Muslimah News, LENSA DAERAH — Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dilaporkan menyerang warga di Nduga, Papua Pegunungan, dan menembak tiga orang warga sipil hingga tewas.
Dilansir Antara, peristiwa itu terjadi di Kampung Yasoma, jalan Batas Batu—Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Rabu (16-8-2023).
Pada kesempatan lain, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (KSAD) Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. mengatakan, “Jangan sampai sedikit pun berpikiran bahwa KKB itu adalah musuh kita, mereka saudara kita yang belum paham NKRI.”
Saudara?
Pengamat kebijakan publik dari Indonesia Justice Monitor (IJM) Ahmad Rizal mempertanyakan kelayakan KKB yang disebut sebagai saudara.
“Kita patut bertanya, KKB Papua yang sudah membunuh banyak warga layakkah disebut saudara?” tanyanya di Kabar Petang: “Pemerintah Kalah Melawan Terorisme OPM?” melalui kanal Khilafah News, Sabtu (26-8-2023).
Bahkan, Rizal menegaskan, pernyataan KSAD itu seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan karena pihak KKB melalui jubirnya Sebby Sambon membantah dengan sangat tegas bahwa KKB punya hubungan saudara dengan Indonesia.
Rizal menyayangkan, pendekatan negara terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) ini berbeda dengan pendekatan terhadap umat Islam yang sering dituduh melakukan terorisme.
“KKB di Papua yang terang-terangan melakukan teror pembunuhan sampai banyak nyawa melayang justru dibiarkan, tidak boleh dimusuhi, harus dirangkul, harus dianggap saudara,” ucapnya heran.
Sementara itu, cetusnya, terhadap kelompok yang dianggap radikal, yang mengkritisi kebijakan penguasa atau memperjuangkan penerapan syariat Islam dilawan dengan sistem.“Wajar kalau muncul dugaan bahwa oknum pejabat negeri ini terjangkiti islamofobia,” tukasnya.
Bukan Wacana
Rizal menilai, disintegrasi di Indonesia bukan lagi sebuah wacana, juga bukan sekadar isapan jempol, tetapi sebuah kenyataan yang harus diantisipasi.
“Dulu ada Gerakan Aceh Merdeka (GAM), ada Republik Maluku Selatan (RMS) yang terus bergerak untuk tujuan disintegrasi. Bahkan, Timor Timur melalui referendum sudah berhasil melepaskan diri,” ujarnya mencontohkan.
Sekarang, lanjutnya, Papua kembali bergolak. “Sebagian warganya menginginkan kemerdekaan, bahkan belakangan mereka melancarkan aksi unjuk rasa di berbagai kesempatan untuk menuntut referendum untuk melepaskan diri dari Indonesia,” ungkapnya.
Benih-benih disintegrasi di negeri ini, ucapnya, bukan makin padam, malah seperti bara dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kilatan api yang susah untuk dipadamkan. “Padahal, disintegrasi adalah jalan yang memungkinkan kafir penjajah menguasai negeri ini, dan ini haram hukumnya!” tandasnya.
Rizal menduga, tuntutan Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh asing, khususnya Amerika.
“Adanya indikasi campur tangan asing membantu kelompok separatisme Papua ini, tampak paling tidak sejak kehadiran kedubes Amerika pada Kongres Papua. Kemudian dari Australia, Inggris, dan beberapa negara asing yang lain,” bebernya.
Kongres ini, sambungnya, menggugat penyatuan Papua dalam NKRI yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, kemudian pemerintah Indonesia pada masa Presiden Soekarno. “Menurut kongres tersebut, bangsa Papua telah berdaulat sebagai sebuah negara sejak 1 Desember 1961. Kongres ini meminta dukungan internasional untuk kemerdekaan Papua,” imbuhnya.
Menimbulkan Kegaduhan
Rizal mengatakan, selama mindset para pejabat negara, tidak terkecuali pejabat di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) masih terjangkiti islamofobia, maka akan berpotensi menimbulkan kegaduhan dan bertindak tidak adil terhadap umat Islam.
“BNPT punya anggaran yang besar dan juga punya payung hukum untuk menggelar semua proyek kontra terorisme yang sudah dirancang,” jelasnya.
Oleh karena itu, ucapnya, publik tidak perlu kaget dan heran jika BNPT selalu memproduksi narasi-narasi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan, khususnya di kalangan umat Islam.
“Upaya pemerintah untuk terus melestarikan program deradikalisasi ini sebetulnya adalah upaya yang kontra produktif. Apalagi, di tengah banyaknya isu penting yang semestinya itu menjadi fokus pemerintah saat ini. Misalkan terkait dengan problem IKN Nusantara, ekonomi yang makin loyo, bahkan disinyalir sedang menuju resesi, korupsi yang makin menjadi-jadi, utang luar negeri yang makin tinggi dan lain-lain,” bebernya.
Rizal berharap, pemerintah memahami keinginan rakyat, khususnya umat Islam yang sudah terlalu muak dengan kondisi bobrok yang menimpa bangsa ini.
“Pemerintah sudah saatnya jujur, menyadari, bahwa berbagai keterpurukan yang melanda negeri ini adalah karena syariat Islam tidak diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan,” tegasnya.
Ia menyatakan, daripada negeri ini makin terpuruk dan juga makin merosot akibat terus menerus diterapkannya Ideologi dan juga sistem kapitalisme liberal, pemerintah seyogianya segera mengambil syariat Islam sebagai solusi yang pasti mampu menyelesaikan semua problem.
“Bukan malah menuduh syariat Islam sebagai ancaman, sekaligus menuding para dai yang mendakwahkannya sebagai kaum radikal. Jika tidak mau mengambil solusi dari syariat Islam, maka pemerintah memang tidak mau belajar,” sesalnya.
Rizal juga berharap agar semua komponen kaum muslim, baik sipil maupun militer tidak memberikan kesempatan kepada penguasa ,seperti dulu yang telah melepaskan Timor Timur dari negeri ini.
“Kita itu harus ingat bahwa segala keputusan dan juga sikap perbuatan kita hari ini akan berdampak pada masa depan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jangan membiarkan diri kita tercabik cabik, pertahankan kesatuan, dan marilah kita terus berjuang untuk menyatukan seluruh negeri-negeri kaum muslim,” pungkasnya. [MNews/IA]
