Penulis: Syekh Taqiyuddin an-Nabhani
Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Jika mengetahui hukum syarak bisa dilakukan oleh setiap orang, maka demikian pulalah menggali hukum syarak, meski ini membutuhkan pengetahuan atau informasi yang lebih banyak dan lebih luas. Orang-orang sebelum kita memang telah mempersempit jalan ijtihad dan istinbat untuk diri mereka sendiri, serta menganggap cukup hanya dengan mengetahui hukum saja, karena mayoritas mereka memang adalah orang-orang yang bertaklid (mukalid). Padahal berbagai kejadian dan peristiwa baru selalu bermunculan dan itu semua tidak diketahui hukumnya.
Oleh karenanya, tekad kita untuk terikat dengan hukum syarak dan untuk mengarungi medan kehidupan dengan taraf yang paling luhur, luas, dan terbuka, telah mewajibkan kita, sedang buku-buku ilmu pengetahuan mudah didapatkan, untuk meningkatkan diri kita dari taklid menuju derajat istinbat. Tekad ini juga mengharuskan kita menyelesaikan seluruh masalah dalam kehidupan dengan hukum syarak saja. Dan hal itu tidak menuntut kita kecuali harus mendapatkan pengetahuan yang mesti ada untuk beristinbat.
Memang benar mengetahui hukum syarak adalah fardu ain, sedangkan menggali hukum syarak adalah fardu kifayah. Namun, karena mendesaknya berbagai kejadian baru yang senantiasa bermunculan dan karena Islam mengharamkan kita mengambil hukum apa pun dari selain hukum syarak, maka itu menjadikan fardu kifayah tersebut tidak kurang mendesaknya dibandingkan fardu ain. Oleh karena itu, di tengah umat harus ada sejumlah besar orang dari kalangan para penggali hukum dan para mujtahid.
Dengan demikian, jelaslah bahwa berpikir tentang teks hukum meskipun termasuk jenis pemikiran yang paling sulit, tetapi merupakan jenis pemikiran yang paling wajib bagi umat Islam, baik berpikir untuk mengetahui hukum syarak atau untuk menggali hukum syarak. Berpikir untuk menggali hukum syarak tidak bisa dilakukan dengan enteng dan sederhana, tetapi harus dilakukan dengan penuh perhatian dan ketelitian. Tidak boleh seorang pun melakukannya kecuali setelah memiliki pengetahuan-pengetahuan yang mesti dimiliki untuk menggali hukum.
Ia juga harus senantiasa memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan dalam berpikir tentang teks-teks hukum, yaitu informasi-informasi yang cukup dalam tiga hal, yaitu bahasa Arab, pemikiran-pemikian syar’i, dan pengetahuan tentang hakikat fakta. Juga penerapan hukum terhadap fakta yang ada.
Meskipun penerapan hukum terhadap fakta bukan termasuk pengetahuan-pengetahuan yang harus ada untuk menggali hukum, tetapi ia merupakan buah dari pengetahuan yang benar tentang tiga hal tersebut. Inilah berpikir tentang hukum, yaitu bahwa informasi-informasi yang akan dikaitkan dengan fakta haruslah merupakan informasi-informasi yang cukup untuk mengetahui hukum fakta tersebut atau menggali hukum tentang fakta tersebut.
Musuh-musuh kita telah sukses merancukan pemikiran-pemikiran kita dan menjadikan kita memandang bahwa madu adalah kotoran lebah sehingga kita membenci dan menjauhinya. Maksudnya, mereka telah sukses menjadikan fikih sebagai perkara yang kita benci dan kita hinakan, sehingga kita berpaling darinya.
Kini telah datang waktunya untuk mengungkap kerancuan tersebut dan kita harus memandang bahwa kebahagiaan kita dan hakikat hidup kita tidak akan terwujud kecuali dengan hukum-hukum syarak. Dengan kata lain, kita tidak bisa meraih kebahagiaan dan hakikat hidup kecuali dengan fikih.
Kita tidak bisa meraih itu semua kecuali dengan mengetahui dan menggali hukum-hukum syarak. Terlebih lagi hukum selain Islam seperti undang-undang sipil tiada lain adalah hukum tagut dan ia termasuk hukum yang dilarang dengan jelas oleh Al-Qur’an atas kita.
Bagaimanapun juga masalahnya, sesungguhnya berpikir tentang teks-teks hukum—yaitu hukum Isla—sangatlah berbeda dengan berpikir tentang teks-teks lainnya. Jika berpikir tentang teks-teks sastra membutuhkan pengetahuan tentang kata-kata dan susunan kata bahasa Arab, selanjutnya membutuhkan cita rasa kebahasaan yang muncul dari pengetahuan tersebut; jika berpikir tentang teks-teks pemikiran membutuhkan pengetahuan yang setaraf dengan pemikiran yang ingin dipahami; dan jika berpikir tentang teks-teks politik membutuhkan pengetahuan tentang berbagai kejadian dan peristiwa, maka berpikir tentang teks-teks hukum membutuhkan seluruh pengetahuan yang dibutuhkan oleh ketiga jenis proses berpikir tersebut.
Hal ini dikarenakan dia membutuhkan pengetahuan tentang kata-kata dan susunan kata dalam bahasa Arab, membutuhkan pengetahuan syar’i yang setaraf dengan fakta syar’i, juga membutuhkan pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan kejadian yang menjadi objek penerapan hukum, baik untuk mengetahui hukum atau menggali hukum. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa berpikir tentang hukum lebih sulit dari berpikir yang mana pun dan lebih mendesak bagi kaum muslim.[MNews/Rgl]
Sumber: Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, Hakikat Berpikir (At-Tafkir)
