Muslimah News, NASIONAL — Berdasarkan rancangan APBN 2024, pemerintah berencana membayar bunga utang Rp497,3 triliun pada 2024 mendatang. Pembayaran tersebut meningkat 12,7% dari alokasi pembayaran bunga utang tahun ini.
Menyoroti hal ini, ekonom dari Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Muhammad Hatta mengatakan bahwa 50% pendapatan negara nyaris hanya untuk membayar utang. Hal itu ia sampaikan di kajian Politik & Ekonomi: “Nyaris Tembus 500 triliun Bayar Bunga Utang, kok Bisa?” melalui kanal Khilafah Channel Reborn, Sabtu (26-8-2023).
Hatta memberi alasan, yang harus dibayar bukan hanya bunga utang, tetapi pokok utang juga harus dibayar. “Data Bank Indonesia semester l 2023 menyebut pokok utang yang harus dibayar Rp789 triliun. Jika ditambah bunga Rp497 triliun maka total yang harus dibayar pada 2024 sebesar Rp1.286 triliun. Sementara itu, rencana pendapatan negara hanya Rp2.700 triliun. Jadi 50% pendapatan negara nyaris hanya untuk bayar utang,” ulasnya.
Pokok dan bunga utang yang demikian besar itu, jelasnya, disebabkan utang yang ditarik pemerintah Indonesia sudah sangat banyak.“Data per Mei 2023 utang Indonesia sudah di angka Rp7.900 triliun,” imbuhnya.
Hatta tidak menampik bahwa utang sebesar Rp7.900 triliun itu merupakan akumulasi utang dari rezim sebelumnya. Namun yang paling banyak utang adalah rezim periode 2015 hingga Maret 2023 yang mencapai Rp5.176 triliun.
“Nah, Rp5.176 triliun itu kalau kita bandingkan dengan rezim sebelumnya, sebenarnya secara keseluruhan hanya Rp6.600 triliun. Artinya 78,4% dari utang yang ditarik itu datang dari rezim Pak Jokowi,” tukasnya.
Aman?
Hatta menolak beberapa alasan pemerintah yang mengatakan bahwa utang Indonesia aman meski bunga utangnya mencapai hampir Rp500 triliun.
“Pertama, alasan debt to GDP ratio kurang dari 60%. Yang menjadi pertanyaan, kenapa utang dibandingkan dengan GDP? Padahal, kita tahu GDP itu bukan pendapatan negara,” kritiknya.
Menurutnya, jika negara berutang, maka utang itu hanya membebani pendapatan negara, bukan total produksi barang dan jasa dari banyak pihak.
“GDP adalah produksi barang dan jasa seluruh rakyat Indonesia. Jadi, tidak tepat kalau mengambil komparasi total utang dibandingkan dengan GDP Indonesia,” simpulnya.
Seharusnya, ia menambahkan, yang dilakukan adalah membandingkan utang dengan penerimaan yang masuk ke kas negara. “Pendapatan negara itu Rp2.781 triliun, seharusnya dibandingkan dengan itu,” tukasnya.
Kedua, sebutnya, argumen lain dari pemerintah bahwa utang masih dianggap aman karena digunakan untuk aktivitas produktif. Negara beralasan, utang untuk membangun infrastruktur agar menghasilkan produksi yang lebih banyak lagi.
“Pemerintah lupa bahwa negara itu bukan entitas komersial. Kalau entitas komersial memang bicara profit. Namun, negara itu punya kewajiban melayani rakyat sehingga akan bertabrakan kalau bicara profit,” ucapnya.
Karena negara menggunakan logika profit, lanjutnya, maka tidak heran fasilitas-fasilitas publik seperti bandara, jalan tol, dan lain-lain akan semakin mahal. “Jadi logika profit ini salah tempat,” tandasnya.
Argumen lain soal produktif ini, sebutnya, total dana infrastruktur sejak 2004– 2024 diperkirakan sudah menghabiskan Rp 4.400 triliun.
“Sudah belasan tahun infrastruktur dibangun, tetapi kenapa tidak dirasakan oleh rakyat Indonesia dalam bentuk beras murah, misalnya? Ini beras naik, gula impor, kedelai impor, bahkan beras juga impor, garam impor.Lalu infrastruktur ini membangun apa? Mau berapa lama lagi agar utang tadi produktif? Apa harus menunggu 50 tahun lagi?” tanyanya heran.
Argumen ketiga, lanjutnya, Indonesia memiliki aset besar. Sri Mulyani sering mengulang-ulang jangan khawatir terhadap utang karena Indonesia punya aset besar.
“Audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat pada 2022, menyebut total aset pemerintah adalah Rp12.325 triliun, sedangkan utang hanya Rp7.800 triliun. Namun, mari kita lihat apa yang dimaksud aset itu?” terangnya.
Aset, sambungnya, memiliki dua komponen, pertama ekuitas dan kedua liabilitas. Liabilitas itu tidak lain dan tidak bukan adalah utang. “Jadi yang dimaksud dengan aset itu sebenarnya adalah utang itu sendiri atau ada utang di dalamnya,” tandasnya.
Dari total aset yang Rp12.325 triliun,bebernya, 72.38%-nya adalah dalam bentuk liabilitas utang. Ekuitasnya itu hanya 27,62% . “Kalau kita menggunakan rumus dept to equity ratio 2,62 %, artinya satu ekuitas itu berbanding dengan 2,62 utang. Itu sebenarnya bangkrut,” jelasnya.
Hatta juga membantah bahwa dana APBN habis untuk subsidi, sebab berdarkan belanja pemerintah menurut fungsinya, dari lima komponen, yaitu untuk perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial itu hanya Rp618,4 triliun. Lebih kecil dibandingkan dengan untuk membayar utang dan bunga yang sebesar 1.286 triliun. “Padahal lima komponen di atas sangat penting bagi rakyat,” tandasnya.
Kapitalistik
Ia menerangkan, bicara soal APBN berarti bicara sistem fiskal. “Perlu kita ketahui sistem fiskal kita itu adalah sistem fiskal kapitalistik, eksploitatif warisan penjajah yang mengandalkan investasi, pajak, dan utang. Investasi akan datang kalau ada sumber daya alam. Kalau sumber daya alam habis mereka tidak akan berinvestasi. Jadi, investasi ini tidak lain tidak bukan adalah metode untuk menjajah,” tandasnya.
Selain itu, jelas Hatta, jumlah rakyat Indonesia yang mencapai 270 juta merupakan pasar besar bagi asing untuk mendapatkan cuan. “Tidak heran kalau 90% pasar e-commerce adalah produk asing,” imbuhnya.
Utang pun, lanjutnya, juga menjadi alat asing untuk mendikte. Postur fiskal seperti itu, ucapnya, karena mengadopsi falsafah kebebasan kepemilikan. “Padahal seharusnya, falsafahnya halal haram, surga neraka, bukan kebebasan kepemilikan,” cetusnya.
Untuk keluar dari masalah ini, Hatta menawarkan fiskal ekonomi syariah yang antiutang, antipenjajahan, serta solutif dalam menyelesaikan masalah.
“Solusi fiskal Islam yang penting, misalnya larangan menimbun. Saat ini, kekayaan Indonesia ditimbun di sistem perbankan. Solusi lain, sumber daya alam tidak boleh dimiliki swasta,” pungkasnya. [MNews/IA]
Glosarium:
Liablitas: kewajiban yang menjadi tanggungan, baik berasal dari internal maupun eksternal, dan harus segera dibayarkan sebelum jatuh tempo pembayaran.
Ekuitas: hak pemilik terhadap aset setelah dikurangi liabilitas (kewajiban) dalam neraca.

Heraaann..masih aja dikatakan aman utang segede gunung