Muslimah News, NASIONAL—Dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel mengusulkan kepada pemerintah untuk mengontrol semua tempat ibadah agar tidak menjadi sarang radikalisme.
Hal ini direspons oleh cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) dengan mempertanyakan apa yang dimaksud radikalisme.
“Saya kira penting mempertanyakan apa yang dimaksud radikalisme, dan apa hubungannya dengan tempat ibadah yang dimaksud? Saya menduga itu tempat ibadah umat Islam, yaitu masjid,” ungkapnya di acara Focus To The Point: “BNPT Kontrol Rumah Ibadah, Semakin Otoriter?” Kamis (7-9-2023) melalui kanal UIY Official .
UIY menerangkan, sampai hari ini tidak pernah jelas yang dimaksud dengan radikalisme. “Dulu Bung Karno itu mengatakan bahwa untuk Indonesia merdeka perlu partai pelopor yang punya semangat radikal dinamis. Jadi kata radikal di situ positif karena memberi energi partai untuk melakukan perjuangan mewujudkan kemerdekaan negeri ini. Namun, ini hari istilah radikal itu menjadi istilah pejoratif (berkonotasi negatif),” tuturnya.
Ia lalu mempertanyakan, kalau radikal berkonotasi negatif, lalu apa yang dianggap negatif dari kegiatan keagamaan di masjid?
“Itu pertanyaan yang saya kira sangat mendasar . Berarti secara langsung atau tidak langsung kepala BNPT ingin mengatakan ada hal yang negatif yang dibicarakan di masjid. Padahal, apa yang dibicarakan di tempat ibadah itu tidak lain adalah agama,” ucapnya heran.
Ia menambahkan, ketika yang dimaksud radikal itu tidak jelas, orang akan dengan mudah melekatkan segala sesuatu dengan istilah radikal.
“Ada contoh yang sangat absurd. Beberapa tahun lalu ada 17 calon pejabat eselon satu yang digagalkan karena pasangannya kedapatan mengakses media sosial dari tokoh yang dianggap radikal. Ketika dicari tahu, ternyata yang diakses itu akun media sosial Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR kala itu. Coba bayangkan! Sampai segitunya. Itu kan sangat absurd,” cetusnya.
Ekspresi Radikalisme
UIY menyayangkan, amar makruf nahi mungkar terhadap penguasa yang disampaikan di masjid seringkali dianggap sebagai ekspresi radikalisme.
“Padahal, jika kacamata kita benar maka kritik itu mestinya diletakkan dalam konteks amar makruf nahi mungkar, bukan dalam konteks radikalisme yang sudah pejoratif itu. Karena itu, saya kira penting sekali untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan radikalisme. Sebabnya, kalau tidak, ini akan menjadi bola liar yang bisa dimanfaatkan oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun,” tandasnya.
UIY yakin, radikalisme yang dimaksud hari ini tidak lain adalah Islam. Ia memberikan alasan, dalam seluruh peristiwa yang ada yang ditunjuk tidak lain, kecuali Islam.
“Aktivitas mengkritik penguasa itu aktivitas yang mulia, mestinya kan didengarkan. Kalaulah ada yang salah dalam kritikan maka yang dipersoalkan adalah kesalahan dalam kritik, bukan kemudian dicap sebagai radikal,” ujarnya.
Oleh karena itu, UIY lalu berkesimpulan bahwa ini semua meneguhkan bahwa perang melawan terorisme (WoT) sudah bergeser ke perang melawan radikalisme (WoR) yang tidak lain adalah war on Islam (memerangi Islam).
Contoh Baik
UIY menyesalkan usulan BNPT untuk mengawasi rumah ibadah karena sudah melakukan studi banding di beberapa negara, seperti Oman, Qatar, Arab Saudi, dan lain-lain di mana negara-negara tersebut mengawasi semua khatib yang memberikan tausiah.
“Di situ masalahnya. Mestinya negeri ini dalam mengambil sikap itu mencontoh yang terbaik, bukan sembarang apa yang terjadi di luar negeri, ditiru!” sesalnya.
Ia menerangkan, kalau negara yang otoriter, pengawasan itu dianggap wajar. Karena itu, ia mempertanyakan, apakah negeri ini akan dibawa ke arah otoriter yang menempatkan masjid sebagai tempat pemicu masalah, bukan tempat menyebarkan kebaikan?
“Apakah negara ini akan membawa umat Islam itu sebagai lawan, bukan sebagai kawan? Islam sebagai penduduk mayoritas negeri ini seharusnya dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dan akan memberikan kontribusi bagi perkembangan negara ini jika disikapi dengan baik,” terangnya.
Sumber Masalah
UIY mengatakan jika usulan itu nantinya menjadi kebijakan, berimplikasi bahwa pemerintah akan menempatkan masjid sebagai sumber masalah.
“Padahal, masjid itu harusnya dianggap sebagai tempat pembinaan umat yang menjadi bagian rakyat negeri ini. Kita tahu bahwa salah satu hal penting bagi kemajuan suatu negara adalah sumber daya manusia. Sumber daya yang diperlukan ini hari di tengah korupsi yang demikian rupa adalah moralitas, integritas. Masjid yang ada di tengah tempat tinggal, di tengah perkantoran adalah tempat membina sumber daya manusia agar memiliki moral yang baik,” urainya.
Ketika masjid digunakan sebagai sarana mengkritik pemerintah, ucapnya, itu harus dilihat bagian amar makruf nahi mungkar yang merupakan perintah agama.
“Harusnya itu ditanggapi secara positif. Amar makruf nahi mungkar itu sesungguhnya bentuk kasih sayang rakyat kepada penguasa agar tidak menyimpang. Karena kalau orang yang sayang kepada orang lain, ia tidak akan rela melihat orang itu terjerumus ke jurang . Ia akan cegah, ia akan bawa menuju jalan keselamatan,” jelasnya.
Terakhir UIY berpesan kepada pemerintah agar menolak usulan pengawasan terhadap masjid, karena jika ini terjadi akan menimbulkan suasana tegang di tengah masyarakat.
“Saya kira, itu akan dimanfaatkan oleh orang yang berhati busuk, yang punya kepentingan jahat dengan mengatakan telah terjadi radikalisme di suatu masjid, lalu dilakukan tindakan represif,” pungkasnya. [MNews/IA]
