Muslimah News, INTERNASIONAL — Sekitar 3.000 warga muslim miskin meninggalkan sebuah kawasan bisnis di luar Kota New Delhi bulan ini setelah pecah kerusuhan Hindu-Muslim dan serangan sporadis yang mengancam mereka, kata penduduk, polisi, dan sebuah kelompok komunitas sebagaimana dikutip dari Antara (10-8-2023).
Kekerasan itu terjadi pada 31 Juli setelah sebuah prosesi umat Hindu yang diadakan kelompokkelompok ideologi yang berafiliasi kepada penguasa pemerintahan partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) menjadi target serangan dan sebuah masjid menjadi sasaran serangan balasan. Polisi menertibkan kerusuhan itu dalam tempo 48 jam.
Namun, serangan kecil-kecilan yang menyasar muslim terjadi berhari-hari setelahnya sehingga membuat takut keluarga-keluarga yang pindah ke Kota Gurugram guna mencari penghidupan.
Pelemparan batu, pembakaran dan perusakan dua tempat ibadah muslim di distrik-distrik kumuh memaksa ratusan keluarga muslim meninggalkan rumah mereka dan berlindung di stasiun kereta sebelum meninggalkan kota.
Selain itu, di distrik Nuh, negara bagian Haryana, umat Hindu dan muslim bentrok dalam prosesi Hindu di lingkungan muslim. “Sebuah makam dan beberapa kendaraan dibakar serta toko-toko digeledah,” kata polisi (7-8-2023).
Sebanyak enam orang tewas di Nuh dan Gurugram setelah perusuh membakar sejumlah toko dan kendaraan, serta satu masjid.
“Kekerasan telah menyebar paling akhir pada Minggu dan berlanjut hingga Senin dini hari ketika beberapa orang membakar sebuah makam muslim,” kata para pejabat polisi.
Beberapa hari kemudian buldoser didatangkan ke kawasan permukiman penduduk Nuh guna merobohkan ratusan bangunan dengan alasan bangunan-bangunan itu dibangun secara ilegal. Hal ini sudah menjadi pola di banyak negara bagian yang diperintah oleh BJP. Di negara-negara bagian yang diperintah BJP seperti Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, dan Assam, praktik penggunaan buldoser untuk menghancurkan rumah-rumah orang yang dituduh melakukan kejahatan, sudah menjadi hal biasa.
Makin Menderita
Aktivis muslimah sekaligus pegiat media Siti Nafidah Anshory, M.Ag. mengamini bahwa kondisi muslim di India makin menderita.
“Sejak partai Hindu BJP berkuasa pada 2014, nasib kaum muslim di India memang kian menderita. Partai yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi ini secara sistematis melakukan peminggiran terhadap kaum muslim di berbagai bidang kehidupan. tidak heran jika era pemerintahan BJP ini dianggap sebagai era paling buruk bagi umat Islam sejak India “merdeka” pada 1947,” ungkapnya.
Ia prihatin, sudah tidak terhitung nyawa umat Islam yang menjadi korban. “Meskipun kelompok Hindu terbukti ada di pihak yang salah, tidak satu pun dari mereka yang bisa dikenakan hukuman. Islamofobia benar-benar telah dilegitimasi penguasa. Wajar jika kezaliman pun makin bertambah,” cetusnya.
Bahkan, lanjutnya, umat Islam tidak boleh bernapas lega. “Pihak otoritas penguasa terus sengaja melegitimasi kezalimannya dengan undang-undang. Yang terakhir adalah pengesahan Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India (CAB) pada 2020 yang menjadikan agama sebagai dasar kewarganegaraan di India,” ujarnya.
Ia menyatakan, keberadaan UU ini cukup menuai polemik, tidak hanya di dalam negeri India, tetapi juga di dunia internasional. UU ini, jelasnya, dipandang antimuslim dan merepresentasikan supremasi Hindu di bawah pemerintahan Modi yang berambisi meminggirkan umat Islam lebih jauh.
“Dengan UU ini, muslim India bahkan diwajibkan untuk membuktikan bahwa mereka memang adalah warga negara India. Dengan demikian, ada kemungkinan warga muslim India justru akan kehilangan kewarganegaraan mereka tanpa alasan,” jelasnya.
Akibatnya, ia membeberkan, UU ini terus memicu “tsunami’ demo yang kerap berakhir dengan kerusuhan. “Selain UU CAB, Pemerintah pun terus menyulut konflik dengan menerapkan kebijakan dan sikap yang lebih represif,” kritiknya.
Berurat Akar
Ia menuturkan, diakui atau tidak, benih konflik agama di India sebetulnya sudah berurat akar sejak sangat lama, yakni dimulai dari era futuhat Islam yang dilakukan kekuasaan Khilafah Umayyah pada abad ke-8.
“Namun sebetulnya, pada masa-masa berikutnya, kehadiran kekuasaan politik Islam di India mampu diterima sebagai kebaikan buat warganya. Hal ini sejalan dengan kedudukan Islam sebagai ajaran yang akidahnya sesuai dengan fitrah, memuaskan akal, dan menenteramkan jiwa, serta syariatnya yang praktis dan solutif bagi problem kehidupan manusia,” urainya.
Penerapan syariat Islam oleh negara, imbuhnya, bahkan bisa dirasakan kebaikannya oleh penduduk asli India yang sebelumnya hidup dengan sistem kasta. “Tidak heran jika kaum pribumi India akhirnya berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam secara sukarela dan bahkan menjadi pembelanya. Maka kita lihat selanjutnya, peradaban Islam cemerlang pun mampu tegak selama berabad-abad di India karena ditopang oleh rakyatnya,” ungkapnya.
Kalaupun sesekali muncul konflik di dalam wilayah kekuasaan Islam, tambahnya, biasanya disebabkan rasa iri dan dendam yang terpelihara pada eks penguasa Hindu yang kian lama kian ditinggalkan oleh rakyatnya.
“Kesumat lama inilah yang mendapat tempat saat Inggris menjajah India. Pada masa itu, kolonial Inggris berkolaborasi dengan raja-raja Hindu India untuk mengusir kekuasaan politik Islam sekaligus menancapkan kuku-kuku penjajahan mereka di tanah Hindustan yang kaya raya,” ucapnya.
Ia menerangkan, pada masa kolonialisme Inggris inilah berbagai konflik justru masif bermunculan atas nama agama. “Tercatat pada fase awal keruntuhan Khilafah atau sekira tahun 1923–1928, terjadi lebih dari 30 konflik berlatar agama. Pada konflik-konflik itu, ratusan bahkan ribuan nyawa hilang sia-sia,” tuturnya.
Bisa dibayangkan, ujarnya, ke depan warga muslim India akan tetap hidup dalam bayang-bayang ketakutan manakala mereka terus dipimpin dan dikuasai oleh sistem kepemimpinan kufur.
“Adapun saudara-saudara seakidah mereka di negeri-negeri lainnya tetap tidak akan bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya bisa melihat dari jauh kezaliman yang menimpa saudaranya. Jumlah yang banyak nyatanya sama sekali tidak bermanfaat akibat tersekat paham nasionalisme dan konsep negara bangsa yang dibuat kaum penjajah,” tukasnya.
Mengembalikan Kepemimpinan Islam
Oleh karena itu, ia mengingatkan, usaha mengembalikan satu kepemimpinan Islam di dunia menjadi hal yang tidak bisa ditunda-tunda. “Kepemimpinan inilah yang akan berfungsi sebagai pengurus dan pembela umat di mana pun mereka berada. Di bawah naungannya, seluruh potensi umat akan dikerahkan untuk kemaslahatan dan keselamatan mereka,” jelasnya.
Itu semua, tegasnya, tentu bukan hanya tugas mereka yang teraniaya. “Kita di sini pun termasuk yang diseru untuk berjuang demi mempercepat turunnya pertolongan. Ini karena berjuang menegakkan Islam bukan hanya urgen untuk menjawab persoalan faktual, tetapi sejatinya merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mengaku beriman,” tandasnya. [MNews/Ruh]
