas dan keterpaduan dalam pelaksanaan dan pencapaian fungsi, serta meningkatkan peran aktif sesuai fungsi masing-masing dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia.

Selain itu, kerja sama yang diagendakan untuk jangka waktu tiga tahun ke depan ini berperan mendukung RPJMN bidang radikalisme dan terorisme yang dipandang memerlukan data riset dan survei untuk menghasilkan Indeks Potensi Radikalisme dan Indeks Risiko Terorisme demi meningkatkan kewaspadaan bangsa.

Riset untuk Siapa?

Tujuan riset sebenarnya adalah solusi untuk memecahkan masalah, meningkatkan ilmu, melakukan penafsiran yang lebih baik, dan menemukan fakta yang baru. Riset harus dilakukan sesuai kaidah riset yang sahih sehingga menghasilkan kesimpulan yang sahih pula.

Kaidah ini mulai dari latar belakang, tujuan riset, referensi yang relevan, penentuan variabel yang sesuai, hingga metode penelitian. Tahapan analisis data yang tepat juga sangat diperlukan guna menghasilkan kualitas hasil riset yang bisa dipertanggungjawabkan.

Fakta menunjukkan bahwa banyak hasil riset tentang radikalisme di Indonesia berkiblat pada hasil riset oleh agen-agen penyebar wacana radikalisme. Terdapat empat agen utama yang terus kontinu menyuarakan wacana radikalisme, yakni CSRC, BNPT, Lazuardi Birru, dan Setara Institute. Keempat agen ini mengeluarkan riset mereka dan memberikan kesimpulan yang bervariasi tergantung definisi radikalisme yang mereka pahami.

Sebagai contoh adalah riset oleh Setara Institute. Sebagaimana kita ketahui, Setara institute adalah lembaga yang banyak melakukan riset terkait kondisi tidak setara, intoleran, diskriminatif, atas dasar agama, etnis, suku, ras, gender, dan strata sosial di tengah-tengah masyarakat.

Riset yang pernah mereka lakukan adalah terkait “radikalisme agama” di Jabodetabek dan Jawa Barat. Setara Institute menggunakan terminologi “Islam radikal” sebagai segala bentuk gagasan dan aksi utama yang mengancam dan menghendaki perubahan empat pilar dasar hidup berbangsa dan bernegara, seperti Pancasila, UUD ’45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Definisi ini membuat Setara institute menggunakan istilah intoleransi pasif dan intoleransi aktif untuk menggambarkan spektrum Islam radikal.

Istilah “toleransi pasif” menunjuk pada kombinasi gagasan fundamental, eksklusif, dan intoleransi yang tidak memanifestasi menjadi kekerasan. Intoleransi pasif adalah residu dari keyakinan beragama secara utuh dan interpretasi terhadap ajaran agama sebagai satu-satunya kebenaran bagi dirinya sebagai individu dan makhluk sosial. Sedangkan “intoleransi aktif” adalah jenjang (grade) untuk menunjuk gagasan dan cara pandang yang intoleran menjadi kekerasan.

Riset ini pun seolah menjadi angin segar untuk menindak siapa saja, baik individu maupun kelompok yang mereka indikasikan berpaham intoleransi. Jika sebelumnya radikalisme didefinisikan ‘paham yang mengarah pada tindak kekerasan’, tetapi pada akhirnya radikalisme dimaknai lain, yakni ‘setiap tindakan yang “menginspirasi” kekerasan’ juga mendapat label “radikal”.

Sungguh sebuah pandangan yang subjektif dan sarat kepentingan. Bagaimana bisa suatu riset menghasilkan kesimpulan yang digeneralisasi, sementara definisi variabelnya saja masih dipertanyakan validitasnya?

Tidak hanya Setara Institute, lembaga akademisi di ranah kampus pun beramai-ramai melakukan riset terkait radikalisme, salah satunya riset oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang “Pandangan Sivitas Kampus atas Radikalisme Islam”. Penelitian ini membahas pandangan sivitas akademika UIN Jakarta atas radikalisme Islam dan seberapa besar pemahaman radikalisme ada di kalangan sivitas akademika UIN Jakarta.

Mereka mengukur pandangan radikalisme Islam dari enam aspek, yaitu 1) penolakan terhadap nation state Pancasila dan demokrasi; 2) pluralisme; 3) kesetaraan gender; 4) dukungan terhadap Khilafah Islamiah; 5) dukungan terhadap formalisasi syariat; dan 6) penggunaan kekerasan atas nama agama. (repository.uinjkt.ac.id).

Enam aspek tersebut—dalam mengukur persepsi tentang radikalisme—patut untuk kita pertanyakan. Apakah jika seseorang meyakini dan mendukung Khilafah Islamiah, misalnya, maka individu tersebut pasti bersikap intoleran dan mengarah pada tindak kekerasan hingga berakhir melakukan aktivitas terorisme? Faktanya, tidak ada bukti dari asumsi tersebut. Ini karena seorang muslim yang meyakini dan mendukung Khilafah Islamiah adalah suatu hal yang wajar sebab Khilafah memang ajaran Islam, ada dalilnya, dan pernah terterapkan oleh para sahabat. Alhasil, indikator penelitian yang salah dalam mendefinisikan suatu variabel pasti berakibat pada kesimpulan yang salah pula.

Seharusnya, riset dilaksanakan sesuai kaidah metodologi riset dan menghasilkan penerapan output untuk menyelesaikan masalah. Riset jangan sekadar untuk mendukung kebijakan yang dipaksakan dan mencari legalisasi penerapannya.

Jika demikian, riset akan terpenuhi aroma politik kotor dan memaksakan hasilnya sesuai keinginan birokratisasi. Riset yang sesungguhnya justru akan mati karena terlaksana semata untuk melayani pesanan oligarki guna melanggengkan kekuasaan. Riset sekadar menjadi stempel yang ending-nya adalah kebijakan yang menguntungkan segelintir orang.

Saat itulah kematian riset bergema. Ilmuwan hanya menjadi intelektual pesanan sesuai keinginan pemangku kepentingan. Miris!

Arah Riset Sistem Khilafah

Khilafah adalah negara penerap syariat Islam secara total dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Riset dalam Khilafah merupakan riset berbasis problem solving, yaitu untuk menyelesaikan masalah terkait kemaslahatan masyarakat dan juga menopang kedaulatan negara.

Ada tiga hal utama yang dilakukan untuk memastikan hasil riset benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan negara, yaitu:

1) Pemetaan SDM dan urgensi masalah yang perlu ditangani.

Negara wajib memenuhi dengan layak hajat hidup masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Contoh dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan, pada 740—828, muncul Al-Asma’i yang mengabadikan namanya sebagai ahli hewan ternak dengan beberapa bukunya, yakni Kitab tentang Hewan Liar, Kitab tentang Kuda, dan Kitab tentang Domba. Juga Ābu Ḥanīfah Āḥmad bin Dawūd Dīnawarī (828—896), sang pendiri ilmu tumbuh-tumbuhan (botani) yang menulis Kitab Al-Nabât dan mendeskripsikan sedikitnya 637 tanaman sejak dari lahir hingga matinya.

Pada abad 9 atau 10 M, Abu Bakar Ahmad bin ‘Ali bin Qays al-Wahsyiyah (sekitar 904) menulis Kitab Al-Falaha al-Nabatiya. Kitab ini mengandung delapan juz yang kelak merevolusi pertanian di dunia, antara lain tentang teknik mencari sumber air, menggalinya, menaikkannya ke atas, hingga meningkatkan kualitasnya. Di Barat, teknik Ibnu al-Wahsyiyah ini disebut “Nabatean Agriculture”. (fahmiamhar.com).

2) Dukungan dana, fasilitas infrastruktur, dan bahan baku.

Khilafah memberikan dukungan penuh untuk memudahkan peneliti menyelesaikan hasil risetnya, mulai dari pendanaan, infrastruktur, teknologi, hingga bahan baku. Peneliti tidak perlu lagi dipusingkan dengan mencari dana dari mitra atau industri untuk membiayai penelitian, sebab negaralah yang akan membiayai semuanya.

APBN yang berjalan dengan mekanisme dijalankan syariat Islam akan memberikan pemasukan berlimpah bagi negara sehingga negara tidak akan kekurangan finansial untuk biaya riset.

3) Eksekusi Hasil Riset Menjadi Produk yang Applicable di masyarakat.

Dalam Khilafah, peneliti fokus menjalankan penelitiannya sehingga menjadi produk yang berfungsi sebagai pemecah masalah masyarakat. Setelah itu, negara yang akan mengeksekusi hasil risetnya.

Jika suatu hasil riset perlu diperbanyak agar masyarakat dapat menggunakannya sebagai teknologi tepat guna, negaralah yang melakukan produksi massalnya. Peneliti tidak perlu repot mencari mitra industri atau perusahaan untuk hilirisasi risetnya yang berakibat pada minimnya kemampuan masyarakat mengakses hasil riset tersebut.

Khatimah

Walhasil, implikasi riset dalam Khilafah ada pada penyelesaian masalah masyarakat. Kehidupan dan peradaban masyarakat akan berjalan dengan lebih baik. Kuncinya adalah kaidah fikih, “Apa pun yang mutlak diperlukan untuk memenuhi suatu kewajiban, maka hukumnya wajib pula untuk diadakan.”.

Jadi, para intelektual Islam dan juga negara (Khilafah) akan berupaya sekuat tenaga memberi manfaat bagi umat. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

One thought on “Arah Riset: Solusi Kebutuhan Masyarakat atau Legalisasi Kebijakan Menyengsarakan Rakyat?”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *