Oleh: Rini Syafri
Muslimah News, KOMENTAR POLITIK — Hijrah haruslah dimaknai sebagai momentum hadirnya kembali negara berkarakter ri’ayah (pelayan). Sebabnya, inilah satu-satunya jalan pembebas masyarakat dari kesengsaraan dan penderitaannya hari ini yang diakibatkan kelalaian negara sistem politik demokrasi yang berkepanjangan yang menjadi karakternya. Sedangkan Khilafah merupakan satu-satunya model sistem pemerintah yang berkapasitas pelayanan dan pengurus kepentingan hidup masyarakat.
Oleh karenanya, aspek pelayanan dan pertimbangan kemaslahatan publik begitu kuat menyelimuti relasi dan interaksi yang berlangsung antara penguasa dan rakyat, di samping rasa empati, kasih sayang dan ketulusan bagi pengurusan terbaik kemaslahatan masyarakat sebagaimana ketentuan syariat Allah Taala.
Karakter ri’ayah Khilafah adalah niscaya. Sehubungan keberadaannya pelaksana sistem kehidupan Islam berkarakter penyejahtera, sebagaimana ditunjukan serangkaian cara pandang Islam. Di antara yang terpenting adalah:
Pertama, hajat hidup insan bukan komoditas dan persoalan ekonomi. Baik itu kesehatan, pendidikan, pangan, sandang, dan papan. Sementara itu, energi dan transportasi adalah perkara yang urgen bagi keberlangsungan kehidupan manusia sehingga negara berupaya secara maksimal menjamin pemenuhannya dengan kualitas terbaik dan akses yang mudah, tetapi berbiaya rendah, bahkan gratis.
Kedua, negara berfungsi sebagai raa’in, yakni pengurus kepentingan pemenuhan hajat hidup setiap individu masyarakat. Di saat bersamaan, negara adalah pihak yang berada di garda terdepan dalam pencegahan bahaya dalam pemenuhan hajat hidup publik. Artinya, kepengurusan yang dilakukan Khilafah adalah yang berkualitas terbaik.
Ketiga, kesatuan pandangan kepada seluruh individu publik, yakni yang harus diurusi negara pemenuhan hajat hidupnya, tanpa ada diskriminasi berdasarkan agama, ras, keturunan, umur, tempat tinggal dan status sosial. Sebagaimana ditegaskan Rasulullah saw. yang artinya,”Imam atau khalifah itu adalah pengurus dan ia bertanggungjawab terhadap urusan rakyatnya”.
Keempat, pembiayaan pembangunan bagi terjaminnya pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan, pertanian dan pangan, sanitasi dan air bersih, serta perumahan dan sandang, demikian pula energi dan transportasi dengan kemajuan sains dan teknologi terkini berlangsung dengan konsep anggaran mutlak. Maksudnya, negara berkewajiban mendanai pembangunan bagi terjaminnya pemenuhan hajat hidup setiap individu publik secara berdaulat. Bahkan, sekalipun tidak ada kekayaan negara yang diperuntukan untuk pos berbagai pemenuhan hajat hidup tersebut.
Prinsip istimewa ini niscaya terwujud karena Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Khilafah didesain Allah Swt. sedemikian rupa sehingga meniscayakan negara memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memikul tanggung jawabnya.[1],[2]
Kelima, unit-unit teknis pelaksana fungsi negara seperti satuan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga level pendidikan tinggi dikelola dengan prinsip pelayanan. Artinya, dengan alasan apa pun tidak dibenarkan dikelola dengan konsep korporasi maupun semi korporasi, semisal Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah dan PTN-BH. Badan Usaha Milik Negara, baik yang bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, pangan, air bersih, perumahan, transportasi, maupun energi haruslah menonjolkan fungsi pelayanan umum atau Public Sevice Obligation.
Keenam, model kekuasaan sentralisasi meniscayakan negara memiliki kekuasaan yang memadai bagi pelaksanaan fungsi-fungsi politiknya.
Ketujuh, administrasi dan teknis pelaksanaan bersifat desentralisasi dengan mengacu pada tiga prinsip, yakni kesederhanaan aturan, cepat pelaksanaan dan dilakukan individu yang kompeten.
Pada gilirannya, dengan izin Allah Taala, Khilafah akan mengantarkan negeri ini dan dunia meraih puncak kesejahteraan dan kumuliaan. Seiring terpenuhinya hajat hidup setiap insan, baik bersifat fisik maupun nonfisik, di samping terealisasinya visi dan misi hidup sebagai seorang muslim. Ini terwujud melalui penerapan sistem kehidupan Islam dan keberadaan negara yang penuh kesungguhan dan dedikasi untuk mewujudkan sejumlah tujuan tertinggi dari keberadaan masyarakat Islam. [MNews/Ruh]
Sumber:
[1].An-Nabhani, T.. An-Nidzomul Iqtishody fil Islam. Darul Ummah. Beirut. 2005. Hlm. 245.
[2] Pandangan ini ditegaskan pada awal pembahasan subbab “Dharaa-ib”, bab “Baytul Maal”, bab “Mizaniyatu Daulah”, kitab Nidzomul Iqtishodi fil Islam, hlm. 245 (An-Nabhani, T.. An-Nidzomul Iqtishody fil Islam. Darul Ummah. Beirut. 2005. Hlm. 245
