[Kabar] Pakar: Pengelolaan BUMN ke Depan Akan Makin Kapitalistik

Muslimah News, NASIONAL — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berdiskusi dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair terkait roadmap atau peta jalan Kementerian BUMN 2024—2034. Diskusi dilakukan saat Tony Blair berkunjung ke kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (21-7-2023).

Erick menuturkan, roadmap BUMN untuk 2024—2034 dibuat dengan matang. Ia optimis jika kelak pengganti dirinya memiliki rasa kepemimpinan yang baik, maka program-program yang sudah dirancang bisa berjalan dengan mulus.

Makin Kapitalistik

Namun demikian, pakar ekonomi syariah Dr. Arim Nasim justru menilai sebaliknya, pengelolaan BUMN ke depan akan makin kapitalistik. “Jadi saya kira, ke depan akan semakin kapitalistik radikal, sekuler radikal, sehingga arahnya hampir semua BUMN diserahkan ke swasta,” ungkapnya di Kabar Petang: “BUMN Jadi Jaringan Kapitalis?” melalui kanal Khilafah News, Sabtu (29-7-2023).

Menurut Arim, banyak BUMN yang sudah dikuasai oleh jaringan kapitalis global semisal Indosat dan Telkomsel. “Kalau kita flashback ,memang tidak lepas dari peran para kapitalis saat terjadi krisis di Indonesia. IMF dan World Bank mengucurkan dana bantuan yang di situ ada syarat yang harus dipenuhi pemerintah, yaitu privatisasi pengelolaan BUMN. Negara melepaskan BUMN ke swasta,” terangnya.

Privatisasi BUMN ini, lanjutnya, pada era Jokowi dikukuhkan dengan UU Omnibus Law investasi yang kemudian dibentuk lembaga pengelola investasi yang hampir semuanya swasta.

“Jadi, saya lihat Indonesia sejak krisis, yaitu sejak terjadi pergantian dari orde baru ke orde reformasi semakin kapitalistik dalam pengelolaan ekonominya. Karakter ekonomi kapitalis adalah menyerahkan pengelolaan BUMN kepada swasta karena negara tidak boleh berperan secara langsung mengurus sumber daya alam. Semua diserahkan kepada swasta, negara hanya mengeluarkan regulasi,” urainya.

Keliru

Arim menilai, ada yang keliru dari paradigma pengelolaan BUMN di Indonesia, yaitu didasarkan paradigma kapitalisme yang memunculkan penilaian kesehatan BUMN didasarkan pada profit oriented.

“Hubungan rakyat dengan penguasa itu hubungan bisnis. Karena hubungan bisnis, maka semua penilaian BUMN didasarkan kepada profit. Ketika ada BUMN yang seharusnya tugas utamanya itu memberikan layanan, tetap dihitung profit. Ini yang menyebabkan BUMN sering rugi sehingga membebani APBN,” kritiknya,

Dalam pandangan Arim, seharusnya penilaian untung rugi BUMN itu dipisah. “Ada BUMN yang fungsinya melayani rakyat, seperti rumah sakit, transportasi, itu tidak boleh profit oriented, tapi pelayanan terhadap rakyat. Sementara itu, BUMN yang mengelola sumber daya alam harus profit oriented,” tandasnya.

Untuk menilai kinerja BUMN jenis pertama (tugas melayani), jelasnya, diukur dari efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dana, bukan didasarkan untung rugi. “Karena merupakan bagian pelayanan terhadap rakyat, maka BUMN jenis pertama ini harus di-backup dana APBN,” tukasnya.

Kepentingan Politik

Menurut Arim, BUMN jenis kedua yang profit oriented sering rugi bukan karena tidak profesional dalam pengelolaannya, tetapi lebih karena kepentingan politik. “BUMN dijadikan sapi perah”, kritiknya.

Ia mencontohkan, penempatan dewan komisaris yang kadang kadang tidak layak di posisi itu. “Dewan Komisaris Telkom diserahkan kepada musisi, Dewan Komisaris Garuda diberikan kepada orang yang tidak tepat. Ini yang dari sisi biaya membengkak karena harus menggaji mereka,” jelasnya.

Contoh lain, dalam kebijakan SPBU. Menurutnya, SPBU asing ditempatkan di daerah gemuk yang konsumennya banyak, sementara SPBU Pertamina ditugaskan membuka SPBU di daerah terpencil yang konsumennya tidak banyak sehingga wajar kalau rugi.

“Kebijakan seperti itu ironis, kebijakan yang membuat BUMN itu seolah rugi, padahal ruginya bukan karena resiko bisnis, tapi dampak dari kebijakan politik,” sesalnya.

Arim mengkritisi, para pengelola BUMN sudah berotak kapitalis, mengejar keuntungan, bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan partai.

“Yang disarankan pada roadmap Erick Thohir, juga Tony Blair sudah jelas akan membawa BUMN ke depan makin kapitalistik, jauh dari fungsi utamanya melayani rakyat, tapi lebih mengedepankan kepada bisnis oriented,” ungkapnya.

Oleh karena itu, menurutnya, usulan itu harus ditolak dan fungsi BUMN dikembalikan kepada fungsi pelayanan dan fungsi bisnis, tetapi bukan berbisnis dengan rakyat. “Keuntungan akan masuk ke kas negara sebagai salah satu sumber pendapatan yang nantinya dikembalikan kepada rakyat,” bebernya.

Islam

Arim menilai, dua fungsi BUMN itu akan bisa berjalan hanya jika sistem ekonomi Islam yang diterapkan. “Paradigma pengelolaan BUMN dengan fungsi riayah dan fungsi pendapatan itu hanya ada dalam sistem ekonomi Islam,” tegasnya.

Oleh karena itu, sambungnya, harusnya roadmap BUMN ke depan menggunakan paradigma sesuai dengan sistem ekonomi Islam dengan dua fungsi BUMN, pertama mengurus rakyat, kedua menjadi sumber pendapatan negara yang mem-backup APBN.

“Dengan dua fungsi kolaborasi ini, yang akan diuntungkan adalah rakyat. Jadi, harus ada perubahan paradigma dalam mengelola BUMN agar bermanfaat untuk rakyat dan menjalankan tugas yang benar sesuai kerangka sistem ekonomi Islam,” pungkasnya. [MNews/IA]