[Kabar] Refleksi Hari Anak, Anak Indonesia Masih Terabaikan

[Kabar] Refleksi Hari Anak, Anak Indonesia Masih Terabaikan

Muslimah News, NASIONAL — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memberikan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2023 kepada 360 Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 19 kategori Utama, 76 kategori Nindya, 130 kategori Madya, dan 135 kategori Pratama. Selain itu, ada pula Penghargaan Provinsi Layak Anak (PROVILA) yang diberikan kepada 14 Provinsi yang berhasil menggerakkan Kabupaten/Kota di wilayahnya dalam mewujudkan KLA.

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menyampaikan, Penghargaan KLA tahun ini menunjukkan peningkatan yang cukup tajam di masing-masing kategori dari tahun sebelumnya. Hal tersebut membuktikan komitmen dan keseriusan para pemimpin daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di wilayah mereka masing-masing.

Masih Terabaikan

Pengamat masalah perempuan, anak, dan generasi dr. Arum Harjanti memandang, meskipun Hari Anak Nasional diperingati setiap tahun, nyatanya anak Indonesia masih terabaikan. “Peringatan ini hanya dirasakan segelintir anak,” tuturnya kepada redaksi MNews pada Senin (24-7-2023).

Sementara itu, ungkapnya, mayoritas anak-anak di berbagai wilayah tanah air masih  terkungkung berbagai problem besar yang seolah tiada berakhir.

“Tingginya angka stunting adalah salah satunya. Parahnya, 18 provinsi masih di atas angka nasional 21,6%. Enam provinsi di antaranya, bahkan di atas 30%, padahal upaya penurunan stunting sudah dilakukan sepuluh tahunan,” jelasnya.

Persoalan lain, imbuhnya, yang membuat miris adalah maraknya kekerasan terhadap anak. “Data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021 menunjukkan empat dari sepuluh anak laki-laki dan delapan dari sepuluh anak perempuan usia 13—17 tahun di daerah perkotaan maupun pedesaan pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang hidupnya. Mirisnya, angkanya terus meningkat,” terangnya.

Data sesungguhnya, ia memprediksi pasti jauh lebih besar karena kasus ini merupakan fenomena gunung es. “Yang lebih memprihatinkan, orang terdekat anak, bahkan ayah, kakek, atau guru, menjadi pelakunya,” sesalnya.

Selain dua hal tersebut, jelasnya, masih banyak persoalan serius lain yang menimpa anak, mulai dari sulitnya akses pendidikan dan layanan kesehatan hingga paparan konten negatif dunia maya. “Semuanya tentu akan berpengaruh dalam mewujudkan anak yang berkualitas, padahal mereka harapan masa depan bangsa,” ucapnya miris.

Paradoks Pembangunan

Arum menilai, berbagai persoalan yang terjadi pada anak menunjukkan adanya paradoks pembangunan hari ini. “Anak harusnya diakui sebagai penentu masa depan bangsa, namun nyatanya hingga kini merupakan kelompok yang paling rentan,” cetusnya.

Hal ini, jelasnya, makin nyata dengan adanya penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ataupun Propinsi Layak Anak setiap tahunnya. “Dari tahun ke tahun, makin banyak kabupaten/kota dan propinsi yang meraih penghargaan ‘Layak Anak’, bahkan ada daerah yang mendapatkan penghargaan secara berturut-turut,” ungkapnya.

Mirisnya, ia menuturkan, fakta di lapang tidaklah seindah penghargaan yang diraih.  “Hal itu tampak dari satu persoalan saja, misalnya kekerasan terhadap anak. Kota Surabaya meraih penghargaan KLA Kategori Utama selama enam kali berturut-turut, namun kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi, dari tahun ke tahun,” jelasnya.

Demikian halnya dengan Provinsi Jawa Timur, tambahnya, yang menjadi Provinsi Layak Anak tiga kali berturut-turut. “Kekerasan terhadap anak tersebar di kabupaten dan kota di wilayahnya. Ironis, beberapa kota tersebut juga meraih penghargaan KLA,” sesalnya.

Hal yang sama juga terjadi dengan Kota Depok, imbuhnya, yang meraih penghargaan kategori Nindya selama enam kali berturut-turut. “Bahkan, Menteri PPPA pun menyatakan akan mengevaluasi status Depok sebagai kota layak anak ketika mengunjungi anak korban perkosaan oleh ayah kandungnya sendiri pada Maret 2022 yang lalu,” tuturnya.

Ironis, paparnya, makin banyak daerah yang meraih penghargaan KLA, tetapi kasus kekerasan terhadap anak tetap saja terjadi. “Kalaulah penghargaan itu memang hanya mengukur kelengkapan kelembagaan dan adanya kebijakan yang berpihak pada anak sehingga tidak bisa dikaitkan dengan kekerasan yang terjadi, maka makin nyatalah bahwa sejatinya anak masih diabaikan,” tegasnya.

KLA, terangnya, tampak hanya sekadar program yang tidak berkorelasi dalam menyelesaikan persoalan anak. “Negara sejatinya belum benar-benar hadir untuk memenuhi kebutuhan anak, sementara uang negara sudah banyak digelontorkan sekian tahun lamanya untuk mendukung kebijakan KLA,” jelasnya.

Kondisi ini, menurutnya, mirip dengan berlimpahnya dana untuk stunting, tetapi tidak efektif untuk menurunkan angka stunting karena pemanfaatannya tidak tepat sasaran.

“Semua itu adalah akibat solusi yang tidak tepat. Ini terjadi karena asas yang digunakan untuk menelaah persoalan adalah sekuler kapitalisme,” tegasnya.  Asas ini, imbuhnya, meniscayakan solusi bersumber dari akal manusia yang lemah dan mengabaikan aturan Allah Pencipta manusia.

“Ketika salah mendeteksi akar masalah, salah juga memilih solusi. Jadilah persoalan tak kunjung terselesaikan,” tukasnya.

Sistem Islam

Arum memandang, hal itu tidak akan terjadi apabila sistem Islam menjadi acuan. “Sejarah peradaban Islam yang panjang telah menunjukkan bukti tak terbantahkan. Anak akan sejahtera dan terlindungi dalam negara yang menerapkan Islam secara kafah, yaitu Khilafah,” tuturnya.

Islam, imbuhnya, menetapkan anak adalah amanah bagi orang tua. “Islam juga menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya, baik sandang, pangan, maupun papan, juga kebutuhan akan layanan kesehatan dan pendidikan serta perlindungan akan keamanan,” paparnya.

Dengan demikian, simpulnya, anak akan hidup dalam negara yang benar-benar layak anak, yaitu dalam naungan Khilafah Islamiah. [MNews/Hen]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *