Isu Stunting, Cengkeraman Global atas Pembangunan Negara Dunia Ketiga

Isu Stunting, Cengkeraman Global atas Pembangunan Negara Dunia Ketiga

Penulis: Endiyah Puji Tristanti

Muslimah News, FOKUS — Secara nasional, terjadi penurunan prevalensi stunting dari 24,4% (2021) menjadi 21,6% (2022). NTT menjadi provinsi dengan prevalensi tertinggi. Menurut laporan Surveilans Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka ini mencapai 35,3%, melebihi target nasional 14% yang ditetapkan untuk 2024.

Tingginya angka stunting di Indonesia berimplikasi serius terhadap kegagalan dalam mencetak generasi emas pada 2045, juga membawa ancaman besar terhadap pembangunan berkelanjutan dan kemajuan ekonomi.[1]

Menurut laporan SSGI 2021—2022, dari 34 provinsi, hanya 2 yang mampu menurunkan prevalensi stunting di bawah 14%, yakni DKI dan Bali. Ada 11 provinsi dengan prevalensi stunting antara 14—20%. Bahkan, ada 5 provinsi dengan prevalensi 30—35% berturut-turut, yakni Aceh, NTB, Papua, Sulawesi Barat, dan NTT.

Anak stunting diperkirakan bisa menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 2—3% dari PDB per tahunnya. Jika dihitung dari PDB 2022 yang mencapai Rp19,58 triliun, kerugian ekonominya bisa mencapai Rp391 triliun per tahun. Kerugian ini terjadi akibat anak stunting biasanya memiliki kesehatan buruk yang nantinya akan menurunkan produktivitasnya dan malah menjadi beban sosial.

Lebih lanjut, studi berjudul “Economic costs of childhood stunting to the private sector in low- and middle-income countries” menemukan bahwa benar adanya anak-anak kerdil ini membebani negara berpenghasilan rendah hingga menengah dengan total nilai hampir mencapai USD300 miliar atau setara Rp4.560 triliun (asumsi kurs Rp15.200/USD).[2]

Negara Salah Urus

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan APBN untuk mendukung kesejahteraan anak di bidang kesehatan dan perlindungan anak sebesar Rp48,3 triliun (2022) dan Rp49,4 triliun (2023). Sementara itu, anggaran belanja pemerintah untuk mendukung percepatan penurunan stunting adalah sebesar Rp34,15 triliun (2022) dan Rp30,4 triliun (2023). Besaran tersebut diperuntukkan tiga jenis intervensi (spesifik, sensitif, dan dukungan) yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.

Ada sebanyak 192 perincian output (RO) untuk mendukung penurunan stunting dengan total alokasi Rp34,1 triliun (2022). Proporsi intervensi spesifik meningkat menjadi 12% (naik 5% dari 2021). Intervensi spesifik sebesar Rp4,1 triliun (yang tersebar pada 87 RO); intervensi sensitif sebesar Rp29,2 triliun (48 RO); serta kegiatan koordinasi, pendampingan, dan dukungan teknis sebesar Rp861 miliar (57 RO).

Menyadari penurunan stunting menjadi PR berat Jokowi pada tahun terakhir, pemerintah merencanakan anggaran kesehatan sebesar Rp186,4 triliun, ekuivalen dengan 5,6%. Kebijakan anggaran fungsi kesehatan pada 2024 diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Beberapa indikator RPJMN berisiko tidak tercapai di 2024, salah satunya adalah penanganan stunting hingga tingkat merokok pada anak.[3]

Menurut Menkeu Sri Mulyani, dari total anggaran subkegiatan penanganan stunting senilai Rp77 triliun, hanya Rp34 triliun yang langsung masuk ke mulut bayi. Selebihnya habis untuk kegiatan nirfaedah, seperti rapat koordinasi dan pembangunan pagar puskesmas.

Sumber lain menyatakan bahwa anggaran Rp34,1 triliun itu tersebar di 17 kementerian dan lembaga dan pemda melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,9 triliun, serta DAK Nonfisik sebesar Rp1,8 triliun. Dari total alokasi anggaran itu, saat dibedah lebih detail, sebagian besar malah untuk rapat dan perjalanan dinas.

Apabila diperinci kembali, justru anggaran intervensi spesifik hanya sekitar Rp4 triliun, selebihnya dialokasikan untuk intervensi sensitif. Artinya, dengan prevalensi stunting nasional 21,6%, alokasi peningkatan gizi dan kesehatan sangat minim anggaran. Yang masuk ke mulut anak-anak stunting kecil sekali, belum lagi persoalan dana yang tidak tepat sasaran, sebagaimana dikeluhkan Menkeu.

Sementara itu, intervensi sensitif sendiri berhubungan dengan penyebab stunting secara tidak langsung yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan. Misalnya, penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi serta peningkatan akses pangan bergizi.

Apabila diperhatikan, bentuk-bentuk intervensi sensitif itu tidak tepat dikategorikan sebagai bagian dari penanganan stunting. Penyediaan air minum dan sanitasi adalah hajat publik, begitu pula infrastruktur untuk akses pangan.

Peningkatan kesadaran pengasuhan ini soal pola pikir masyarakat, soal pendidikan yang semua orang membutuhkan. Tanpa ada problem stunting, semua sektor tersebut memang sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi dengan layanan premium bagi seluruh rakyat.

Adapun untuk intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor pemerintah telah mengadopsi manajemen pentahelix. Semua digotongroyongkan melibatkan non-government. Pemerintah mengemis dana dari korporasi ala CSR, atas nama penanganan stunting, menarik investasi swasta pada fasilitas publik, juga melibatkan media untuk sosialisasi program dan kerja sama dengan masyarakat untuk melakukan edukasi keluarga/orang tua anak stunting. Jadi, manajemen pentahelix menempatkan negara hanya sebagai regulator dan berlepas tangan dari tanggung jawabnya sebagai menjamin kebutuhan publik masyarakat.

Walhasil, pada ketiga jenis intervensi yang dilakukan negara, semuanya menunjukkan bahwa negara salah urus serta salah kebijakan. Negara telah mengabaikan peran sentralnya sebagai pihak yang bertanggung jawab mengurusi urusan warga negara dengan amanah kekuasaan di tangannya.

Akibat Sistem yang Memiskinkan

Stunting ini isu besar dan penting bagi Indonesia. Sebagai negara berusia lebih dari 75 tahun merdeka yang masih terperangkap dalam tipologi negara berkembang, isu stunting harus segera diatasi. Ini karena negara dengan kualitas generasi yang lemah, mustahil mampu menjadi negara maju dan besar. Pemerintah Indonesia sama saja mempertaruhkan masa depan bangsa dan negara ini apabila gagal menyolusi problem stunting.

Stunting adalah problem serius dalam pembangunan generasi. Semua pihak, termasuk pemerintah, sepakat dengan pandangan objektif ini. Namunm ada hal objektif lain yang pemerintah berusaha mengingkari, yakni bahwa problem stunting berpangkal dan mustahil dipisahkan dari problem kemiskinan struktural suatu negara. Kemiskinan struktural sendiri merupakan hasil kebijakan politik negara yang menerapkan sistem bermasalah melalui berbagai mekanisme yang sesuai dengan berbagai perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Sebagai simulasi, anak stunting membutuhkan asupan protein hewani yang mencukupi kebutuhan gizi mereka. Oleh karenanya, negara perlu memberikan sosialisasi masif hidup sehat dan pentingnya protein hewani kepada orang tua. Misalnya, anak-anak penting mengonsumsi satu butir telur sehari dan susu untuk memenuhi kebutuhan gizi. Namun, ketika orang tuanya tidak punya penghasilan untuk beli beras saja, dari mana uang untuk beli telur dan susu? Sosialisasi dan edukasi melek protein hewani memang perlu, tetapi perhatian negara terhadap daya beli keluarga agar mampu mengakses berbagai bahan makanan bergizi, tentu itu lebih prioritas. Jadi, narasi ‘prevalensi stunting tinggi harus diatasi karena akan membebani negara secara ekonomi maupun sosial’, perlu diluruskan.

Prevalensi stunting tinggi adalah dampak kesalahan kebijakan negara mengadopsi sistem kapitalisme yang memproduksi kemiskinan, kelaparan, dan buruknya kesehatan generasi. Anak stunting adalah korban buruknya pengurusan negara terhadap rakyat. Negara telah menciptakan beban bagi dirinya sendiri, di samping telah merenggut kesejahteraan dan kebahagiaan anak-anak. Beban negara yang sesungguhnya adalah sistem kapitalisme yang memiliki sifat bawaan destruktif.

Solusi tuntas penanganan stunting adalah dengan mengganti sistem ekonomi yang menyebabkan kemiskinan struktural. Caranya dengan mencabut penerapan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang hari ini diterapkan oleh negara, lalu menggantinya dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Pergantian sistem ekonomi ini mengharuskan negara mengambil sistem politik pemerintahan yang kompatibel dengan sistem ekonomi Islam. Itulah sistem Khilafah.

Penanganan Stunting dalam Dikte Global

Ketika pangkal problem stunting adalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, bagaimana bisa negara kaya SDA, tetapi rakyatnya malah miskin dan generasinya kurang gizi? Seolah menutup mata, pemerintah justru menetapkan target nasional prevalensi stunting 2024 pada angka 14%, padahal angka itu mengonfirmasi jumlah anak stunting yang juga sangat tinggi.

Mengapa Indonesia tidak mengambil inisiatif menetapkan target zero stunting? Jawabannya adalah karena Indonesia bukanlah negara merdeka dalam makna negara yang mengambil keputusan politik dan kebijakan secara mandiri tanpa bergantung kepada negara adidaya (global).

Ini jelas terlihat dalam rencana aksi pangan dan gizi sesuai arah RPJMN 2020—2024, Indonesia terikat dengan beberapa komitmen global. Di antaranya The World Health Assembly 2012, Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan The UN Decade of Action on Nutrition 2016—2025. RAN Pangan ini menjadi elemen penting yang berkaitan erat dengan penanganan stunting suatu negara.

RAN Pangan juga mengadopsi kesepakatan 2nd International Conference on Nutrition (ICN2) dengan enam bidang aksi pentingnya. Pertama, sistem pangan yang berkelanjutan dan tangguh untuk pola makan yang sehat. Kedua, sistem kesehatan yang selaras menyediakan cakupan universal dari aksi gizi esensial. Ketiga, perlindungan sosial dan pendidikan gizi. Keempat, perdagangan dan investasi untuk perbaikan gizi. Kelima, lingkungan yang aman dan mendukung status gizi di segala usia. Keenam, penguatan tata kelola dan akuntabilitas untuk perbaikan gizi.

Konsekuensinya, pembangunan berbagai sistem, yakni pangan, kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, tata kelola negara, dan segala bidang terkait pembangunan SDM, harus mengambil perspektif global. Berupa empat bentuk pengarusan, yakni pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender, media sosial dan budaya, serta digital. Semua dikukuhkan berdasarkan sejumlah perundang-undangan hasil ratifikasi kesepakatan global.

Konsekuensi lain bagi negara miskin dan berkembang yang tidak mengikuti dikte global dalam penanganan stunting adalah punishment dari lembaga donor asing. Sebaliknya, ada reward bagi negara yang mengikuti arahan lembaga donor global.

Misalnya, Indonesia dalam sorotan rapor merah Asian Development Bank (ADB), sebuah lembaga donor pembangunan sosial untuk kawasan Asia. Jepang dan AS masing-masing memegang proporsi saham terbesar, yaitu 15,571%, disusul Cina (6,429%), India (6,317%), dan Australia (5,773%). Berdasarkan laporan ADB, tingkat prevalensi stunting Indonesia pada 2020 mencapai 31,8%, peringkat kedua se-Asia setelah Timor Leste. Wajar jika Indonesia dituntut untuk lebih memperhatikan arahan ADB dalam pembangunan SDM.

ADB kembali menyetujui penyaluran pinjaman kepada Indonesia senilai US$500 juta atau Rp7,1 triliun (2021) melalui Program Boosting Productivity through Human Capital Development. Pinjaman ini dipakai untuk mendukung reformasi di tiga bidang (kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial) sesuai target SDGs.[4] Jadi, penting bagi Indonesia untuk merujuk pada kesepakatan dengan lembaga donor dalam pengalokasian dana bantuan.

Sayangnya, meski selama ini Indonesia berkomitmen menjalankan arahan global dalam penanganan stunting, nyatanya Indonesia tidak juga mampu mengatasi problem stunting. Jelas saja, alasan global tidak menuntut Indonesia menuntaskan problem stunting sampai nol persen adalah agar tingkat ketergantungan Indonesia terhadap lembaga-lembaga kapitalis global, terus berlangsung. Posisi Indonesia sebagai negara berkembang/miskin tetap berada di bawah hegemoni negara-negara adidaya para pemegang kuasa lembaga-lembaga internasional.

Dengan demikian, selama negara-negara di dunia ketiga mengikuti dikte lembaga-lembaga global dalam konsep SDGs, selama itu pula mereka tidak akan mampu menjadi negara besar dan sulit lepas dari ketergantungan terhadap negara adidaya.

Khatimah

Sangat gamblang bahwa resep pembangunan tawaran lembaga internasional itu hanya modus imperialisme korporasi global. Sedangkan Allah Taala mengamanahkan generasi di pundak negara agar tidak ada satu jiwa pun yang menderita karena kelalaian negara.

Islam memerintahkan negara untuk menjamin kesejahteraan generasi penerus umat Muhammad (saw.), bahkan mengharamkan negara menyerahkan kehidupan generasi pada kekufuran.

Allah Swt. berfirman, “… Dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman.” (QS An-Nisa’: 141).

Islam pun telah menyediakan sistem sahih yang akan mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi individu-individu rakyat. Islam telah Allah sempurnakan dan membawa rahmat bagi semesta alam.

Sekarang tinggal pemerintah, memiliki political will untuk mengadopsi sistem Islam atau justru memilih tunduk pada arahan korporasi (imperialis)? Keputusan ini nanti menjadi bukti kuat yang akan disaksikan seluruh rakyat, pada siapa sebenarnya negara berpenduduk mayoritas muslim ini berpihak? [MNews/Gz]


[1] https://kumparan.com/huma-pediatri27/stunting-di-indonesia-timur-tantangan-solusi-and-pencegahan-fund-mismanagement-20dj9CHbjV0

[2] https://tirto.id/tak-sanggup-atasi-stunting-ri-siap-rugi-rp400-triliun-gM1b

[3] https://www.cnbcindonesia.com/research/20230817123951-128-463847/anggaran-kesehatan-2024-bentuk-serius-jokowi-atasi-stunting

[4] https://katadata.co.id/maesaroh/finansial/619af7fb334f7/adb-beri-pinjaman-rp7-1-triliun-untuk-perbaiki-kualitas-pendidikan-sdm

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *